Medan, Infopers.com — Gerakan Pemuda Pemerhati Kebijakan (GPPK) Sumatera Utara menggelar aksi demonstrasi di depan gerai Usaha Momoyo sebagai bentuk desakan atas dugaan ketidaksesuaian antara omzet usaha dan pajak yang dibayarkan ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Aksi tersebut juga diwarnai dialog langsung antara Ketua GPPK Sumut Rasyid Ar-Ridho dan perwakilan pihak usaha.
Dalam dialog terbuka itu, Ketua GPPK Sumut, Ridho, berdialog dengan Amar, yang memperkenalkan diri sebagai Kepala Operasional Usaha Momoyo. Menanggapi pertanyaan terkait pelaporan pajak, pihak perwakilan Momoyo menyampaikan bahwa persoalan pajak tidak berada dalam kewenangan mereka di tingkat gerai.
Amar menyatakan bahwa urusan pajak sepenuhnya ditangani oleh manajemen pusat. Bahkan, ketika pertanyaan yang sama diajukan berulang kali oleh massa aksi, jawaban yang disampaikan tetap tidak berubah.
“Soal pajak kami tidak mengetahui, karena yang mengurus semuanya dari pusat,” ujar Amar di hadapan massa aksi.
Selain itu, pihak perwakilan Momoyo juga menyarankan agar GPPK Sumut menyampaikan tuntutan tersebut langsung kepada Bapenda Kota Medan agar dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
GPPK Sumut menilai pernyataan tersebut justru mempertegas pentingnya pengawasan institusi pemerintah daerah. Ketua GPPK Sumut, Rasyid Ar-Ridho menyampaikan bahwa aksi ini tidak berhenti di satu titik.
“Jika diarahkan ke Bapenda, maka kami akan ke Bapenda. Aksi ini akan kami lanjutkan ke depan Bapenda Kota Medan dan juga ke DPRD Medan agar persoalan ini dapat dibahas melalui rapat dengar pendapat,” tegas Ridho.
Menurut Rasyid Ar-Ridho, keterlibatan DPRD Medan diperlukan agar pengawasan berjalan terbuka dan akuntabel, serta tidak berhenti pada klarifikasi sepihak. Ia menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial yang sah.
“Ini bukan sekadar aksi hari ini. Ini adalah proses pengawalan hingga ada kejelasan dan tanggung jawab yang nyata,” tutup Ridho.
Tim.
