Jakarta,Infopers,com – Politisi Muda Aryo Seno Bagaskoro dari PDIP yang akan maju sebagai Caleg Dapil III Surabaya saat ditemui awak Media Online seusai menghadiri Pembukaan Rakernas 4 PDI Perjuangan dan pameran ketahanan pangan PDIP di Jiexpo Kemayoran Jakarta (29/09/2023) mengatakan bahwa ;
Jadi hari ini di Rakernas 4 PDIP merupakan suatu pemandangan dan ekspresi politik yang luar biasa. Karena ditengah gegap gempita aroma pilpres banyak elit-elit politik manuvernya politik tapi PDIP hari ini ternyata bicara tentang ketahanan pangan. Presiden Jokowi hadir kemudian menyampaikan pidatonya dan Bu Megawati juga yang difokuskan bukan kepentingan kekuasaan tetapi kepentingan perut rakyat terkait ketahanan pangan. Dalam pamerannya ditampilkan dari berbagai daerah, inovasi petani, BRIN, berbagai lembaga negara yang menunjukkan ketergantungan partai terhadap kemajuan dan pengetahuan yang berpihak kepada rakyat.
Ini jadi spirit bahwa berbicara tentang pemilihan presiden kemudian nanti menjadi amanat bagi mas Ganjar Pranowo bahwa kekuasaan tidak untuk diri sendiri atau kepentingan kelompok tetapi sebagai kepentingan rakyat. Sikap partai jelas bahwa harus kebijakan pemerintah harus berpihak kepada rakyat. Apalagi hari ini tidak hanya Rakernas ada Bimtek juga untuk Kepala Daerah dan anggota Dewan. Semuanya punya kebijakan mengendalikan regulasi dan mengendalikan wilayah yang mana semuanya memiliki political will yang sama. Didalam pidato Bu Mega disampaikan terkait dengan impor harus dibatasi. Jokowi harus punya political will dan mengembangkan semangat daya juang entrepreneur muda untuk masuk ke lahan petani. Sehingga petani milenial itu semakin banyak tidak bergantung kepada kita bicara sekarang teritorial semakin sempit maka diperkotaan seperti Surabaya dan Jakarta menjadi harapan baru saat ada hortikultur yang dikembangkan oleh anak-anak muda.
Terkait dengan kebijakan pemerintah tidak semuanya kita menyalahkan kepada Presiden Jokowi. Dalam pelaksanaannya kemudian pasti banyak dilaksanakan oleh pelaksana teknis ada Menteri sebagai pembantu Presiden dan sebagainya. Sehingga banyak program ketahanan pangan yang tidak melulu tanggung jawab Presiden. Maka harus dilihat dalam melaksanakan visi swasembada pangan itu siapa yang bertanggung jawab dalam pembagian tugas di kabinet”, tutupnya.
