infopers.com – Nama Pdt. Samparisna O DJ Koibur menjadi sorotan dalam sengketa investasi Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) SPPG Jatirangon, Bekasi. CV Sedulur Papat Sejahtera meminta penyidik Polda Metro Jaya mendalami peran Samparisna yang dalam dokumen pengaduan disebut sebagai Ketua Yayasan Embun Sampari Peduli Papua sekaligus pihak yang mewakili yayasan dalam kerja sama investasi dan bagi hasil.
Persoalan ini berkaitan dengan dugaan penggelapan dana investasi, belum tuntasnya pengembalian modal, serta informasi mengenai pengalihan pengelolaan dapur yang disebut bernilai Rp1,5 miliar.
Nama Samparisna juga tercantum dalam publikasi Cendekiawan Perempuan Papua dengan gelar Pdt. Samparisna Koibur, S.Th., M.M. Dalam publikasi tersebut, ia disebut pernah memimpin ibadah Paskah bagi warga binaan di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta pada April 2026
Rp345,8 Juta Pokok Investasi Disebut Belum Kembali
Berdasarkan perjanjian tertulis tertanggal 19 November 2025, nilai investasi yang disepakati sebesar Rp500 juta. Sedulur Papat menyatakan total dana yang telah ditransfer mencapai Rp500.800.000.
Kerja sama tersebut mengatur skema bagi hasil Rp3 juta per hari operasional selama 24 hari setiap bulan, atau Rp72 juta per bulan. Jika berlangsung penuh selama 36 bulan, akumulasi nilai bagi hasil berdasarkan skema tersebut mencapai Rp2,592 miliar.
Namun, menurut Sedulur Papat, kewajiban pembayaran bagi hasil yang ditagihkan pada Januari 2026 tidak direalisasikan.
Para pihak kemudian sepakat mengakhiri kerja sama pada 20 Januari 2026. Dalam proses tersebut, dr. Rosaline Irene Rumaseuw, M.Kes., yang disebut sebagai Ketua Pembina Yayasan Embun Sampari Peduli Papua, menandatangani surat pernyataan pengembalian dana dengan tenggat paling lambat 7 Februari 2026.
Sedulur Papat menyatakan menerima tiga kali transfer pada Februari 2026 dengan total Rp155 juta. Dengan memperhitungkan seluruh pembayaran tersebut sebagai pengembalian pokok investasi, masih terdapat Rp345.800.000 yang menurut perusahaan belum dikembalikan.
Upaya penyelesaian telah ditempuh melalui tiga kali somasi, dengan somasi terakhir pada 2 Oktober 2026. Namun, perusahaan menyatakan persoalan tersebut belum memperoleh penyelesaian yang diharapkan.
Pengalihan Dapur Rp1,5 Miliar Dipertanyakan
Persoalan lain yang menjadi perhatian Sedulur Papat adalah informasi mengenai pengalihan hak pengelolaan operasional Dapur MBG SPPG Jatirangon sekitar Juli 2026.
Nilai Rp1,5 miliar disebut berdasarkan keterangan pihak yang mengaku menerima pengalihan pengelolaan tersebut. Akan tetapi, perusahaan mengaku belum memperoleh salinan dokumen transaksi untuk memastikan nilai pembayaran dan aliran dananya.
Karena itu, Sedulur Papat meminta penyidik menelusuri siapa yang mengambil keputusan atas pengalihan tersebut, bagaimana mekanisme transaksinya, berapa nilai pembayaran yang benar-benar diterima, serta siapa saja pihak yang menikmati hasil pengalihan.
Selain Samparisna dan Rosaline, perusahaan juga meminta polisi mendalami keterangan Violetta Chatrien, yang dalam dokumen pengaduan disebut sebagai Bendahara Yayasan dan penerima sebagian transfer dana investasi.
Sedulur Papat berharap pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh dengan mengacu pada perjanjian kerja sama, bukti transfer, surat pernyataan pengembalian dana, dokumen pengalihan pengelolaan, serta keterangan seluruh pihak terkait.
Laporan Polisi dan Gugatan Perdata Berjalan
Sengketa investasi tersebut telah dilaporkan ke SPKT Polda Metro Jaya oleh Arsyad Prayogi pada 13 November 2026 atas dugaan tindak pidana penggelapan.
Laporan itu tercatat dengan Nomor LP/B/8693/XI/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA, sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan (STTLP) Nomor STTLP/B/8693/XI/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA.
Di jalur perdata, SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mencatat gugatan wanprestasi Nomor 774/Pdt.G/2026/PN Jkt.Pst yang terdaftar pada 19 Oktober 2026. CV Sedulur Papat Sejahtera tercatat sebagai penggugat, sedangkan Yayasan Embun Sampari Peduli Papua dan Rosaline Irene Rumaseuw tercatat sebagai tergugat
Kini, perhatian tertuju pada proses penelusuran aparat penegak hukum terhadap alur investasi, tanggung jawab para pihak, dan kejelasan pengalihan pengelolaan dapur tersebut.
Seluruh dugaan yang disampaikan pelapor masih harus dibuktikan melalui proses hukum. Penentuan ada atau tidaknya unsur tindak pidana merupakan kewenangan penyidik berdasarkan alat bukti dan keterangan para pihak. Hak jawab dan klarifikasi pihak-pihak yang disebut tetap terbuka.
