Infopers.com 8 Oktober 2026 –Presidium Mitra BGN Indonesia mendesak Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), kepastian status kemitraan, dan keberlanjutan investasi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Persoalan ini menjadi perhatian serius setelah sekitar 13.000 SPPG disebut tidak beroperasi atau mengalami penghentian operasional, sementara nilai investasi mitra diperkirakan mencapai Rp26 triliun. Di balik angka tersebut, terdapat modal usaha, pembangunan dapur, pengadaan peralatan, kendaraan, tenaga kerja, dan berbagai kebutuhan operasional yang telah dipersiapkan untuk mendukung pelaksanaan program nasional.
Bagi para mitra, persoalannya bukan semata-mata keberlanjutan usaha. Mereka juga membutuhkan kejelasan mengenai status kemitraan, kelanjutan operasional, dan mekanisme penyelesaian investasi apabila kerja sama tidak dapat diteruskan.
Panglima Presidium Mitra BGN Indonesia, Sawaluddin Aweng, menegaskan bahwa para mitra tetap berkomitmen mendukung keberhasilan MBG. Namun, komitmen tersebut harus berjalan seiring dengan kepastian kebijakan dan perlindungan terhadap hak-hak mitra.
“Kami tidak menolak MBG. Kami ingin program ini berhasil. Jika ada kekurangan, berikan kesempatan untuk memperbaiki. Jika kemitraan dilanjutkan, berikan kepastian operasional. Jika tidak dapat dilanjutkan, selesaikan investasi kami secara adil dan sesuai hukum,” tegas Sawaluddin.
Agenda Pertemuan Berulang Kali Bergeser, Kepastian Dialog Dinantikan
Selain persoalan operasional dan investasi, Presidium menyoroti agenda pertemuan dengan pihak Badan Gizi Nasional (BGN) yang beberapa kali mengalami perubahan jadwal.
Pada 1 Oktober 2026, Presidium Mitra BGN Indonesia menyampaikan aspirasi melalui audiensi dengan pimpinan DPR RI, yakni Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari. Audiensi tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong penyelesaian persoalan yang dihadapi para mitra.
Setelah audiensi, Presidium mengharapkan pertemuan lanjutan dengan pihak BGN, termasuk pimpinan lembaga tersebut, agar persoalan operasional SPPG, status kemitraan, dan investasi dapat dibahas secara langsung.
Agenda yang direncanakan pada Senin, 5 Oktober 2026, kemudian bergeser karena bertepatan dengan peringatan Hari TNI. Jadwal selanjutnya diarahkan ke Selasa, 6 Oktober 2026. Namun, pertemuan kembali ditunda dengan alasan pihak BGN belum dapat hadir.
Agenda berikutnya diarahkan ke Kamis, 8 Oktober 2026. Menghadapi perubahan jadwal yang berulang dan belum adanya kepastian dialog, Presidium menyatakan sikap aksi bungkam sekaligus melanjutkan langkah suspend sebagai bentuk kekecewaan atas belum jelasnya penyelesaian persoalan mitra.
Namun, pada 8 Oktober 2026, agenda kembali diminta bergeser ke pekan berikutnya. Presidium menerima informasi bahwa pertemuan selanjutnya diharapkan dapat dihadiri pimpinan BGN.
Rangkaian perubahan tersebut membuat kepastian dialog masih dinantikan. Bagi Presidium, persoalan ini membutuhkan lebih dari sekadar penjadwalan ulang. Diperlukan waktu pertemuan yang jelas, ruang dialog yang terbuka, serta pembahasan yang berujung pada langkah penyelesaian konkret.
Presidium berharap pertemuan berikutnya tidak kembali mengalami perubahan tanpa kepastian, mengingat persoalan yang dibahas menyangkut keberlanjutan usaha, investasi, dan kepentingan banyak mitra di berbagai daerah.
Lima Tuntutan Utama: Kepastian Program, Kemitraan, dan Investasi
Untuk mendorong penyelesaian yang menyeluruh, Presidium Mitra BGN Indonesia menyampaikan lima tuntutan utama.
1. Menjamin Keberlanjutan Program MBG
Presidium mendukung kelanjutan dan optimalisasi Program Makan Bergizi Gratis sebagai program prioritas nasional pemerintahan Prabowo–Gibran. Pelaksanaannya diharapkan berjalan secara konsisten, efektif, dan berkelanjutan, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat serta para mitra pelaksana.
2. Memberikan Kepastian atas Moratorium SPPG
Presidium mendorong peninjauan kebijakan moratorium pendirian SPPG, khususnya bagi mitra yang telah memiliki surat keputusan atau surat perjanjian kerja sama (SK/SPK), maupun yang telah mempersiapkan pembangunan sebelum moratorium diberlakukan. Kebijakan tersebut diharapkan mempertimbangkan status dan komitmen investasi yang telah dikeluarkan.
3. Menyelesaikan Persoalan Investasi dan Operasional SPPG di Wilayah 3T
Presidium mendorong penyelesaian persoalan operasional dan investasi mitra, termasuk SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta kawasan terpencil, sesuai petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku. Presidium juga mengusulkan skema insentif tetap sebesar Rp6 juta per hari hingga pengembalian modal, dengan mempertimbangkan kondisi lapangan, keadilan, dan pemerataan.
4. Memperkuat Perlindungan Hukum dan Kesetaraan Kemitraan
Presidium mendorong pembentukan landasan hukum MBG yang memberikan kejelasan hak dan kewajiban, perlindungan hukum, kesetaraan hubungan antara BGN dan mitra, serta mekanisme penyelesaian masalah yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Menetapkan Skema Insentif dan Pengembalian Modal yang Terukur
Presidium mengusulkan skema insentif Rp6 juta per hari selama masa transisi satu tahun sebagai bagian dari mekanisme pengembalian modal. Pelaksanaannya diharapkan disertai evaluasi klasifikasi atau grading dapur, verifikasi data penerima manfaat, dan persiapan penerapan skema berbasis jumlah porsi secara bertahap.
Presidium menegaskan bahwa kelima tuntutan tersebut diarahkan untuk membangun kepastian kebijakan, menjaga keberlanjutan program, dan memberikan penyelesaian yang adil bagi para mitra. Usulan tersebut perlu dibahas bersama pihak berwenang agar dapat ditindaklanjuti berdasarkan aturan, data, dan kondisi nyata di lapangan.
Mitra di Wilayah 3T Tidak Boleh Terabaikan
Ketua Umum APGI 3T, Herwil Junaidi Harefa, turut menekankan pentingnya kepastian bagi mitra yang menjalankan pelayanan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.
Menurutnya, persoalan mitra di wilayah 3T perlu memperoleh perhatian serius karena kepastian operasional dan kemitraan berpengaruh terhadap keberlanjutan pelayanan gizi bagi masyarakat.
Herwil menegaskan bahwa penyelesaian persoalan mitra tidak semestinya terus tertunda. Kejelasan kebijakan diperlukan agar mitra dapat mengetahui langkah yang harus ditempuh, baik untuk melanjutkan operasional maupun menyelesaikan persoalan yang dihadapi.
Presidium menegaskan bahwa aspirasi yang disampaikan mencerminkan persoalan mitra BGN di berbagai wilayah Indonesia, bukan hanya kelompok atau daerah tertentu. Karena itu, penyelesaian diharapkan mempertimbangkan kondisi mitra secara menyeluruh, termasuk mereka yang beroperasi di kawasan 3T dan terpencil.
Presiden Diharapkan Memastikan Penyelesaian
Presidium Mitra BGN Indonesia berharap Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian langsung terhadap persoalan tersebut serta mendorong koordinasi antara DPR RI, BGN, dan pihak terkait.
Bagi Presidium, keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan program, tetapi juga oleh konsistensi kebijakan, kepastian kemitraan, dan penyelesaian persoalan yang timbul dalam pelaksanaannya.
Dialog yang terbuka dan terjadwal perlu menghasilkan kejelasan mengenai status SPPG, keberlanjutan kerja sama, serta mekanisme penyelesaian investasi. Dengan demikian, para mitra memperoleh kepastian dalam mengambil langkah selanjutnya, sementara program tetap dapat berjalan sesuai tujuan nasional.
“Kami ingin MBG berhasil. Negara hadir, mitra siap bekerja, dan masyarakat mendapatkan manfaat. Yang kami harapkan adalah kepastian, kejelasan, dan penyelesaian yang adil,” pungkas Sawaluddin Aweng.
Presidium berharap agenda dialog berikutnya dapat terlaksana dengan pasti dan menghasilkan keputusan yang konkret, terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan. Penyelesaian yang jelas dinilai penting untuk menjaga kepercayaan para mitra, melindungi investasi yang telah ditanamkan, dan memperkuat keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis.
