INFO’PERS

Jakarta – Menjelang Grand Launching Nasional/Deklarasi Akbar Partai Usaha Kecil Menengah (Partai UKM), Rabu 21 April 2021, digelar Rapat Pleno Diperluas DPP Partai UKM di Jakarta. Acara ini berlangsung di Wet Coffe Jl. Kebon Manggis, Matraman, Jakarta Pusat dengan mengumpulkan pendiri yang sudah mengisi surat penyataan sebagai pendiri.

Tampak hadir H. Bustan Pinrang Ketua Umum DPP Partai UKM, Syafrudin Budiman SIP Sekretaris Jenderal DPP Partai UKM dan Dipl. T. Peratikno Rz, SE Bendahara Umum. Hadir juga unsur Majelis Tinggi, Dewan Pembina, Dewan Pakar, Dewan Penasehat, Ketua Departemen dan para Ketua Umum Sayap Partai UKM.

“Rapat hari ini (red-21 April 2021) untuk mengambil keputusan strategis tentang arah Partai UKM kedepan. Selanjutnya dilakukan penandatanganan berita acara Keputusan Final Kepengurusan DPP Partai UKM, Nama-Nama Pendiri, AD/ART, Mars, Lambang dan Tanda Gambar Partai UKM,” kata Syafrudin Budiman SIP Kordinator Nasional Pendiri/Inisiator Partai UKM yang juga Sekretaris Jenderal DPP Partai UKM saat membuka acara.

Pria yang disapa Gus Din ini menanyakan, kepada seluruh peserta rapat dan pendiri yang hadir. Apakah semuanya setuju atas hasil yang sudah ada?. Apakah semuanya siap menandatangani berita acara Keputusan Final Kepengurusan DPP Partai UKM, Nama-Nama Pendiri, AD/ART, Mars, Lambang dan Tanda Gambar Partai UKM?

Semuanya pendiri yang hadir sekitar 50 orang lebih ini langsung berdiri secara serentak dan menyatakan setuju. “Kami setuju atas keputusan yang ada,” terang Leo Panjaitan, SH, MH salah satu pendiri yang menjabat Aggota Dewan Pembina DPP Partai UKM.

Menurut Gus Din Sekjen Partai UKM dengan ditandatanganinya berita acara Keputusan Final Kepengurusan DPP Partai UKM, Nama-Nama Pendiri, AD/ART, Mars, Lambang dan Tanda Gambar Partai UKM, maka sudah memiliki legitimasi politik. Seterusnya, pada 25-26 April 2021 DPP Partai UKM akan menghadap notaris untuk melegalisasi AD/ART yang mencantumkan nama-nama pendiri dan struktur kepengurusan.

Baca Juga Klarifikasi pemberitaan Bupati Madina “Monopoli Pupuk Organik Tidak SNI” JAKARTA-Suarapancasila ID-Dapat kami jelaskan bahwa berita tersebut terlalu tendensius dan merupakan pemberitaan yang menyesatkan karena tidak secara utuh menginformasikan konteks acara dimana Bupati Madina menyampaikan ajakan untuk menggunakan pupuk PT. Basimbah Tani Rantau Prapat. Bahwa Bupati Madina mengundang seluruh Koperasi Plasma Sawit sebagai salah satu entitas bisnis/usaha yang turut berkontribusi dalam peningkatan perekonomian Masyarakat dalam rangka silaturahmi sebagaimana lazimnya Bupati melakukan pertemuan dengan elemen masyarakat lainnya. Silaturahmi dilaksanakan pada hari Sabtu, 6 September 2025 di pendopo Rumah Dinas Bupati Mandailing Natal. Pada acara tersebut, Bupati Mandailing Natal menyampaikan beberapa pesan penting antara lain: Yang pertama, dalam rangka menjaga kondusifitas daerah di Bumi Mandailing Natal pasca terjadinya demo mahasiswa yang berujung ricuh di beberapa tempat di tanah air, Bupati menyampaikan pesan dari Mendagri kepada Masyarakat terutama anggota koperasi melalui ketua atau pengurus yang hadir, “untuk menjaga kondusifitas di Kabupaten Mandailing Natal yang hingga hari ini masih tetap terjaga dan terpelihara dengan baik.” Kedua, dalam kaitan Pembangunan sawit berkelanjutan secara khusus pada kesempatan tersebut Bupati menyampaikan oleh-oleh dari Jakarta yang didapat dari pertemuan dengan Kepala BPD PKS (Bapak Eddy Abdurrahman) yang sangat bermanfaat bagi Pengurus Koperasi Plasma dan seluruh anggota yaitu: Agar para Pengurus Koperasi dapat menyebarluaskan informasi tentang program beasiswa bagi anak-anak pelaku perkebunan sawit, sehingga peluang ini dapat dimanfaatkan lebih besar pada tahun-tahun mendatang. Hal ini mengingat bahwa tahun ini siswa yang lulus dan mendapatkan beasiswa sawit hanya 10 (sepuluh) orang. Adanya program capacity building bagi para pelaku perkebunan sawit yang akan sangat bermanfaat bagi peningkatan pengetahuan dalam pengelolaan perkebunan sawit. Untuk membantu produktifitas perkebunan sawit Bupati juga mengajak seluruh peserta untuk dapat memanfaatkan program bantuan sarana dan prasarana bagi Perkebunan Sawit. Program selanjutnya adalah adanya bantuan peremajaan sawit rakyat (PSR), untuk tanaman sawit yang sudah tidak produktif berusia diatas 25 (dua puluh lima) tahun. Ketiga, pada acara tanya jawab Bupati yang didampingi Sekda, Kadis Koperasi UKM, Kadis PMPTSP, Kadis Ketahanan Pangan sekaligus Plt. Kadis Pertanian yang hadir menginventarisir permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi Plasma. Bupati pada kesempatan dialog dimaksud, yang baru saja melakukan kunjungan bersama beberapa OPD ke Kebun Sawit milik H. Suyono sahabat lama Bupati Madina di Rantau Prapat, menyampaikan informasi hasil penggunaan pupuk organik yang diproduksi oleh PT.Basimbah Tani Syahdilata dapat meningkatkan pertumbuhan dan hasil produksi buah sawit dengan baik. Selanjutnya, Bupati menginformasikan bahwa pupuk ini telah banyak yang menggunakannya di Madina, dan bila Bapak-bapak berminat dapat menghubungi langsung perusahaan yang bersangkutan. Dari kronologi pertemuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa berita terkait Monopoli Pupuk Organik tidak SNI, adalah tidak benar dan tendensius karena informasi penggunaan pupuk Haji Suyono yang diproduksi PT. Basimbah Tani dengan SNI 7763:2018 muncul pada saat dialog dan bukan merupakan acara pokok dalam pertemuan dimaksud.

“Kita akan mendaftarkan semuanya ke notaris baik AD/ART, Nama-Nama Pendiri dan Struktur Kepengurusan awal DPP Partai UKM. Sementara untuk Mars, Lambang dan Tanda Gambar Partai didaftarkan ke notaris,” terang Gus Din.

Setelah menghadap notaris, puncaknya pada 29 April 2021 M/17 Ramadhan 2021 H, DPP Partai UKM menggelar Pengajian Nasional dan Grand Launching Nasional/Deklarasi Akbar Partai UKM di Jakarta.

“Selanjutnya, DPP Partai UKM akan keliling ke DPW-DPW dan DPD-DPD se Indonesia. Dimana Bulan Mei-Juni 2021 diharapkan sudah tuntas 100 persen kepengurusan DPW Partai UKM di tingkat Propinsi dan 100 persen kepengurusan DPD Partai UKM Kabupaten/Kota se Indonesia,” pungkas Sarjana Ilmu Politik lulusan FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS) ini.

Bustan Pinrang: Partai UKM Akan Perjuangkan Usaha Kecil dan Menengah

H. Bustan Pinrang Ketua Umum DPP Partai UKM mengatakan, Partai UKM mudah-udahan bergerak bukan hanya menjadi teori, namun harus bisa dipraktekkan upaya peningkatan ekonomi di bawah.

Partai UKM hadir dengan konsep membangun desa menata kota, terutama mengutamakan bisnis yang ada di pedesaan. Hal ini sesuai Instruksi dari Bapak Presiden mengatakan, bahwa kita harus cintai produksi dalam negeri. Dimana kita harus membeli hasil 9 produksi UMKM di dalam negeri dan 1 produksinya bisa membeli di luar negeri.

“Kita semua harus mencintai produk-produk dalam negeri bukan mengutamakan produk dari luar negeri, dengan 9 banding 1 perbandingannya,” terang Bustan.

Katanya, tidak ada bedanya dengan di Indonesia ini, dimana perempuannya 9 banding 1 lebih banyak lelakinya. Karena di Indonesia ini hampir 1 perempuan dan 9 laki-laki. Oleh karena itu Partai UKM mengajak perempuan untuk masuk politik dan kita tempatkan 50 persen pengurus perempuannya.

“Agar Partai UKM solid kita harus bekerja profesional dan terbuka. Sehingga di partai ini kita tidak ada dusta diantara kita. Dimana tidak hanya semata-mata untuk mengurusi UKM-UKM yang ada, namun juga mengurusi UKM-UKM dimulai dari pinggiran sampai ke kota,” terang Bustan.

Baca Juga Kepala BIN: Kita Sangat Optimis, Tim Voli BIN Bisa Jadi Juara Proliga 2024

Lanjut Bustan, Partai UKM adalah partai nasionalis berasaskan Pancasila. Misi Partai UKM ini juga sesuai materi-materi yang ada dinilai-nilai Pancasila.

“Bahwa Partai UKM ini berdiri untuk berjuang bersama-sama demi kemajuan Indonesia. Saya minta Partai UKM jangan dijadikan tandingan tidak sehat tapi dijadikan sandingan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama,” ucap pria asal Pinrang ini.

Menurut Bustan, Partai UKM sudah 32 Provinsi, sedangkan Kabupaten sudah ratusan, namun kita ini menangani semua manajemen dengan dokumen-dokumen yang valid untuk kebutuhan adminstrasi ke negara.

“Partai UKM merekrut anggota-anggota Kabupaten dan Kota serta Propinsi. Hampir semua propinsi Partai UKM sudah terbentuk, hanya Propinsi NTB dan Bali masih diproses,” ucap Bustan.

Terbatasnya kita datang ke daerah berhubung karena ini puasa bulan Ramadhan dan kita juga tidak mau mengganggu tentang keibadahan. Dimana nantinya setelah habis lebaran, Partai UKM akan gasspol supaya bisa betul-betul dikenal dimana-mana.

“Setelah bulan Ramadhan 1442 H, Partai UKM akan bergerak ke daerah-daerah untuk konsolidasi dan penguatan struktur. Doakan berjalan lancar dan kita siapkan semua persyaratan verifikasi administrasi Kemenkumham,” pungkas Bustan. (red)