INFO PERS

Jakarta — Dugaan permintaan uang hingga Rp10 miliar dalam penanganan perkara tanah bernilai sedikitnya Rp600 miliar di Kota Manado, Sulawesi Utara, kini menjadi sorotan serius. John Hamenda, melalui kuasa hukumnya, mengungkap dugaan permintaan dana operasional sebesar Rp5 miliar hingga Rp10 miliar yang disebut-sebut agar perkara yang dilaporkannya tidak dihentikan melalui penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Yang membuat persoalan ini semakin serius, menurut pengakuan John Hamenda, permintaan uang tersebut bukan disampaikan hanya satu kali, melainkan telah beberapa kali disampaikan dalam rangkaian komunikasi dan pertemuan terkait penanganan perkara. Dugaan inilah yang kini secara resmi diadukan kepada Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri.

Perkara tersebut berkaitan dengan sengketa penguasaan dan peralihan tanah milik John Hamenda seluas kurang lebih 52.651 meter persegi di Kelurahan Malalayang I, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara. Nilai aset tanah yang dipersoalkan itu, menurut pihak John Hamenda, diperkirakan mencapai sedikitnya Rp600 miliar.

Dugaan permintaan uang tersebut menjadi salah satu pokok pengaduan John Hamenda terhadap Kombes Pol Suryadi, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Utara.

Pengaduan resmi itu disampaikan di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (12/11/2026), dan telah diterima Propam Polri sebagaimana dibuktikan melalui Surat Penerimaan Surat Pengaduan Propam Nomor: SPSP2/2026111201036.

Usai menyampaikan pengaduan, DR. Santrawan Paparang, SH, MH, M.Kn., selaku kuasa hukum John Hamenda, secara tegas meminta Kapolri mengambil langkah serius terhadap pejabat yang dilaporkan, termasuk mengevaluasi dan mencopot yang bersangkutan dari jabatannya selama proses pemeriksaan berlangsung.

“Kami meminta Bapak Kapolri tidak membiarkan persoalan ini berjalan tanpa kejelasan. Kami juga mendesak Kadiv Propam, Karo Paminal Divpropam, dan Karo Wabprof Divpropam Polri untuk memeriksa secara menyeluruh dugaan pelanggaran kode etik yang dilaporkan klien kami. Apabila seluruh dugaan tersebut terbukti melalui proses pemeriksaan yang sah, kami meminta agar dijatuhkan sanksi tegas hingga Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH),” tegas Santrawan Paparang seusai membuat pengaduan di Propam Mabes Polri.

# Dugaan Permintaan Rp5–10 Miliar Disebut Berulang Kali

Santrawan mengungkapkan, berdasarkan pengakuan John Hamenda, dugaan permintaan uang tersebut terjadi sekitar Agustus 2025 ketika kliennya menghadap Kombes Pol Suryadi untuk mempertanyakan perkembangan penanganan laporan polisi yang telah berjalan.

Dalam pertemuan tersebut, menurut pengakuan John Hamenda sebagaimana dituangkan dalam materi pengaduannya, diduga terdapat permintaan dana operasional sebesar Rp5 miliar hingga Rp10 miliar agar perkara yang sedang ditangani tidak dihentikan melalui penerbitan SP3.
Namun, terdapat satu hal yang menjadi perhatian khusus pihak pelapor. John Hamenda mengaku bahwa permintaan uang tersebut tidak hanya disampaikan dalam satu kesempatan.

Menurut keterangannya, permintaan serupa telah disampaikan beberapa kali dalam rangkaian komunikasi terkait penanganan perkara tersebut.

John mengaku tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi permintaan uang sebesar itu. Ia menyampaikan bahwa dirinya akan memberikan ucapan terima kasih setelah persoalan hukum tersebut selesai.

Akan tetapi, setelah menceritakan peristiwa itu kepada tim kuasa hukumnya, John mengaku mendapat penolakan tegas dari para penasihat hukumnya. Santrawan Paparang dan Hanafi Saleh, SH, disebut mengingatkan bahwa dugaan permintaan uang tersebut patut dipersoalkan secara hukum dan menyarankan agar segera dilaporkan kepada Propam Polri.

“Klien kami menyampaikan bahwa permintaan uang tersebut bukan hanya terjadi satu kali, melainkan menurut pengakuannya telah disampaikan beberapa kali. Ini menjadi substansi penting yang harus didalami oleh Propam. Harus diperiksa secara terang, apa dasar permintaan uang miliaran rupiah tersebut, untuk kepentingan apa, dan apakah ada kaitannya dengan proses penanganan perkara yang kemudian berujung pada penerbitan SP3,” ujar Santrawan.

Menurut pihak pelapor, persoalan ini semakin menjadi perhatian setelah terbit Surat Penghentian Penyidikan melalui surat Nomor B/882/X/RES.1.9/2026/Dit Reskrimum tertanggal 20 Oktober 2026.

John Hamenda menduga penerbitan SP3 tersebut berkaitan dengan tidak dipenuhinya permintaan uang yang sebelumnya disampaikan kepadanya. Dugaan hubungan antara permintaan uang berulang kali dan penghentian penyidikan inilah yang kini diminta untuk ditelusuri secara independen oleh Propam Mabes Polri.

“Penegakan hukum tidak boleh dijadikan ruang transaksi. Apalagi ketika perkara yang ditangani menyangkut aset dengan nilai ratusan miliar rupiah. Jika benar terdapat permintaan uang untuk memengaruhi proses penyidikan, ini merupakan persoalan serius yang harus diusut sampai tuntas,” tegas Santrawan.

# Tanah 52.651 Meter Persegi, Nilainya Disebut Minimal Rp600 Miliar

Persoalan ini bukan perkara dengan nilai aset yang kecil. John Hamenda mengklaim memiliki dua bidang tanah dalam satu hamparan di kawasan Malalayang I, Kota Manado, dengan luas keseluruhan kurang lebih 52.651 meter persegi.

Kepemilikan tersebut didasarkan pada dua Sertifikat Hak Milik (SHM), yakni SHM Nomor 3788 seluas 36.560 meter persegi dan SHM Nomor 3789 seluas 16.091 meter persegi.

Menurut pihak John Hamenda, nilai tanah tersebut saat ini diperkirakan sedikitnya Rp600 miliar. Nilai fantastis tersebut menjadi salah satu aspek penting yang mendasari desakan agar penanganan perkara dilakukan secara transparan, profesional, dan bebas dari intervensi pihak mana pun.

Dalam kronologi yang disampaikan kepada Kapolri, John juga menguraikan bahwa pada 2003 dirinya merencanakan pembangunan Mall Manado Square di atas tanah tersebut.

Dalam hubungan bisnis dengan sejumlah pihak, John menyebut telah menerima pembayaran panjar pembelian kios sebesar Rp41 miliar.

Persoalan kemudian berkembang menyangkut dokumen kesepakatan, pengikatan jual beli, hingga dugaan peralihan hak atas tanah yang menurut John dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuannya.

Pihak John Hamenda juga mempersoalkan sejumlah akta peralihan hak dan transaksi berikutnya yang tercantum dalam dokumen yang diserahkan kepada aparat penegak hukum.

Bahkan, dalam dokumen Akta Pelunasan atas Peralihan Hak Nomor 07 tanggal 25 Oktober 2013, tercantum transaksi peralihan tanah dengan nilai yang disebut mencapai Rp50 miliar sebelum pengurangan pajak dan biaya lainnya.

Rangkaian transaksi dan dokumen tersebut menjadi bagian dari materi yang diminta John untuk diperiksa kembali dalam proses penyidikan.

Putusan Praperadilan Jadi Dasar Mempertanyakan Penerbitan SP3

Persoalan lain yang menjadi perhatian kuasa hukum adalah Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Manado Nomor 01/Pid.Pra/2025/PN.Manado tanggal 5 Maret 2025.

Dalam putusan tersebut, hakim menyatakan penghentian penyidikan terhadap laporan polisi John Hamenda sebelumnya tidak sah dan memerintahkan penyidikan dilanjutkan.
Pihak John Hamenda juga mengacu pada Putusan Praperadilan Nomor 17/Pid.Pra/2025/PN.Mdo tanggal 1 September 2025 yang berkaitan dengan persoalan penyitaan dalam proses penyidikan.

Menurut penafsiran pihak pelapor, putusan praperadilan kedua tersebut tidak memerintahkan penghentian penyidikan atas laporan polisi milik John Hamenda.
Karena itu, penerbitan SP3 terbaru tertanggal 20 Oktober 2026 dipersoalkan dan diminta untuk diuji dasar hukum, prosedur, serta pertimbangan penyidikannya.

“Kami ingin semuanya dibuka secara terang-benderang. Jangan sampai putusan praperadilan yang mempersoalkan tindakan penyidik justru ditafsirkan sebagai dasar untuk menghentikan perkara yang berbeda. Ini harus diperiksa secara objektif, termasuk bagaimana proses hingga terbitnya SP3 tersebut,” tegas Santrawan.

Sementara itu, John Hamenda menyampaikan harapannya agar kepemimpinan Kapolri benar-benar memberikan ruang bagi pembenahan internal institusi Polri, khususnya terhadap setiap dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh oknum anggota.

Ia meminta agar pengaduannya tidak berhenti sebatas penerimaan administrasi, tetapi ditindaklanjuti melalui pemeriksaan yang objektif dan menyeluruh.

“Saya berharap dalam kepemimpinan Bapak Kapolri benar-benar dilakukan bersih-bersih di internal Polri. Saya meminta agar dugaan perbuatan yang saya laporkan ini ditindaklanjuti, jabatannya dievaluasi, dan apabila terbukti melakukan pelanggaran berat, harus diberikan sanksi PTDH. Jangan sampai tindakan oknum justru merugikan institusi Polri dan masyarakat,” ujar John Hamenda.

Ia juga meminta agar penanganan laporan polisi yang dipersoalkannya diambil alih oleh Bareskrim Mabes Polri demi menjamin objektivitas, transparansi, dan kepastian hukum.

Propam Sudah Menerima Pengaduan, Publik Menunggu Ketegasan

Dengan diterimanya pengaduan John Hamenda oleh Propam Mabes Polri pada 12 November 2026, persoalan ini kini menjadi ujian bagi mekanisme pengawasan internal kepolisian dalam menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan jabatan.

Santrawan menegaskan, pihaknya meminta Kadiv Propam Polri, Karo Paminal, dan Karo Wabprof untuk tidak hanya memeriksa administrasi laporan, tetapi juga mendalami substansi dugaan permintaan uang yang menurut pengakuan kliennya telah disampaikan beberapa kali, proses penerbitan SP3, serta kemungkinan adanya penyimpangan prosedur dalam penanganan perkara.

Pihaknya juga meminta agar berkas perkara ditarik dan penanganan laporan polisi John Hamenda diserahkan kepada Bareskrim Mabes Polri.

“Ini bukan semata-mata persoalan pribadi klien kami. Ini menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Jika benar ada permintaan uang miliaran rupiah untuk memengaruhi proses penegakan hukum, terlebih jika dilakukan berulang kali, persoalan tersebut tidak boleh dipandang sebagai pelanggaran biasa. Harus ada pemeriksaan serius dan pertanggungjawaban sesuai hukum,” tutup Santrawan.

Kini publik menunggu langkah konkret Kapolri dan Divisi Propam Mabes Polri. Dugaan permintaan uang hingga Rp10 miliar yang menurut pengakuan pelapor disampaikan beberapa kali, sementara perkara tanah yang dipersoalkan memiliki nilai sedikitnya Rp600 miliar dan kemudian berujung pada penerbitan SP3, merupakan rangkaian persoalan yang membutuhkan penjelasan terbuka.

Penegakan hukum tidak boleh menyisakan ruang bagi dugaan transaksi di balik kewenangan jabatan. Asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati, tetapi setiap laporan mengenai dugaan penyalahgunaan kewenangan wajib diperiksa secara transparan, profesional, dan tanpa pandang bulu. Jika terbukti, siapa pun yang terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum dan ketentuan kode etik yang berlaku.