INFO’PERS
(Foto : Istimewa)
JAKARTA – Perombakan kabinet atau biasa disebut reshuffle kabinet adalah suatu peristiwa di mana kepala pemerintahan mengganti komposisi menteri dalam kabinetnya atau merotasi kabinet dengan cara memindahkan sseorang Menteri dari satu posisi ke posisi yang lain.
Menyikapi hal tersebut, Yosep Fernando (YP) Wabendum DPP KNPI Bidang Kemaritiman yang juga mantan Aktivis HMI mengatakan terkait isu reshuffle kabinet yang berhembus kencang menjelang akhir tahun 2022 lalu sampai saat ini, bahkan hingga memantik berbagai spekulasi pendapat.
“Bagaimana tidak, hampir dipenghujung akhir jabatan Presiden Jokowi, reshuffle yang akan dilakukan sekiranya akan juga berhadapan dengan tahun politik,” ujarnya mengatakan pada pihak redaksi media, minggu (01/01/2023).
Terlepas hal itu adalah hak preogratif Presiden, tapi Presiden juga diharapkan agar betul-betul memikirkan dampak politik akibat kebijakan tersebut, agar diakhir jabatan Presiden Jokowi dalam keadaan husnul khotimah.
Meskipun menurut hasil survey Charta Politika bahwa tingkat kepuasan atas kinerja Presiden diatas 70 persen, bukan berarti Presiden “terlelap” atas hasil survey tersebut, melainkan harus menjadi cambuk untuk semakin mengoptimalkan kinerjanya.
“Menurut hemat saya, alangkah lebih baik dan bijaknya bilamana Presiden Jokowi untuk segera melantik Wakil Menteri sesuai dengan Perpres yang telah dibuat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa posisi Wamen adalah sebagai bagian yang terintegrasi dalam mengoptimalkan kinerja sehingga visi misi Presiden Jokowi dan keinginan rakyat dapat terwujud,” jelasnya.
Saya melihat posisi Wamen saat ini sangatlah dibutuhkan, karena sudah memasuki tahun politik dan juga agar kinerja Kementerian dapat lebih optimal.
“Dan dari seluruh Menteri maupun Wamen yang ada di Kabinet Indonesia Maju, aneh hingga saat ini belum ada sama sekali terlihat keterwakilan dari Eksponen 98,” ungkapnya.
Sedangkan bila berkaca kepada dinamika politik yang sangat fluktuatif, sehingga mengarah kepada reshuffle kabinet sebagai salah satu solusi.
“Dalam hal ini saya melihat dan mengusulkan agar Presiden Jokowi memasukkan orang-orang yang betul-betul tepat agar laju arah kabinet dapat menuju kepada yang reformasi seperti yang dicita-citakan,” harapnya.
Berdasarkan hal tersebut, maka Presiden Jokowi harus mengikut sertakan sosok tokoh pebidan Reformasi, pencabut SK NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus/ Badan Koordinasi Keorganisasian) pemasung idealisme data kritis mahasiswa saat 3 Maret 1996 di Samarinda lalu dan dalam reshuffle kelak agar memilih, yakni Dr. Kun Nurachadijat.
“Hal ini sangat relevan untuk melibatkan Eksponen 98 dalam kabinet sesuai janji Presiden di setiap kesempatan pertemuan dengan Eksponen 98, apalagi tokoh dari Eksponen 98 seperti Dr Kun tidak diragukan lagi rekam jejak nya, hal tersebut dapat dilirik dari berbagai sumber atau di googling lah,” pungkasnya.
Yosep Fernando juga berharap, semoga di sisa masa jabatan Presiden Jokowi harapan dan cita-cita seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud, dan sehingga akhir jabatan dalam keadaan husnul khotimah, tandasnya menjelaskan.(*)
Redaksi Media : IPRI/ www.infopers.com/ Ist
