Infopers.com – Ketika Ompreng Berbicara tentang Negara, Pertumbuhan, dan Masa Depan Anak Negeri
Saya seorang Chef sudah terbiasa membaca sebuah negeri bukan hanya dari angka pertumbuhan ekonominya, tetapi juga dari apa yang masuk ke dalam piring rakyatnya. Karena bagi saya, ekonomi juga seperti dapur. Ada bahan baku, ada orang yang memasak, ada api yang harus dijaga, ada rantai pasok yang menentukan apakah bahan sampai dalam keadaan baik atau tidak, dan pada akhirnya ada satu pertanyaan sederhana: Apakah makanan itu benar-benar sampai ke piring orang yang membutuhkan?
Hari ini Indonesia sedang memasak sebuah resep besar bernama Generasi Emas. Di atas meja ada tiga bahan utama: Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes), dan Sekolah Rakyat. Resepnya terdengar indah. Dapur Desa menghidupkan para petani. Koperasi menjadi penghubung ekonomi rakyat. Sekolah menjadi tempat menanam masa depan generasi penerus bangsa.
Dan sebuah ompreng berisi makanan bergizi diharapkan menjadi jembatan antara anggaran negara dan masa depan seorang anak. Tetapi seorang Chef tahu bahwasanya resep yang bagus belum tentu menghasilkan makanan yang baik. Semua bergantung pada bagaimana bahan dibeli, bagaimana makanan dimasak, berapa lama disimpan, bagaimana bahan-bahan dikirim, siapa yang mengawasi, dan apakah makanan itu akhirnya benar-benar sampai kepada orang yang seharusnya menerimanya. Di situlah cerita Indonesia menjadi jauh lebih kompleks.
Ketika Ompreng Tidak Boleh Menjadi Simbol yang Kosong
Bayangkan seorang anak di sebuah daerah terpencil. Pagi datang Ia berangkat ke sekolah dengan perut yang mungkin belum terisi sempurna. Negara menjanjikan makanan bergizi, anggaran telah disiapkan. Dapur telah dibangun.
Ompreng telah disiapkan. Tetapi ketika waktu makan tiba, yang ada justru ompreng kosong. Bukan karena negara tidak memiliki niat. Bukan karena tidak ada anggaran. Tetapi karena jalan terlalu jauh, bahan pangan terlambat datang, dapur belum siap, tenaga manusia terbatas, distribusi tidak berjalan, atau tata kelola berhenti di tengah jalan.
Di sinilah saya melihat persoalan terbesar MBG. Ompreng kosong bukan sekadar masalah makanan. Ia adalah metafora tentang negara yang belum berhasil menyelesaikan rantai nilai dari anggaran menjadi manfaat. Sebab satu rupiah anggaran negara belum otomatis menjadi satu rupiah manfaat bagi rakyat. Di antara keduanya terdapat dapur yang panjang: anggaran → pengadaan → pemasok → bahan pangan → dapur → pengolahan → keamanan pangan → distribusi → sekolah → ompreng → anak.
Satu mata rantai saja putus, maka makanan bergizi dapat berubah menjadi sekadar angka dalam laporan. Dan lebih buruk lagi, apabila di antara mata rantai itu masuk korupsi, mark-up, konflik kepentingan, monopoli pemasok, kebocoran anggaran, atau permainan pengadaan, maka yang hilang bukan hanya uang negara. Yang hilang adalah gizi seorang anak.
Dapur yang Menghidupkan, Dapur yang Bisa Menjadi Masalah
Di dapur SPPG, teori tentang rantai pasok lokal sering kali bertemu dengan kenyataan yang jauh lebih keras. Kasus keracunan massal terus berulang sepanjang 2025–2026. Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia mencatat lebih dari 37.000 anak mengalami gejala keracunan hingga Mei 2026, dengan ribuan kasus tambahan pada bulan-bulan berikutnya. Insiden besar terjadi di Semarang, dengan 707 siswa dan guru, serta di Jayapura, Magelang, Berastagi, dan sejumlah daerah lainnya. Penyebab yang berulang antara lain: Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, time-temperature abuse, makanan yang dimasak terlalu pagi lalu disimpan terlalu lama, sanitasi yang buruk, serta jarak distribusi yang jauh.
Sebagai Chef, saya memahami satu prinsip sederhana: makanan memiliki batas waktu konsumsi. Nasi yang baru matang bukan lagi nasi yang sama setelah berjam-jam berada dalam suhu yang salah. Protein yang aman di dapur dapat menjadi risiko ketika rantai dinginnya putus. Sayuran yang segar dapat kehilangan kualitas ketika perjalanan terlalu panjang. Dan makanan bergizi yang salah ditangani dapat berubah dari obat bermanfaat bagi tubuh menjadi mudarat.
Karena itu, MBG tidak boleh hanya dihitung dari berapa juta porsi yang diproduksi, pertanyaan yang lebih penting adalah: berapa porsi yang aman?, apa saja kandungan gizi yang ada? tepat waktu, tepat sasaran, dan benar-benar dimakan oleh anak? BGN kemudian merespons dengan menutup atau menangguhkan ratusan hingga lebih dari 1.300 SPPG, mencopot kepala dapur, dan memperketat standar. Tetapi frekuensi kejadian menunjukkan bahwa sistem pengawasan, kapasitas SDM, dan infrastruktur logistik belum sepenuhnya siap untuk skala nasional yang begitu besar—hampir 30.000 SPPG. Kita sedang memasak dalam skala industri nasional dengan konsekuensi kesehatan masyarakat yang sangat besar.
Maka standar dapurnya pun harus setara dengan tanggung jawabnya.
Dari Petani ke Ompreng: Siapa yang Sebenarnya Menikmati Pesanan Negara?
Ada cita-cita besar di balik MBG: para petani menanam, nelayan menangkap, peternak memelihara, UMKM memasok, dapur memasak, anak-anak memakan sajkan MBG. Inilah rantai ekonomi yang seharusnya. Tetapi di lapangan muncul persoalan lain. Di sejumlah SPPG terdapat monopoli atau terlalu sedikit pemasok, bahkan ketika standar menyebut kebutuhan pemasok minimal 15 supplier. Kalau satu dapur bergantung kepada terlalu sedikit pemasok, maka dapur tersebut bukan lagi sekadar dapur.
Ia menjadi sebuah pasar yang sangat kuat. Dan ketika pasar terlalu terkonsentrasi, harga, kualitas, dan akses dapat dengan mudah dikendalikan oleh segelintir pemain. Di sinilah kita harus bertanya: Apakah MBG benar-benar sedang membangun ekonomi desa, atau hanya sedang menciptakan pasar baru yang pada akhirnya dikuasai oleh pemain yang sudah besar? Sebab tidak semua produk yang masuk ke dapur negara harus berasal dari brand besar. Tetapi pada saat yang sama, kita juga harus realistis bahwa korporasi besar memiliki kapasitas produksi, distribusi, sertifikasi, dan konsistensi yang sering kali belum dimiliki produsen kecil.
Masalahnya bukan apakah produk korporasi boleh masuk. Masalahnya adalah: apakah sistem pengadaan memberikan ruang yang adil bagi petani, koperasi, UMKM, dan produsen lokal untuk tumbuh bersama? Jangan sampai anak desa makan produk dengan merek besar, sementara petani di belakang rumahnya sendiri tidak mendapatkan bagian yang layak dari rantai nilai tersebut. Kalau itu terjadi, dapur memang menyala. Tetapi ekonomi desanya belum tentu ikut matang.
Jangan Sampai Indonesia Memasak dengan Resep yang Terlalu Terpusat
Ada persoalan geografis yang tidak bisa kita abaikan. Konsentrasi dapur di Jawa masih terjadi, sementara daerah 3T masih tertinggal. Indonesia bukan satu dapur. Indonesia adalah ribuan dapur dengan kondisi geografis, budaya pangan, harga, akses jalan, iklim, dan kemampuan produksi yang berbeda. Apa yang masuk akal di Jakarta belum tentu masuk akal di Papua.
Apa yang efisien di Jawa belum tentu efisien di daerah kepulauan. Di kota besar, satu truk dapat mengantar bahan pangan dalam waktu relatif singkat. Di wilayah terpencil, perjalanan makanan dapat menjadi persoalan tersendiri. Maka konsep Dapur Nasional harus diterjemahkan menjadi dapur yang memahami wilayahnya.” Kalau bahan pangan lokal tersedia, gunakan bahan pangan lokal. Kalau ikan lebih mudah diperoleh daripada daging ayam, jangan memaksakan resep yang sama.
Kalau singkong, sagu, jagung, ubi, ikan, telur, atau hasil kebun setempat tersedia dan memenuhi standar gizi, mengapa tidak menjadikannya bagian dari menu? Generasi emas tidak harus makan makanan yang seragam. Generasi emas harus mendapatkan gizi yang setara. Itu dua hal yang berbeda.
Warung Kecil Jangan Sampai Menjadi Korban
Ada pula dampak ekonomi yang sering luput dari narasi besar. Tekanan harga bahan pangan lokal terjadi di sejumlah wilayah. Pada saat yang sama, terdapat keluhan dari warung dan kantin tradisional yang kehilangan pembeli. Ini penting. Karena ketika negara masuk sebagai pembeli pangan dalam skala sangat besar, ia bukan hanya menjalankan program sosial. Ia juga menjadi aktor ekonomi dengan daya beli yang luar biasa besar. Jika desain pengadaannya tidak hati-hati, negara dapat mengubah harga pasar. Jika pembelian terlalu terkonsentrasi, pemasok tertentu dapat memperoleh posisi dominan. Jika makanan gratis menggantikan seluruh transaksi kantin sekolah tanpa desain transisi, pedagang kecil bisa kehilangan pendapatan. Jadi multiplier effect tidak boleh dihitung hanya dari: berapa tenaga kerja yang terserap.
Tetapi juga: siapa yang kehilangan pasar, siapa yang mendapatkan pasar, dan bagaimana distribusi manfaatnya?
Kopdes: Ketika Desa Diberi Dapur Ekonomi
Koperasi Desa Merah Putih membawa harapan yang berbeda. Ia diharapkan menjadi simpul Ekonomi Desa. Tetapi targetnya sendiri harus dibaca dengan jernih. Target operasional yang sebelumnya 80.000 unit dipangkas menjadi sekitar 40.000 unit hingga akhir 2026, karena realitas pembangunan dan kesiapan operasional. Ribuan gerai telah dibangun. Namun yang benar-benar beroperasi masih jauh lebih sedikit.
Ini bukan semata kegagalan. Ini adalah tanda bahwa membangun bangunan jauh lebih mudah daripada membangun bisnis. Tembok bisa selesai dalam hitungan bulan. Tetapi pasar membutuhkan waktu. Manajemen membutuhkan pengalaman. Arus kas membutuhkan pelanggan. Koperasi membutuhkan kepercayaan. Dan desa membutuhkan model bisnis yang benar-benar menghasilkan. Kalau Kopdes hanya menjadi bangunan yang bagus dengan papan nama yang besar, maka kita hanya memindahkan anggaran dari satu pos ke pos lain. Tetapi jika Kopdes menjadi aggregator yang benar-benar mampu mengumpulkan hasil petani, mengonsolidasikan pembelian, menjaga kualitas, menyediakan logistik, dan menjadi pemasok bagi SPPG, maka di situlah multiplier effect mulai bekerja. Dapur MBG dan Kopdes seharusnya tidak berjalan sebagai dua cerita terpisah. Mereka harus menjadi satu rantai: petani → Kopdes → SPPG → sekolah → anak.
Kalau rantai itu berjalan, ekonomi desa ikut makan. Kalau rantai itu gagal, yang tersisa mungkin hanya bangunan dan laporan.
Sekolah Rakyat dan Sekolah Negeri: Dua Dapur Pendidikan
Kemudian datanglah Sekolah Rakyat. Program ini berkembang lebih terkendali, sekitar 182 titik, dengan target 43–45 ribu siswa. Presiden menempatkannya sebagai investasi terbaik untuk masa depan anak dan menargetkan agar setiap kabupaten memiliki minimal satu Sekolah Rakyat. Hingga 2029, jumlahnya diharapkan mencapai ratusan sekolah. Dalam pidato kenegaraan Sidang Tahunan MPR Agustus 2026, capaian yang disebutkan adalah 93 sekolah permanen plus rintisan yang totalnya mencapai 182 titik.
Tetapi ketika kita berbicara mengenai Sekolah Rakyat, kita juga harus berbicara mengenai sekolah negeri. Jangan sampai kita membuat satu dapur pendidikan baru, lalu lupa bahwa dapur lama masih memasak untuk jutaan anak setiap hari. Sekolah Rakyat dan sekolah negeri tidak semestinya diletakkan dalam posisi saling meniadakan. Sekolah Rakyat dapat menjadi intervensi khusus untuk memutus kemiskinan antargenerasi. Sekolah negeri tetap menjadi tulang punggung pendidikan publik bagi masyarakat luas.
Pertanyaannya bukan: mana yang lebih hebat? Pertanyaannya: bagaimana negara memastikan keduanya sama-sama menghasilkan manusia yang sehat, terdidik, produktif, dan memiliki mobilitas sosial?
Karena pendidikan tidak selesai hanya dengan membangun gedung. Seperti dapur, sekolah memerlukan bahan baku manusia: guru yang berkualitas, kurikulum yang baik, lingkungan yang aman, makanan yang bergizi, fasilitas yang memadai, serta sistem evaluasi yang jujur. Sekolah yang megah tetapi gurunya kekurangan dukungan adalah seperti restoran mewah tanpa chef. Gedungnya indah. Tetapi rasa akhirnya belum tentu sampai ke meja.
Pertumbuhan Ekonomi: Apakah Dapur Besar Ini Benar-Benar Membesarkan Kue?
Kemudian kita sampai pada pertanyaan ekonomi makro. Pemerintah dan BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,11% pada 2025. Pada triwulan II-2026, pertumbuhan mencapai 5,29% secara year-on-year. Sementara semester I-2026 sekitar 5,45%. Target pemerintah untuk 2026 berada di kisaran 5,4%, dengan optimisme dapat lebih tinggi apabila program-program prioritas berjalan baik. Konsumsi pemerintah menjadi salah satu pendorong pertumbuhan pada beberapa triwulan, seiring dengan belanja besar untuk program sosial termasuk MBG.
Angka tersebut tentu layak dicatat. Tetapi seorang Chef tidak menilai masakan hanya dari ukuran pancinya. Ia mencicipi rasanya. Maka kita perlu melihat pembandingnya. Perkiraan lembaga internasional untuk 2026 lebih konservatif: * IMF: sekitar 5,0–5,1%. * World Bank: 4,7–5,0%. * OECD: 4,7–4,8%. * ADB: sekitar 5,2%.
Perbedaan tersebut bukan berarti salah satu pihak otomatis benar dan pihak lain salah. Pemerintah berbicara tentang capaian dan target. Lembaga internasional berbicara tentang proyeksi dengan asumsi dan risiko yang berbeda. Tetapi semuanya memberikan satu pesan penting: pertumbuhan 5% belum otomatis berarti pertumbuhan yang berkualitas. Indonesia masih ditopang oleh permintaan domestik dan belanja pemerintah. Namun terdapat risiko berupa beban subsidi energi yang naik, ruang fiskal yang menipis, efisiensi belanja yang masih dipertanyakan, serta dampak program berskala besar terhadap inflasi pangan dan distorsi pasar lokal.
Stimulus fiskal melalui MBG dan program sejenis dapat memberikan dorongan jangka pendek. Tetapi pertanyaan yang lebih sulit adalah: apakah uang yang dibelanjakan hari ini meningkatkan produktivitas Indonesia sepuluh atau dua puluh tahun dari sekarang?
Jangan Hanya Menghitung Berapa Piring yang Keluar
Inilah titik yang sering saya pikirkan sebagai chef. Negara bisa mengatakan: “Hari ini kami memasak jutaan porsi.” Saya akan bertanya, “Berapa yang aman?” Negara bisa mengatakan: “Kami telah membangun ribuan dapur.” Saya akan bertanya, “Berapa yang benar-benar berfungsi?” Negara bisa mengatakan: “Kami telah membangun koperasi desa.” Saya akan bertanya, “Berapa yang benar-benar menghasilkan laba dan meningkatkan pendapatan anggota?”
Negara bisa mengatakan: “Kami telah membangun Sekolah Rakyat.” Saya akan bertanya, “Berapa anak yang benar-benar mengalami mobilitas sosial?” Dan ketika negara mengatakan: “Pertumbuhan ekonomi kita 5,29%.” Saya akan bertanya: “Berapa bagian dari pertumbuhan itu yang berubah menjadi produktivitas, pendapatan rakyat, kualitas manusia, dan ketahanan ekonomi?” Sebab PDB adalah ukuran aktivitas ekonomi. Ia bukan ukuran lengkap tentang kualitas kehidupan.
Tiga Program, Satu Meja Makan
MBG, Kopdes, dan Sekolah Rakyat sebenarnya dapat menjadi tiga kaki dari satu meja. MBG memberi makan tubuh. Sekolah Rakyat dan sekolah negeri memberi makan pikiran. Kopdes memberi makan ekonomi desa. Jika ketiganya terintegrasi, kita memiliki sebuah ekosistem. Petani memproduksi pangan.
Kopdes mengagregasi. SPPG mengolah. Sekolah mendistribusikan. Anak menerima makanan. Guru mendidik. Anak tumbuh sehat. Kemudian suatu hari ia menjadi tenaga kerja produktif, pengusaha, ilmuwan, dokter, chef, petani modern, teknolog, atau pemimpin. Pada titik itu, uang negara tidak lagi sekadar menjadi konsumsi.
Ia berubah menjadi modal manusia. Itulah multiplier effect yang sesungguhnya.
Tetapi Ada Satu Bahan yang Tidak Boleh Hilang: Integritas
Di dapur profesional, satu bahan yang rusak dapat merusak satu panci. Dalam negara, satu tata kelola yang buruk dapat merusak satu program. Karena itu persoalan korupsi, konflik kepentingan, mark-up, monopoli pengadaan, ketidaktepatan sasaran, dan kebocoran anggaran tidak boleh dianggap sebagai isu administratif belaka. Itu adalah isu gizi. Itu adalah isu pendidikan.
Itu adalah isu pertumbuhan. Dan pada akhirnya, itu adalah isu masa depan. Satu rupiah yang bocor mungkin terlihat kecil dalam laporan negara. Tetapi ketika dikalikan jutaan penerima dan jutaan transaksi, ia menjadi gunung. Dan gunung kebocoran itu pada akhirnya dibayar oleh rakyat. Karena itu pengawasan harus berjalan dari hulu sampai hilir: siapa yang menerima anggaran, siapa yang memenangkan pengadaan, siapa pemasoknya, berapa harga belinya, berapa harga wajarnya, berapa porsi yang diproduksi, berapa yang didistribusikan, berapa yang benar-benar dimakan, dan apa hasil akhirnya?
Setiap rupiah harus punya jejak. Setiap ompreng harus punya tujuan. Setiap makanan harus punya standar keamanan. Dan setiap angka harus bisa diuji.
Indonesia Sedang Belajar Memasak dalam Panci yang Sangat Besar
Sebagai bangsa, kita sebenarnya sedang melakukan eksperimen kebijakan dalam skala yang luar biasa besar. Kita sedang belajar memasak sambil berlari. Ada keberhasilan. Ada kekurangan. Ada inovasi. Ada kebocoran.
Ada dapur yang bekerja luar biasa baik. Ada dapur yang harus dihentikan. Ada koperasi yang mulai hidup. Ada koperasi yang baru berdiri sebagai bangunan. Ada Sekolah Rakyat yang membuka pintu baru bagi anak miskin. Dan ada jutaan anak di sekolah negeri yang tetap membutuhkan perhatian negara setiap hari. Karena itu saya tidak ingin melihat persoalan ini sebagai pertarungan antara pro-program dan anti-program. Itu terlalu sederhana. Saya ingin melihatnya dari sudut pandang seorang Chef:
Apakah resepnya benar? Apakah bahan bakunya baik? Apakah chef-nya kompeten? Apakah dapurnya bersih? Apakah rantai dinginnya terjaga? Apakah pemasoknya adil? Apakah porsinya sampai? Apakah anak yang membutuhkan benar-benar makan? Dan yang paling penting: Apakah setelah satu generasi, Indonesia menjadi lebih sehat, lebih cerdas, lebih produktif, dan lebih mandiri?
Dari Ompreng Kosong Menuju Generasi Emas
Pada akhirnya, saya percaya sebuah negara dapat dibaca dari piring anak-anaknya. Bukan dari foto seremoni. Bukan dari jumlah gedung yang diresmikan. Bukan hanya dari jumlah dapur yang berdiri. Dan bukan hanya dari angka pertumbuhan yang tercetak dalam laporan. Tetapi dari sebuah ompreng sederhana. Apakah ia kosong?
Apakah ia penuh? Apakah makanannya aman? Apakah gizinya cukup? Apakah bahan pangannya membeli hasil petani lokal? Apakah pedagang kecil tetap hidup? Apakah koperasi desa mendapatkan manfaat? Apakah pengadaannya bersih? Apakah tidak ada uang rakyat yang hilang di antara dapur dan meja makan? Dan apakah anak yang menerima makanan itu suatu hari benar-benar memiliki kehidupan yang lebih baik daripada orang tuanya?
Itulah ukuran sesungguhnya dari Generasi Emas. Karena bangsa yang ingin maju tidak cukup hanya memasak dalam jumlah besar. Bangsa yang ingin maju harus mampu memastikan bahwa: setiap bahan pangan memiliki petani, setiap dapur memiliki standar, setiap ompreng memiliki isi, setiap anak mendapatkan haknya, setiap sekolah mendapatkan dukungannya, setiap koperasi memiliki bisnis yang nyata, setiap rupiah memiliki jejak, dan setiap angka dapat dipertanggungjawabkan.
Sebab pada akhirnya, pembangunan adalah sebuah hidangan. Pemerintah mungkin yang membeli bahan-bahannya. Dapur mungkin yang memasaknya. Tetapi rakyatlah yang akan mencicipi hasil akhirnya. Dan kalau kita benar-benar ingin menyajikan Generasi Emas, jangan sampai kita hanya sibuk menghitung berapa banyak ompreng yang keluar dari dapur. Pastikan tidak ada satu pun anak di ujung negeri yang membuka omprengnya dan menemukan bahwa yang tersisa hanyalah nama besar sebuah program, sementara makan bergizi belum sampai ke piringnya.
Itulah sebabnya bagi saya, pembangunan Indonesia bukan hanya soal dari dapur ke piring. Ia adalah perjalanan yang jauh lebih besar: dari anggaran menjadi amanah, dari pangan menjadi gizi, dari sekolah menjadi pengetahuan, dari desa menjadi kekuatan ekonomi, dan dari satu piring hari ini menjadi masa depan sebuah bangsa.
Dirgahayu Indonesia Ku – Jawel Husin.
