INFO’PERS
Foto ; Istimewa
Jakarta – Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Santoso sangat prihatin atas musibah kebakaran yg terjadi di Jakarta khususnya di Jakarta Barat & Jakarta Utara. Tepatnya di wilayah kelurahan Tanah Sereal & kelurahan Kapuk Muara, yang menghabiskan banyaknya rumah yg terbakar termasuk adanya warga yg terbakar atas peristiwa tsb.
Dalam tiap musibah kebakaran yg terjadi di wilayah Jakarta memang telah dianggarkan pada APBD Jakarta. Namun, anggaran itu hanya sebatas pada tanggap darurat dalam bentuk bantuan makan, minum, serta tmp tinggal secara darurat baik dg tenda maupun gedung pemerintah (sekolah, ktr lurah, gelanggang dll).
“Bagaimana keadaan masyarakat korban kebakaran pasca bantuan tanggap darurat itu sampai saat ini belum menjadi prioritas pemda Jakarta. Apakah pasca tanggap darurat itu para korban kebakaran dapat tinggal di rumahnya yg telah habis terbakar, tidak ada program dari pemda Jakarta kepada warga yang rumahnya terbakar. Pasca tanggap darurat yg kurang lebih 7 hari itu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yg mengurus korban kebakaran itu menutup bantuan untuk temoat tinggal sementara temasuk kebutuhan makan serta minum pengungsi kebakaran, ” kata Santoso.
Melihat kondisi serta suasana para korban kebakaran itu sudah selayaknya pemda Jakarta membantu biaya untuk pembangunan rumah bagi para korban kebakaran. Usulan ini tidak irasional atau mengada ada tapi tealistis untuk dapat diwujudkan. Mengapa usulan ini realistis karena APBD Jakarta sangat besar lebih dari 90 trilyun di 2023 ini. Bantuan untuk membantu membangun rumah kotban kebakaran memang tidak sepenuhnya dibiayai oleh pemda Jakarta namun cukup sebagai bukti bahwa pemerintah hadir di saat rakyat mengalami kesulitan.
Jika bantuan itu 5 sd 10 jt tiap rumah yang terbakar maka sekiranya tiap tahun ada 10.000 unit rumah yg terbakar anggaran yg dibutuhkan paling banyak 100 milyar. Bayangkan dengan anggaran 90 trilyun maka 100 milyar hanya menghabiskan 0,11% dari APBD Jakarta. Bayangkan hanya 0,11% ini sangat kecil namun akan sangat terasa manfaatnya bagi warga Jakarta yang rumahnya terbakar.
Sudah saatnya APBD yang berasal dari pajak yang rakyat bayarkan dikembalikan kepada rakyat jangan mengutamakan penggunaannya hanya untuk kepentingan operasional pemerintahan provinsi saja. Pemerintahan provinsi yang terdiri dari gubernur & DPRD harus terbuka nuraninya bahwa rakyat yang dipimpin serta diwakilinya harus dilindungi & diayomi. Usulan anggaran untuk membantu membangun rumah kembali bagi para korban kebakaran adalah program mulia & tidak bertentangan dg azas – azas penganggaran penerintahan provinsi.
