Jakarta – Di akhir masa kerjanya, DPR RI terus melakukan persiapan untuk penyelenggaraan Pemilu 2024. DPR dinilai telah melakukan sosialisasi yang baik terkait proses tahapan pemilu.
DPR telah melakukan kolaborasi dengan Bawaslu RI demi melakukan sosialisasi pemilu di daerah-daerah. Selain itu, DPR juga telah menyiapkan perangkat aturan untuk mengawal legitimasi pemilu ini.
Terkait hal ini, pengamat kebijakan publik Davis Roganda Parlindungan mengatakan bahwa pemilu kerap kali disertai dengan masalah. Di sinilah peran DPR dalam mengawal dan menyiapkan pemilu begitu krusial.
“Kalau kita lihat pemilu ini dari sebelum-sebelumnya, selalu menimbulkan masalah baik di tingkat penyelenggara maupun di masyarakat sendiri. Apalagi di 2019, polarisasinya terasa. Nah, tugas DPR ini jadi sangat penting dan krusial. Karena pemilu itu harus dijaga,” kata Davis, belum lama ini.
Dia juga menilai peran DPR sudah cukup baik. Menurutnya, DPR telah melakukan banyak hal, dari tingkat sosialisasi, penataan hingga penyusunan regulasi terkait pemilu.
“Sejauh ini, di tahun politik ini peran DPR cukup baik ya. Artinya dari tingkat sosialisasi, penataan hingga penyusunan regulasi terkait itu. Tapi yang paling penting kredibilitas dan legitimasi itu yang harus dijaga,” tuturnya.
Dia pun mendorong agar DPR terus melakukan pengawasan. Ada fase-fase persiapan pemilu yang perlu diawasi.
“Tentunya fungsi pengawasan lembaga legislatif terhadap para penyelenggara pemilu itu menjadi hal yang harus diperhatikan. Sejauh ini masih aman. Nah di fase-fase persiapan ini yang perlu diawasi,” jelasnya.
Selain itu, DPR juga harus berhadapan dengan sejumlah tantangan. Ia mengingatkan agar kredibilitas dan legitimasi dalam pemilu dijaga dengan baik.
“Tantangannya saya kira yang akan dihadapi DPR ya ada beberapa masalah klasik. Kalau saya lihat saat ini masyarakat kita lebih dewasa secara politik. Dan saya yakin ketika kredibilitas dan legitimasi itu baik, ya sehat sistemnya,” ungkapnya.
Baca Juga Klarifikasi pemberitaan Bupati Madina “Monopoli Pupuk Organik Tidak SNI” JAKARTA-Suarapancasila ID-Dapat kami jelaskan bahwa berita tersebut terlalu tendensius dan merupakan pemberitaan yang menyesatkan karena tidak secara utuh menginformasikan konteks acara dimana Bupati Madina menyampaikan ajakan untuk menggunakan pupuk PT. Basimbah Tani Rantau Prapat. Bahwa Bupati Madina mengundang seluruh Koperasi Plasma Sawit sebagai salah satu entitas bisnis/usaha yang turut berkontribusi dalam peningkatan perekonomian Masyarakat dalam rangka silaturahmi sebagaimana lazimnya Bupati melakukan pertemuan dengan elemen masyarakat lainnya. Silaturahmi dilaksanakan pada hari Sabtu, 6 September 2025 di pendopo Rumah Dinas Bupati Mandailing Natal. Pada acara tersebut, Bupati Mandailing Natal menyampaikan beberapa pesan penting antara lain: Yang pertama, dalam rangka menjaga kondusifitas daerah di Bumi Mandailing Natal pasca terjadinya demo mahasiswa yang berujung ricuh di beberapa tempat di tanah air, Bupati menyampaikan pesan dari Mendagri kepada Masyarakat terutama anggota koperasi melalui ketua atau pengurus yang hadir, “untuk menjaga kondusifitas di Kabupaten Mandailing Natal yang hingga hari ini masih tetap terjaga dan terpelihara dengan baik.” Kedua, dalam kaitan Pembangunan sawit berkelanjutan secara khusus pada kesempatan tersebut Bupati menyampaikan oleh-oleh dari Jakarta yang didapat dari pertemuan dengan Kepala BPD PKS (Bapak Eddy Abdurrahman) yang sangat bermanfaat bagi Pengurus Koperasi Plasma dan seluruh anggota yaitu: Agar para Pengurus Koperasi dapat menyebarluaskan informasi tentang program beasiswa bagi anak-anak pelaku perkebunan sawit, sehingga peluang ini dapat dimanfaatkan lebih besar pada tahun-tahun mendatang. Hal ini mengingat bahwa tahun ini siswa yang lulus dan mendapatkan beasiswa sawit hanya 10 (sepuluh) orang. Adanya program capacity building bagi para pelaku perkebunan sawit yang akan sangat bermanfaat bagi peningkatan pengetahuan dalam pengelolaan perkebunan sawit. Untuk membantu produktifitas perkebunan sawit Bupati juga mengajak seluruh peserta untuk dapat memanfaatkan program bantuan sarana dan prasarana bagi Perkebunan Sawit. Program selanjutnya adalah adanya bantuan peremajaan sawit rakyat (PSR), untuk tanaman sawit yang sudah tidak produktif berusia diatas 25 (dua puluh lima) tahun. Ketiga, pada acara tanya jawab Bupati yang didampingi Sekda, Kadis Koperasi UKM, Kadis PMPTSP, Kadis Ketahanan Pangan sekaligus Plt. Kadis Pertanian yang hadir menginventarisir permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi Plasma. Bupati pada kesempatan dialog dimaksud, yang baru saja melakukan kunjungan bersama beberapa OPD ke Kebun Sawit milik H. Suyono sahabat lama Bupati Madina di Rantau Prapat, menyampaikan informasi hasil penggunaan pupuk organik yang diproduksi oleh PT.Basimbah Tani Syahdilata dapat meningkatkan pertumbuhan dan hasil produksi buah sawit dengan baik. Selanjutnya, Bupati menginformasikan bahwa pupuk ini telah banyak yang menggunakannya di Madina, dan bila Bapak-bapak berminat dapat menghubungi langsung perusahaan yang bersangkutan. Dari kronologi pertemuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa berita terkait Monopoli Pupuk Organik tidak SNI, adalah tidak benar dan tendensius karena informasi penggunaan pupuk Haji Suyono yang diproduksi PT. Basimbah Tani dengan SNI 7763:2018 muncul pada saat dialog dan bukan merupakan acara pokok dalam pertemuan dimaksud.
Hal senada juga disampaikan oleh mahasiswa dari Jakarta, Mufid. Mufid menilai DPR sudah cukup adaptif dalam melakukan sosialisasi pemilu di kalangan anak muda.
“Adaptif. Kenapa adaptif? Karena perkembangannya, lebih turun ke anak muda. Ngasih pendidikan ke anak muda. Jadi kita tahu unsur politik itu kayak gini. Ternyata tidak cuma orangtua saja, tapi anak muda juga dilibatkan,” katanya.
“Apa yang kita sampaikan lebih didengar. Seperti misalnya interaksi kita di media sosial,” sambungnya.
Sementara itu, seorang warga bernama Irfan juga mengapresiasi kinerja DPR dalam persiapan pemilu ini. DPR dinilai sudah bekerja maksimal. Hal ini tampak dari masyarakat yang telah dibekali aturan terkait pemilu.
“Memang sudah maksimal. Karena targetnya Februari 2024 ini kan sudah dilakukan pemilu. Kalau perundang-undangan, itu DPR sudah bekerja maksimal. Jadi masyarakat sudah dibekali dengan aturan,” tandasnya.
Post Views: 587
