Infopers.com – Konsolidasi mitra Badan Gizi Nasional (BGN) terus menguat menjelang aksi nasional yang direncanakan berlangsung pada 1 Oktober 2026 di depan Gedung DPR RI, Jakarta.BANDUNG, 24 September 2026
Aksi tersebut diproyeksikan menjadi momentum bagi para mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menyampaikan aspirasi terkait kepastian kemitraan, operasional dapur, investasi fasilitas, serta landasan hukum penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Koordinator aksi, Sawaludin Aweng mengatakan dirinya mendapat mandat dari para mitra untuk memimpin aksi tersebut. Menurutnya, salah satu persoalan utama yang akan disuarakan adalah kepastian hak dan posisi mitra dalam pelaksanaan program MBG
“Saya dimandatkan oleh kawan-kawan untuk memimpin aksi tanggal 1 Oktober. Poin penting dalam aksi ini adalah menuntut hak-hak mitra yang hari ini kami nilai diabaikan oleh BGN,” ujar Aweng dalam keterangannya di Bandung, Kamis (24/9)
Investasi Fasilitas Dipersoalkan
Aweng menjelaskan, sejumlah mitra telah mengeluarkan modal untuk membangun fasilitas dapur SPPG. Sebagian investasi tersebut, kata dia, berasal dari pinjaman perbankan maupun investasi bersama
Karena itu, para mitra meminta kepastian mengenai operasional dapur yang telah selesai dibangun dan siap digunakan.
“Kami mengeluarkan duit untuk membangun fasilitas MBG. Ketika dapur sudah selesai dan siap digunakan, kami mempertanyakan kepastian operasionalnya. Karena bagi kami, pengembalian modal sangat bergantung pada operasional dapur,” katanya
Menurut pihak koordinator aksi, persoalan tersebut menjadi salah satu alasan utama dilakukannya konsolidasi nasional.
Target Peserta Puluhan Ribu Orang
Konsolidasi disebut telah berlangsung di sejumlah daerah. Aweng memperkirakan aksi 1 Oktober dapat diikuti sekitar 50 ribu hingga 100 ribu orang dari berbagai wilayah Indonesia
Untuk Jawa Barat, ia menyebut terdapat rencana pengerahan sekitar 20 ribu orang, mengingat wilayah tersebut relatif dekat dengan Jakarta sebagai lokasi aksi
Konsolidasi juga disebut berlangsung di sejumlah daerah lain, antara lain Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Banten, Lampung, Jambi, dan Nusa Tenggara Barat.
Angka tersebut merupakan estimasi dari koordinator aksi dan belum merupakan jumlah peserta yang terverifikasi secara independen
Sementara itu, Ketua Umum APGI 3T, Herwil mengatakan konsolidasi selama dua hari terakhir telah dilakukan di Karawang dan Bandung.
“Teman-teman mitra sepakat untuk turun pada 1 Oktober ke DPR RI untuk menyuarakan keadilan bagi mitra,” kata Herwil.
Ia juga mengajak berbagai kelompok mitra BGN, termasuk supplier, mitra aglomerasi, serta mitra wilayah 3T dan terpencil, untuk terlibat dalam konsolidasi.
“Jadikan momentum ini untuk menyelaraskan dan menyeimbangkan posisi mitra dengan BGN. BGN tidak boleh lagi semena-mena dengan mitra,” ujarnya.
Empat Tuntutan Utama
Dalam aksi 1 Oktober, pihak koordinator menyampaikan sedikitnya *lempat tuntutan utama
Pertama, mitra menyatakan dukungan terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai program pemerintah.
Kedua, mereka meminta pemerintah memerintahkan BGN mencabut moratorium SPPG, baik untuk wilayah aglomerasi maupun wilayah 3T dan terpencil.
Ketiga, mitra meminta mekanisme pengembalian investasi atau dana yang telah dikeluarkan untuk pembangunan dapur dan fasilitas pendukung MBG, khususnya di wilayah terpencil.
Keempat, mitra meminta kepastian hukum dalam hubungan kemitraan dengan BGN, termasuk melalui pembentukan undang-undang yang secara khusus menjadi dasar hukum penyelenggaraan MBG dan hubungan kemitraan di dalamnya.
“Kami meminta negara segera mengesahkan undang-undang MBG sebagai dasar hukum kemitraan dan perlindungan hukum bagi mitra,” kata Aweng.
Wacana “Gembok Dapur Nasional”
Aweng juga menyampaikan adanya kemungkinan aksi lanjutan apabila tuntutan para mitra tidak memperoleh respons
“Jika tidak, dengan sangat terpaksa kami menyerukan kepada seluruh mitra di Indonesia dan seluruh anggota asosiasi untuk bersama-sama melakukan gembok dapur nasional,” ujarnya.
Menurut Aweng, wacana tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa keberlangsungan program MBG juga melibatkan para mitra yang menyediakan fasilitas dan menjalankan operasional di lapangan
Ia menegaskan bahwa para mitra merasa telah berkontribusi dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah.
“Kami bukan pengkhianat, kami bukan koruptor, kami bukan maling. Kami berjuang agar program ini terlaksana dengan menyiapkan fasilitas untuk pelaksanaan MBG,” katanya.
“Hari Kesakitan Mitra”
Selain membawa sejumlah tuntutan, aksi 1 Oktober juga akan menggunakan istilah “Hari Kesakitan Mitra” sebagai simbol kritik terhadap kondisi yang mereka rasakan setelah mengeluarkan investasi untuk pembangunan fasilitas SPPG.
Istilah tersebut sengaja dipilih karena 1 Oktober bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila
Bagi para mitra, tanggal tersebut akan dijadikan momentum untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka kepada pemerintah mengenai persoalan investasi, operasional, kepastian kemitraan, dan perlindungan hukum
“Tanggal 1 Oktober kami akan menuntut hak kami kepada pemerintah,” kata Aweng
Para koordinator aksi berharap pemerintah dan BGN dapat membuka ruang dialog serta memberikan kejelasan terhadap berbagai persoalan yang disampaikan para mitra sebelum aksi berlangsung
