infopers.com – Aksi mahasiswa yang tergabung dalam Mahasiswa Pembela Rakyat (MPR) di depan kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Jakarta, Kamis (13/8), memanas setelah massa aksi menyatakan mereka ditolak untuk bertemu dengan Kepala BGN Sudaryono dengan alasan aksi tersebut disebut tidak mengantongi izin.JAKARTA, 13 Agustus 2026
Massa mulai berkumpul dan melakukan aksi sekitar pukul 13.00 WIB. Hingga berita ini diterbitkan, peserta aksi masih bertahan di depan kantor BGN dan belum diterima oleh Sudaryono.
Penolakan tersebut tidak membuat massa membubarkan diri. Mereka justru melanjutkan orasi secara bergiliran dengan pengamanan ketat aparat gabungan TNI dan Polri.
Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam aksi, sekitar 80 personel Brimob dan 50 personel Sabhara dikerahkan untuk mengamankan situasi. Jumlah tersebut belum dapat diverifikasi secara independen.
“Sudaryono jangan omon-omon!”
Satu slogan mendominasi orasi massa:
“Sudaryono jangan omon-omon!”
Seruan tersebut menjadi kritik terbuka terhadap Kepala BGN yang dinilai massa terlalu banyak menyampaikan komunikasi melalui media sosial, sementara persoalan yang mereka bawa belum mendapatkan kepastian di lapangan.
Para demonstran menuntut BGN tidak hanya hadir melalui pernyataan publik, tetapi juga membuka ruang dialog dan memberikan keputusan konkret mengenai keberlangsungan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Jangan hanya banyak konten di media sosial. Rakyat datang ke sini untuk meminta kepastian,” demikian salah satu pesan yang disampaikan dalam orasi massa.
Moratorium dapur MBG jadi sorotan
Salah satu persoalan utama yang dibawa mahasiswa adalah moratorium dapur MBG. Mereka meminta BGN segera memberikan kepastian terhadap kebijakan tersebut, terutama bagi dapur yang telah dibangun dan telah memenuhi persyaratan serta standar yang ditetapkan.
Bagi massa, dapur MBG bukan sekadar fasilitas produksi makanan. Di belakang satu dapur terdapat tenaga kerja, UMKM, petani, peternak, nelayan, pedagang dan pemasok bahan pangan yang bergantung pada aktivitas ekonomi tersebut.
Karena itu, mereka menilai kebijakan penghentian atau penundaan operasional tidak boleh berlangsung tanpa kepastian yang jelas dan terukur.
Massa juga menegaskan bahwa mereka tidak menolak Program MBG. Sebaliknya, mereka meminta program tersebut berjalan dengan tata kelola yang transparan, pengawasan yang ketat dan memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat di tingkat lokal.
Ditolak, tetapi tetap bertahan
Penolakan dengan alasan aksi tidak berizin menjadi titik penting dalam aksi tersebut. Massa memilih tetap bertahan dan menyampaikan aspirasi melalui orasi secara bergantian.
Di tengah barikade aparat, suara demonstran terus terdengar dari depan kantor BGN. Spanduk bertuliskan “SUDARYONO JANGAN OMON-OMON!” dibentangkan di hadapan barisan aparat.
Mereka juga membawa pesan:
“Dapur Berjalan, Ekonomi Berputar, Rakyat Sejahtera!”
Bagi massa, tuntutan mereka sederhana: jika sebuah dapur telah memenuhi persyaratan, maka dapur tersebut harus diberikan kepastian untuk beroperasi. Jika terdapat masalah, perbaiki masalahnya—bukan menghentikan seluruh aktivitas tanpa batas waktu yang jelas.
Prinsip tersebut mereka rangkum dalam satu tuntutan:
“Yang bermasalah diperbaiki, yang memenuhi standar dijalankan.”
Menunggu jawaban BGN
Hingga berita ini diterbitkan, massa masih berada di sekitar kantor BGN dan terus melakukan orasi. Mereka menunggu kepastian apakah akan ada perwakilan BGN yang bersedia menemui mereka.
Sementara itu, belum ada keterangan resmi dari BGN atau Sudaryono mengenai alasan penolakan pertemuan tersebut maupun tanggapan terhadap seluruh tuntutan massa.
Aksi ini menunjukkan bahwa polemik pelaksanaan MBG tidak hanya menyangkut persoalan teknis penyediaan makanan bergizi, tetapi juga telah berkembang menjadi persoalan kepastian kebijakan, keberlangsungan ekonomi masyarakat, dan tuntutan akuntabilitas publik.
Di depan kantor BGN, satu kalimat terus diulang:
“Sudaryono, jangan omon-omon. Rakyat membutuhkan keputusan.”
