PERUSAHAAN INI RESMI DI ADUKAN KE KEMENTERIAN KLHK DAN ESDM

INFO’PERS

Foto Bersama Usai Melaporkan)

Jakarta,www.infopers.com- PT Binanga Hartama Raya resmi diadukan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral oleh Bakornas LKBHMI PB HMI.(21/01/2020).

Pengaduan dilakukan karena Perusahaan yang berlokasi di Desa Marombo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut diduga melakukan aktivitas penambangan di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) secara ilegal.

“sesuai pengaduan masyarakat sekitar, diduga kuat PT Binanga Hartama tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) IPPKH adalah salah satu izin yang wajib di miliki oleh siapapun yang akan menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan”. Ujar Ikhsan Jamal (Wakil Sekdir LKBHMI PB HMI) selaku pengadu.

“Dari hasil temuan di lapangan, dan kami overlay dengan peta yang ter-update (2021). Diduga, bahwa PT Binanga Hartama Raya melakukan usaha tambang di kawasan hutan.” Ungkapnya.

(Foto: Surat Laporan,Ist)

Sesuai dengan Pasal 134 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (“UU Minerba”), kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sebelum memperoleh izin dari instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih tegas, Pasal 50 ayat (3) huruf g jo. Pasal 38 ayat (3) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (“UU Kehutanan”) mengatur bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa melalui pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan (“IPPKH”) dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.

“Terkait pelaporan Kami hari ini adalah untuk meminta agar ada pemeriksaan, evaluasi dan pemberian sanksi tegas terkait dugaan aktivitas tambang ilegal tersebut. Jika dilakukan pembiaran secara terus menerus, tentu akan menjadi problem serius pada lingkungan dan masa depan bangsa,”Tutup Ikhsan.(bar.s/foto:Istimewa)

Baca Juga  Menteri Tenaga Kerja Temui Pimpinan Serikat Buruh dan Serikat Pekerja Terkait JHT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *