Aliansi Masyarakat Adat Papua Gelar Aksi Demo Disekitaran Istana Negara

[Foto ; Suasana Aksi Unjukrasa Aliansi Masyarakat Adat Papua di Depan Monas Jakarta pusat, Istimewa]
[Foto ; Suasana Aksi Unjukrasa Aliansi Masyarakat Adat Papua di Depan Monas Jakarta, Ist ]

INFO’PERS

[Foto ; Istimewa]

JAKARTA |www.infopers.com – Pasca disahkannya UU DOB Pertama yaitu UU Nomor 14 Tahun 2022 tentang Papua Selatan yang terdiri dari empat kabupaten yaitu Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Asmat.

Merauke jadi Ibu kota provinsi. Kedua yaitu UU Nomor 15 Tahun 2022 tentang Papua Tengah yang terdiri dari 8 kabupaten.

Mulai dari Nabire, Puncak Jaya, Paniai, Mimika, Puncak, Dogiyai, Intan Jaya, dan Deiyai. Nabire jadi ibu kota provinsi.

Ketiga yaitu UU Nomor 16 Tahun 2022 tentang Papua Pegunungan. Jumlah kabupatennya juga 8 yaitu Jayawijaya, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Tolikara, Memberamo Tengah, Yalimo, Lanny Jaya, dan Nduga. Jayawijaya jadi ibu kota provinsi.

Telah menuai pro kontra di masyarakat, yang interns dalam melakukan penolakan UU DOB adalah Amnesty Internasional, apa kepentingan, dampak langsung, bagi Amnesty Internasional ???? siapa dalang dibalik Amnesty Internasional ????

Menyikapi hal tersebut, Aliansi Masyarakat Adat Papua (AMAP) menggelar aksi penyampaian aspirasi di Patung Kuda, Monumen Nasional, Gambir, Jakarta Pusat, Senin,  29Agustus 2022.

Aksi ini menyampaikan 4 hal, sebagai berikut:

1. Meminta kepada Rakyat Indonesia mendukung DOB Papua dan Meminta kepada pihak – pihak tertentu khususnya Amnesty Internasional untuk tidak mengganggu kebijakan pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat Papua.

2. Meminta kepada Yayasan Amnesty Internasional yang dipimpin USMAN HAMID untuk tidak menghalang – halangi masyarakat Papua menuju kesejahteraan.

3. Meminta kepada Kementerian Hukum dan HAM, Kementrian Dalam Negeri, TNI/Polri, dan BIN agar memeriksa serta meninjau kembali Yayasan
4. AMNESTY INTERNASIONAL, STOP BERPOLITIK I!!!!!

Penanggungjawab AMAP, MARTHEN LUTHER APASERAY menyampaikan kepada awak media bahwa “Pembentukan 3 (tiga) DOB Papua ini, tiada lain guna memenuhi komitmen negara dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan hak-hak sosial ekonomi masyarakat Papua dengan memperpendek rentang kendali birokrasi pelayanan publik, karena selama puluhan tahun warga Papua menderita akibat kondisi geografis yang menjadi kendala dalam pelayanan publik.” ujarnya.

Baca Juga  Peringati Bulan Bung Karno, Badiklatcab DPC PDI Perjuangan Tangsel Gelar Webinar

Sementara, Yusak Merani dalam orasinya mengatakan bahwa kehadiran pihaknya di sini untuk mendukung Pemerintah dalam pelaksanaan DOB di Papua, yang diacak-acak oleh berbagai pihak, “salah satunya adalah Amnesty Internasional Indonesia” ujarnya.

Dalam penyampaian aspirasi ini, juga dihadiri oleh Prof. Tamim Pardede, salah satu Tokoh Kontroversial di Indonesia, juga menyebutkan “Kehadiran saya di agenda Aliansi Masyarakat Adat Papua ini selain mendukung penuh Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua yang telah disahkan oleh pemerintah Indonesia, selayaknya Melky Sedek yang merespon Abraham,” tandasnya kepada awak media.

Selain itu pula, berbagai elemen juga hadir, mendukung pelaksanaan DOB, antara lain Majelis Gema Gong Pancasila dan Laskar Palapa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *