Infopers.com – Dewan Pimpinan Pusat Komite Generasi Muda Timur Indonesia (DPP KOGAMTI) mengapresiasi langkah pemerintah yang memprioritaskan aktivasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), khususnya kawasan Indonesia Timur.
Ketua Umum DPP KOGAMTI Afandi Somar menilai kebijakan tersebut merupakan langkah tepat untuk mempercepat pemerataan gizi sekaligus memastikan kehadiran negara dirasakan anak-anak di wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses.
“Papua, Maluku, Maluku Utara, hingga Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah yang sangat membutuhkan program prioritas seperti MBG. Ketika pemerintah menyasar wilayah 3T terlebih dahulu, itu menunjukkan kehadiran negara secara nyata bagi anak-anak di daerah perbatasan dan tertinggal,” ujar Afandi Somar di Jakarta, Jumat (28/8/2026).
Menurut Afandi, pembenahan tata kelola dan Standar Operasional Prosedur (SOP) MBG yang sedang dilakukan pemerintah menjadi langkah penting untuk memastikan program berjalan transparan, akuntabel, efektif, dan tepat sasaran.
KOGAMTI menilai pemerataan program MBG tidak boleh berhenti di pusat-pusat perkotaan. Program tersebut harus menjangkau ruang-ruang kelas hingga pelosok wilayah terluar Indonesia.
“Kami di KOGAMTI siap mengawal kebijakan ini. Jangan sampai anak-anak di daerah tertinggal tertinggal dalam pemenuhan gizi dan kesehatan. Prioritas pemerintah terhadap wilayah 3T harus kita dukung bersama demi lahirnya generasi Indonesia yang lebih sehat, kuat, dan berdaulat,” tegas Afandi.
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan pemerintah tengah membenahi tata kelola dan SOP di sekitar 27.000 titik program MBG yang telah berjalan.
“Izinkan kami membereskan tata kelola yang sudah jalan 27.000 ini. Kami harus pastikan berjalan sesuai dengan tata kelola yang baik, SOP dijalankan, dan lain-lain,” ujar Sudaryono, Kamis (27/8/2026).
Setelah proses pemetaan dan pembenahan tata kelola rampung, pemerintah akan memprioritaskan daerah yang dinilai paling membutuhkan, terutama wilayah 3T.
Rencana tersebut mencakup sejumlah wilayah, antara lain Papua, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), serta daerah lain yang masuk kategori 3T.
“Maka setelah ini baru kita sisir, kita petakan. Daerah mana yang paling membutuhkan? Yang paling membutuhkan adalah 3T. Maka 3T dulu, mungkin insya Allah di September ini kita prioritaskan untuk diaktivasi di daerah-daerah Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, daerah-daerah yang memang tertinggal, terdepan, dan terluar ini menjadi prioritas,” jelas Sudaryono.
KOGAMTI menegaskan dukungannya terhadap langkah tersebut dan mendorong agar aktivasi MBG di wilayah 3T dilakukan secara konsisten, transparan, dan berkelanjutan sehingga manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat yang menjadi prioritas.
