INFO’PERS

Foto : Istomewa

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (jokowi) dianggap gagal dan dinilai tidak cakap sebagai kepala negara dalam penyelenggaran Pilpres 2024.

Presiden Jokowi terlibat langsung dan tidak langsung dengan cawe-cawe Pilpres 2024, hal ini disampaikan Iwan Siswo yang merupakan garis-depan aktivis 98.

“Dalam situasi konflik kepentingan elektoral yang tak terukur Pilpres 2024 ini, bisa diulang dengan mekanisme UUD 1945 seperti yang terjadi ketika jaman Soeharto (orde baru),” ujar Iwan melalui tulisan yang kirim ke redaksi Jakarta Minggu (18/02/2024).

Dijelaskan Iwan lebih lanjut, Pilpres idealnya diselenggarakan oleh triumvirat Mendagri, Menlu, dan Menhan. Untuk ini maka Prabowo harus mundur sebagai Menhan, sebab Menhan bisa saja dijabat oleh Wamenhan sekarang.

“Menkeu Sri Mulyani harus siapkan anggaran untuk pilpres ulang ini. Bahkan segala macam tukin-tukin bisa saja dilipatgandakan untuk seluruh petugas pilpres,” tegas Iwan lagi.

Termasuk segala insentif uang kepada TNI/Polri/PNS dan pensiunan diteruskan dan ditambahkan. Demikian juga segala macam bansos maupun tunai terus dilakukan tanpa perlu mengganggu subsidi BBM.

Dalam bulan Mei 2024 ini akan diselenggarakan ‘voting tertutup’ dalam WHO PBB tentang pandemi berikutnya yang akan diikuti 193 Negara. Sudah terbayang sikap pemerintah Indonesia akan hadir dalam voting tersebut.

Pendapat saya pribadi adalah bahwa karena bapaknya sukses dalam program Covid19 di Indonesia, maka anaknya akan melakukan kesinambungan program yang sama atas Indonesia. IKN itu hanya sekedar pengalihan perhatian.

“IKN sangat rentan tsunami terlebih dalam situasi climate change ini, perhatikan COP 26, 27, dan 28. Perhatikan juga New York Climate Clock, Agenda WEF 2047 The Great Reset, dan Tump Agenda 2047,” pungkas Iwan Siswo. (*)

Redaksi Media : IPRI / www.InfoPers.com/ Ist