Jakarta ,Infopers.com – Presiden Majelis Dzikir RI-1 Habib Salim Jindan ST SH dan pengacara Martinus Siki SH MH beserta rombongan melakukan konvoi dari Bogor guna silaturahmi dengan Direktur Utama PT. Summarecon Agung di Plaza Summarecon, Jl. Perintis Kemerdekaan Pulo Gadung, Jakarta Timur ,Kamis 24 Maret 2022.
Konvoi rombongan Habib Salim Jindan dan Martinus Siki dimulai dari Bogor Jawa Barat, dan berakhir di kantor PT Summarecon Agung di Jakarta.
Kehadiran rombongan ini setelah dua kali surat somasi dari pihak Martinus dan Habib Salim Jindan tak kunjung ditanggapi dengan itikad baik oleh PT Summarecon Agung.
Presiden Majelis Dzikir RI-1 sebagai partner Martinus Siki saat ini sedang menangani kasus tanah di Desa Nagrak Sukaraja Kabupaten Bogor dimana beberapa warga di wilayah tersebut diduga menjadi Korban mafia tanah oleh PT. Summarecon Agung Tbk serta PT. Kencana Jaya Properti Agung.
Warga Desa Nagrak Bogor menyebut tanah seluas 56 ha dengan 10 SHM saat ini diduga dikuasai oleh PT. SUMMARECON AGUNG Tbk dan anak perusahaan PT. Summarecon yaitu PT. KENCANA JAYA PROPERTI AGUNG.
Pihak Martinus Siki bersama Majelsi Dzikir RI-1 ingin bersilaturahmi dan mengajak para pimpinan atau Direktur Utama PT. Summarecon Agung Tbk, untuk dapat menyelesaikan perkara ini secara arif dan bijaksana.
Habib Salim Jindan .ST.SH didepan awak media mengatakan kedatangan kami memberikan surat tembusan dari Bupati Bogor, hasil rapat yang akan melakukan peninjauan lapangan bersama, dan kami akan jadikan momentum bersama seluruh bangsa Indonesia dalam bingkai “Gerakan Nasional Revolusi Mental Pemberantasan Mafia Tanah”, Insya Allah
Kami akan mengajukan agenda bersama 14 Mei 2022 bertepatan dengan Halal bi halal Akbar dan akan mengundang mulai dari Istana Presiden, Kapolri dan Perwakilan masyarakar kata Habib Salim.
Kami bersama masyarakat ingin membantu Summarecom dalam memastikan bebas dari mafia tanah.
Kami sedikit kecewa kedatangan kami tidak diterima yang sudah datang dari jauh-jauh untuk bersilaturahmi dan ingin membantu Summarecom menjadi sponsor dalam pemberantasan mafia tanah”, tengas Habib Salim
Sementara Martinus Siki (Kuasa hukum) mengatakan ada mafia tanah yang bermain dan kami akan tetap melakukan upaya hukum.
” Saat ini kami sudah meminta pemerintah daerah untuk Seluruh kegiatan pembangunan diberhentikan sementara, dan pembeli-pembeli jangan sampai terjebak”, terang Martinus.
“Alasan dari klain kami adalah memegang Sertifikat Hak Milik (SHM) dimana itu bukti hak kepemilikan tanah yang terkuat “,pungkas Martinus.
(B/DDN)
