Jakarta, 16 Januari 2025 – Sejumlah elemen mahasiswa melakukan demonstrasi di depan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, menuntut agar kasus dugaan penerimaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) oleh Didi Irawadi Syamsuddin, anggota DPR RI periode 2019-2024 dari Komisi XI Fraksi Demokrat, segera diselesaikan secara transparan.
Aksi ini dilakukan sebagai respons terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang yang melibatkan Didi Irawadi Syamsuddin dalam penerimaan dana CSR yang disalurkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).
Dalam orasi yang disampaikan para demonstran, mereka menuntut agar KPK segera memanggil dan memeriksa Didi Irawadi Syamsuddin untuk mengusut tuntas apakah benar ia menerima dana CSR untuk kepentingan pribadi atau politik.
“Kasus ini mencoreng integritas legislatif dan merusak kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan negara. Kami mendesak KPK untuk bertindak tegas dan transparan dalam menyelidiki kasus ini,” ujar salah satu perwakilan massa aksi.
Selain itu, massa juga menuntut agar DPP Partai Demokrat memberikan klarifikasi terkait posisi partai dalam menanggapi dugaan keterlibatan kadernya dalam kasus ini. Mereka mendesak partai untuk mengambil langkah tegas, termasuk memeriksa keterlibatan Didi Irawadi Syamsuddin dan mempertimbangkan mosi tidak percaya terhadap yang bersangkutan jika terbukti bersalah.
“Kami ingin Partai Demokrat menunjukkan komitmennya terhadap nilai-nilai integritas dan moralitas dengan tidak menoleransi penyalahgunaan wewenang oleh anggotanya,” tegas mereka.
Aksi demonstrasi ini juga mengarah pada permintaan pencopotan Gubernur BI dan Kepala OJK jika terbukti dana CSR yang disalurkan oleh kedua lembaga tersebut digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula, yakni untuk kepentingan masyarakat. Massa menganggap bahwa jika ada kelalaian dalam pengawasan, hal ini merupakan kegagalan dalam menjaga kredibilitas kedua lembaga tersebut.
“Jika benar terjadi penyalahgunaan, maka pencopotan Gubernur BI dan Kepala OJK harus segera dilakukan untuk memperbaiki tata kelola lembaga-lembaga keuangan negara,” tambah perwakilan aksi.
Demonstrasi ini mendapat perhatian dari masyarakat luas yang berharap agar proses hukum berjalan dengan adil dan transparan, serta memastikan bahwa integritas pejabat publik dan pengelola dana negara tetap terjaga.
