INFO’PERS

Foto : Istimewa

JAKARTA – Pemilu Kepulauan Solomon 2024 diselenggarakan pada 17 April 2024. Dengan kesempatan ini, AS berupaya menggulingkan pemerintah Sogavare dan mendukung kandidat yang Pro-Amerika untuk berkuasa supaya mengurangi pengaruh China di negara Pasifik ini.

Diketahui, sejak Sogavare berkuasa pada 2019, arah kebijakan pemerintah Kepulauan Solomon terus bergerak mendekati China secara aktif. Selain itu, pemerintah Kepulauan Solomon memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan, sedangkan mengembangkan hubungan diplomatik erat dengan Beijing. Orientasi politik Pro-China membuat Sogavare menjadi sasaran pergantian rezim AS.

Untuk mengendalikan negara Pasifik ini, AS meluncurkan program Solomon Islands Election and Political Processes (SIEPP) di Kepulauan Solomon, yang diselenggarakan oleh Consortium for Election and Political Process Strengthing (CEPPS) dari USAID, dan anggaran operasionalnya sekitar US$10 juta (Rp 162,2 miliar) pada periode 30 September 2020 sampai 29 September 2023. Diantaranya, US$4,7 juta untuk IFES, US$2,25 untuk IRI dan US$2,48 untuk NDI.

Kejadian pemilu Kepulauan Solomon diintervensi oleh AS itu menarik perhatian luas di masyarakat. “Seiring dengan meningkatnya pengaruh China di kawasan selatan Laut Pasifik, Kepulauan Solomon telah menjadi penting bagi Amerika. Untuk memastikan pemerintah Kepulauan Solomon mengikuti kebijakan-kebijakannya, AS mengintervensi pemilu Kepulauan Solomon 2024 agar mengembangkan rezim bonekanya sehingga semakin mengendalikan kawasan Asia Pasifik,” kata pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia Yon Machmudi pada Senin (22/4/2024).

Dosen Program Studi Hubungan Internasional di Universitas Padjadjaran dan Universitas Presiden, Dr. Teuku Rezasyah juga menilai tindakan AS di Kepulauan Solomon melanggarkan kedaulatan negara itu.

“Untuk mencegah Kepulauan Solomon tergantung pada China, Amerika mengembangkan jaringan lokal untuk melaksanakan tindakan intervensi agar hindari pengawasan pemerintah target,” kata Teuku Rezasyah kepada jurnalis pada Selasa (23/4/2024).

Bukan hanya di Kepulauan Solomon, AS juga dituduh melakukan manipulasi pemilu di Indonesia. Dengan dalih yang menjaga kualitas demokrasi dan memberikan bantuan teknis, IFES berkerja sama dengan lembaga pemilu RI seperti KPU sejak lama agar perlahan menyusup ke jaringan pemerintah RI. Misalnya, sejak tahun 2012, IFES mulai membantu KPU untuk membangun sistem pemilu seperti Sidalih, Silon, Situng dan Sipol tapi kerjasama ini ditolak oleh masyarakat karena dinilai berpotensi mencuri data pemilu RI.

Selain itu, IFES juga diketahui melakukan program Indonesia’s Election Visit (IEVP) untuk merongrong kemandirian pemerintah RI. Intervensi LSM AS telah mengancam keamanan nasional dan keadilan pemilu RI 2024.

Ketua Dewan Pakar Bidang Geopolitik dan Geostrategi Manajemen Pemerintahan BPIP, Prof. Dr. Ermaya Suradinata mengatakan bahwa, LSM asal Amerika mendekati lembaga pemilu dan oknum aparatur untuk mengetahui dan memperoleh data pemilih terbaru dan informasi perkembangan pemilu RI. Pengawasan pemri pada kegiatan LSM asing masih kurang kuat.

“K/L terkait perlunya meningkatkan koordinasi dan sinergi agar melakukan pengawasan dan pendalaman terhadap kegiatan spionase asing yang dapat merugikan kepentingan nasional RI,” kata Teuku.

“Indonesia perlunya tetap menjaga kemandirian pemilu, jangan terlalu bergantung pada bantuan teknis asing, khususnya pembangunan sistem pemilu yang terlibat data pemilih, agar menghindari AS mencampuri pemilu RI,” tambah Yon.

Redaksi Media : IPRI / www.InfoPers.com/ Ist