Jakarta – Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pengembangan sumber daya manusia. Namun, topik ini kerap menjadi sorotan di media sosial karena berbagai tantangan yang dihadapinya. Mulai dari akses yang belum merata, keterbatasan fasilitas, hingga peran tenaga pendidik yang sangat krusial dalam mencetak generasi berkualitas.
Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, pemerintah baru-baru ini menggagas dua program pendidikan baru, yakni Sekolah Unggulan Garuda dan Sekolah Rakyat. Dengan adanya inisiatif ini, sistem pendidikan di Indonesia nantinya akan mencakup tiga jenis sekolah: Sekolah Unggulan Garuda, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Reguler.
Lalu, apa yang menjadi perbedaan utama antara Sekolah Unggulan Garuda dan Sekolah Rakyat?
Sekolah Unggulan Garuda
Program pendidikan baru yang pertama adalah Sekolah Unggulan, atau yang dikenal sebagai SMA Unggulan Garuda. Sekolah ini akan beroperasi di bawah naungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek). Sekolah ini dirancang khusus untuk menampung siswa-siswi berbakat dengan tingkat kecerdasan di atas rata-rata.
Sebagai institusi pendidikan unggulan, sekolah ini akan dilengkapi dengan fasilitas yang memadai, tenaga pengajar berkualitas, serta akses ke jaringan pendidikan dan profesional yang lebih luas. Dengan kata lain, Sekolah Unggulan Garuda merepresentasikan sekolah elite dengan sumber daya yang lebih baik.
Menurut Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Stellah Christie, sekolah ini akan menerapkan sistem pendidikan berbasis asrama. Pembangunan sekolah dan asrama akan difokuskan pada daerah-daerah yang belum memiliki SMA berkualitas. Tujuan utama pendiriannya adalah untuk mencetak calon pemimpin bangsa yang tidak hanya memiliki wawasan global tetapi juga memahami dan peka terhadap kondisi lokal.
Sekolah Rakyat
Selanjutnya, ada Sekolah Rakyat, sebuah program yang digagas pada masa pemerintahan Prabowo. Program ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, khususnya yang termasuk dalam kategori miskin ekstrem. Berbeda dengan Sekolah Unggulan Garuda, Sekolah Rakyat akan berada di bawah pengelolaan Kementerian Sosial (Kemensos).
Meskipun sasaran siswa dan lembaga pengelolanya berbeda, kedua program ini memiliki kesamaan, yaitu menerapkan konsep asrama. Para siswa direncanakan akan tinggal di lingkungan sekolah serta mendapatkan pemenuhan gizi yang terjamin selama menempuh pendidikan.
Sementara itu, sekolah reguler akan tetap berada di bawah pengelolaan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama RI.
Kesenjangan Pendidikan: Akses dan Fasilitas
Sebagai representasi sekolah elite, SMA Unggulan akan mendapatkan fasilitas yang lebih lengkap, kurikulum yang lebih maju, serta peluang lebih besar untuk terhubung dengan perguruan tinggi dan dunia kerja. Hal ini akan memudahkan para siswa dalam memperoleh beasiswa maupun kesempatan kerja yang prestisius.
Di sisi lain, Sekolah Rakyat berpotensi menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur dan tenaga pendidik yang bervariasi, yang dapat memengaruhi kualitas pembelajaran. Selain itu, peluang mobilitas sosial bagi lulusannya juga cenderung lebih terbatas. Akibatnya, mereka mungkin menghadapi kesulitan dalam bersaing untuk masuk ke perguruan tinggi atau mendapatkan pekerjaan dibandingkan lulusan Sekolah Unggulan.
Perbedaan ini mencerminkan bahwa meskipun pendidikan idealnya menjadi alat untuk meningkatkan mobilitas sosial, dalam realitasnya, sistem pendidikan masih menciptakan stratifikasi sosial yang lebih menguntungkan kelompok tertentu.
Dampak terhadap Mobilitas Sosial dan Ketimpangan Ekonomi
Keberadaan SMA Unggulan Garuda yang hanya dapat diakses oleh kelompok tertentu berpotensi memperlebar kesenjangan antara mereka yang memiliki sumber daya memadai dan mereka yang kurang beruntung secara ekonomi. Lulusan dari sekolah ini cenderung lebih mudah diterima di universitas ternama, memperoleh beasiswa, serta mendapatkan pekerjaan dengan pendapatan tinggi.
Sementara itu, lulusan Sekolah Rakyat sering kali menghadapi tantangan dalam melewati seleksi masuk perguruan tinggi atau dunia kerja yang menuntut keterampilan dan kompetensi tinggi. Kondisi ini dapat memperpanjang ketimpangan ekonomi, mengingat akses terhadap pendidikan berkualitas masih banyak dipengaruhi oleh faktor latar belakang ekonomi seseorang.
Analisis dalam Perspektif Keadilan Sosial
Dalam teori keadilan sosial yang dikemukakan oleh John Rawls, pendidikan seharusnya dapat diakses secara adil, terutama bagi mereka yang berasal dari kelompok kurang beruntung. Namun, jika melihat perbedaan antara SMA Unggulan Garuda dan Sekolah Rakyat, sistem pendidikan saat ini masih belum sepenuhnya mencerminkan prinsip pemerataan. Ketimpangan dalam hal sumber daya dan akses terhadap peluang masih menjadi tantangan yang perlu diatasi.
Untuk mengurangi kesenjangan ini, beberapa langkah alternatif yang dapat diterapkan antara lain:
1. Meningkatkan Kualitas Sekolah Rakyat
Pemerintah perlu berinvestasi dalam pengembangan fasilitas, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta penyusunan kurikulum yang lebih kompetitif agar Sekolah Rakyat dapat sejajar dengan sekolah unggulan.
2. Program Afirmasi
Menyediakan beasiswa atau jalur khusus bagi siswa dari Sekolah Rakyat untuk dapat melanjutkan pendidikan ke universitas ternama atau bahkan berkesempatan belajar di sekolah unggulan.
3. Kolaborasi antara Sekolah Unggulan dan Sekolah Rakyat
Mengadakan program pertukaran pelajar atau mentoring yang memungkinkan transfer ilmu dan pengalaman, sehingga siswa dari kedua sekolah dapat saling belajar dan berkembang bersama.
Kesimpulan
Keberadaan SMA Unggulan Garuda dan Sekolah Rakyat mencerminkan adanya ketimpangan dalam sistem pendidikan yang masih lebih menguntungkan kelompok tertentu. Jika pendidikan ingin berperan sebagai alat mobilitas sosial yang efektif, maka diperlukan kebijakan yang lebih inklusif agar setiap siswa, terlepas dari latar belakang ekonomi mereka, memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang.
Pemerataan pendidikan bukan hanya soal keadilan, tetapi juga merupakan kunci dalam membangun bangsa yang lebih maju dan kompetitif. Oleh karena itu, reformasi dalam sektor pendidikan harus menjadi prioritas, sehingga tidak ada anak yang tertinggal hanya karena mereka lahir di lingkungan dengan keterbatasan akses dan sumber daya.
