Gelar Sidang Lanjutan Tanpa Melibatkan Saksi Berimbang, ARPG Demontrasi Bawas MA Minta 3 Hakim PT Kupang Dicopot atau Diganti

Berita1068 Views

INFO PERS

foto : Istimewa

– Sejumlah puluhan massa dari Aliansi Relawan Prabowo Gibran (ARPG) menggelar demonstrasi di kantor Badan Pengawas Mahkamah Agung RI (Bawas MA RI) di Jl. Ahmad Yani Kav. 48 Jakarta Pusat, Jumat pagi (31/1/2025). Aksi ini menuntut tiga (3) Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Kupang dicopot dan diganti, karena Tidak Adil di Sengketa Tanah Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Aksi ini juga sebagai pengaduan 3 Majelis Hakim PT Kupang yang tidak bersikap adil dan berat sebelah/tidak berimbang. Terkait kasus perdata Sengketa Tanah 11 hektar milik ahli waris almarhum pendiri masjid agung dan guru agama yang didolimi mafia tanah.

“3 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang harus dicopot atau diganti, karena sudah tidak bersikap adil dan berat sebelah/tidak berimbang dalam proses banding. Dimana seharusnya sidang tambahan untuk dijadwal ulang, agar bisa memanggil Saksi-Saksi Ahli dari tergugat dan penggugat,” kata Andi Ulfa Umar, AMD dalam orasinya.

Kata perempuan yang biasa disapa Ulfa Bone ini, ARPG yang terdepan membela hak tanah rakyat dari mafia tanah. Untuk itu ARPG juga telah mengirim surat pengaduan, dengan Surat Nomor : 001/A-1/Kornas-ARPG/I/2025 Jakarta, Jumat 31 Januari 2025, agar 3 Majelis Hakim tersebut diperiksa.

“Bawas MA dan Komisi Yudisial berhak memeriksa laporan dari pihak penggugat atau masyarakat, atas temuan praktek-praktek peradilan yang tidak transparan dan tidak profesional. Kami ARPG mendesak Bawas MA segera mengawasi proses persidangan yang tidak berimbang tersebut,” kata Ulfa Bone seorang artis dan Influencer ini.

Sebelumnya menurut Ulfa Bone, sudah ada pengaduan dan laporan 3 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Kupang ke Bawas MA RI dan Komisi Yudisial, serta Presiden, Kejagung dan KPK, Selasa (21/1/2025) oleh Muhamad Rudini pemohon gugatan sengketa tersebut. Dimana dinilai bertindak tidak adil dan menguntungkan pihak tergugat.

Baca Juga  Dialog Menyikapi Kepemudaan, Akmal Optimis akan Lakukan Perubahan demi Kemajuan KNPI Kota Bekasi

“Untuk itu kami ARPG sebagai unsur pendamping masyarakat menuntut 3 Majelis Hakim PT Kupang untuk bersikap profesional dan tidak berat sebelah/bersikap berimbang. Apalagi diduga ada Pelanggaran Kode Etik Hakim PT Kupang NTT atas Putusan Pengadilan (PN) Labuan.Bajo nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbj pada 23 Oktober 2024, yang sudah putus dan selesai di pemeriksaan tingkat pertama,” tandasnya.

Bagaimanapun kata Ulfa Bone, 3 Majelis Hakim yang memerintahkan PN Labuan Bajo sidang ulang terhadap putusan yang sudah selesai dan keluar putusan, adalah kesalahan besar. ARPG juga menilai 3 Majelis Hakim PT Kupang sudah cacat moral dan bertindak di luar nalar hukum.

“Majelis Hakim PT Kupang juga disebut cacat moral dengan mengabaikan hak-hak kemanusiaan atas tanah yang diserobot oleh Niko Naput dan Kadiman Santosa pemilik St Regist Hotel. Selain itu PT Kupang dinilai bertindak di luar nalar hukum melakukan sidang ulang,” sesalnya.

3 Majelis Hakim PT Kupang ini dalam mengambil keputusan sela sidang ulang PN Labuhan Bajo ini, telah menabrak aturan dan bermain api dengan kewenangannya yang menguntungkan pihak tergugat. Padahal, sudah terbukti di pengadilan tingkat pertama diputuskan tanah 11 hektar di Kerangan, Labuhan Bajo ada peralihan hak tanah tidak sesuai prosedur.

Dalam.sidang tingkat pertama sudah terbukti bahwa ada peralihan hak atas tanah yang tidak sesuai prosedur hukum. Diputuskan tanah tersebut adalah milik ahli waris almarhum Ibrahim Hanta dan bukan milik Niko Naput dkk.

“Saya minta hakim jangan menabrak aturan dan bermain api, nanti terbakar. Kami berharap 3 Majelis Hakim PT Kupang tidak masuk angin yang mana kewenangannya menguntungkan pihak tergugat. Seharusnya 3 Majelis Hakim PT Kupang memeriksa materi permohonan banding dan bantahan/eksepsi terbanding. Bukan malah memerintahkan sidang ulang untuk mendengarkan 2 saksi ahli pembanding dan sementara saksi ahli terbanding tidak diundang,” jelas Ulfa Bone panjang lebar.

Baca Juga  Klarifikasi pemberitaan Bupati Madina “Monopoli Pupuk Organik Tidak SNI” JAKARTA-Suarapancasila ID-Dapat kami jelaskan bahwa berita tersebut terlalu tendensius dan merupakan pemberitaan yang menyesatkan karena tidak secara utuh menginformasikan konteks acara dimana Bupati Madina menyampaikan ajakan untuk menggunakan pupuk PT. Basimbah Tani Rantau Prapat. Bahwa Bupati Madina mengundang seluruh Koperasi Plasma Sawit sebagai salah satu entitas bisnis/usaha yang turut berkontribusi dalam peningkatan perekonomian Masyarakat dalam rangka silaturahmi sebagaimana lazimnya Bupati melakukan pertemuan dengan elemen masyarakat lainnya. Silaturahmi dilaksanakan pada hari Sabtu, 6 September 2025 di pendopo Rumah Dinas Bupati Mandailing Natal. Pada acara tersebut, Bupati Mandailing Natal menyampaikan beberapa pesan penting antara lain: Yang pertama, dalam rangka menjaga kondusifitas daerah di Bumi Mandailing Natal pasca terjadinya demo mahasiswa yang berujung ricuh di beberapa tempat di tanah air, Bupati menyampaikan pesan dari Mendagri kepada Masyarakat terutama anggota koperasi melalui ketua atau pengurus yang hadir, “untuk menjaga kondusifitas di Kabupaten Mandailing Natal yang hingga hari ini masih tetap terjaga dan terpelihara dengan baik.” Kedua, dalam kaitan Pembangunan sawit berkelanjutan secara khusus pada kesempatan tersebut Bupati menyampaikan oleh-oleh dari Jakarta yang didapat dari pertemuan dengan Kepala BPD PKS (Bapak Eddy Abdurrahman) yang sangat bermanfaat bagi Pengurus Koperasi Plasma dan seluruh anggota yaitu: Agar para Pengurus Koperasi dapat menyebarluaskan informasi tentang program beasiswa bagi anak-anak pelaku perkebunan sawit, sehingga peluang ini dapat dimanfaatkan lebih besar pada tahun-tahun mendatang. Hal ini mengingat bahwa tahun ini siswa yang lulus dan mendapatkan beasiswa sawit hanya 10 (sepuluh) orang. Adanya program capacity building bagi para pelaku perkebunan sawit yang akan sangat bermanfaat bagi peningkatan pengetahuan dalam pengelolaan perkebunan sawit. Untuk membantu produktifitas perkebunan sawit Bupati juga mengajak seluruh peserta untuk dapat memanfaatkan program bantuan sarana dan prasarana bagi Perkebunan Sawit. Program selanjutnya adalah adanya bantuan peremajaan sawit rakyat (PSR), untuk tanaman sawit yang sudah tidak produktif berusia diatas 25 (dua puluh lima) tahun. Ketiga, pada acara tanya jawab Bupati yang didampingi Sekda, Kadis Koperasi UKM, Kadis PMPTSP, Kadis Ketahanan Pangan sekaligus Plt. Kadis Pertanian yang hadir menginventarisir permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi Plasma. Bupati pada kesempatan dialog dimaksud, yang baru saja melakukan kunjungan bersama beberapa OPD ke Kebun Sawit milik H. Suyono sahabat lama Bupati Madina di Rantau Prapat, menyampaikan informasi hasil penggunaan pupuk organik yang diproduksi oleh PT.Basimbah Tani Syahdilata dapat meningkatkan pertumbuhan dan hasil produksi buah sawit dengan baik. Selanjutnya, Bupati menginformasikan bahwa pupuk ini telah banyak yang menggunakannya di Madina, dan bila Bapak-bapak berminat dapat menghubungi langsung perusahaan yang bersangkutan. Dari kronologi pertemuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa berita terkait Monopoli Pupuk Organik tidak SNI, adalah tidak benar dan tendensius karena informasi penggunaan pupuk Haji Suyono yang diproduksi PT. Basimbah Tani dengan SNI 7763:2018 muncul pada saat dialog dan bukan merupakan acara pokok dalam pertemuan dimaksud.

Sementara Koordinator Nasional Aliansi Relawan Prabowo Gibran (Kornas ARPG) Syafrudin Budiman yang ikut orasi, mengajukan 3 tuntutan dalam aduan dan laporan 3 Majelis Hakim PT Kupang Bawas MA RI. Diantaranya sebagaimana dibawah ini:

1. Sidang Tambahan di PN Labuan Bajo Harus Dijadwal Ulang, Supaya Hadirkan Saksi Ahli Dari Penggugat, Jika Tidak Adil Kami Meminta Hakim Tersebut Dicopot atau Diganti
2. Harus Ada Azas Keadilan, Penggugat dan Tergugat Punya Hak Yang Sama
3. Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Kupang Harus Profesional dan Berimbang, Antara Tergugat dan Penggugat

“Aksi demonstrasi dengan mengirim surat aduan dan laporan ini dibuat sebagai dukungan kepada korban Mafia Tanah di Labuan Bajo. Atas segala perhatian dan atensinya. Kami akan terus mengawal kasus sengketa tanah 11 hektar ini di PT Kupang dan upaya hukum lainnya,” ucap Gus Din sapaan akrabnya

Kata dia, sebelumnya, Muhamad Rudini telah melaporkan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim oleh Majelis Hakim PT Kupang. Diantaranya, Hakim Ketua Majelis TJONDRO WIWOHO, SH, MH dan Hakim Anggota I KETUT TIRTA, SH, MH dan LUCIUS SUNARNO, SH, MH. Terkait perkara tingkat pertama yang telah dinyatakan putus dan selesai di PN Labuan Bajo.

Perkara yang dimaksud adalah Perkara Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbj di PN Labuan Bajo dan tertuang dalam putusan PN Labuan Bajo tertanggal 23 Oktober 2024, yang mana status putusan telah selesai dan diputus secara lengkap.

“Masalahnya hanya saksi ahli tergugat yang didatangkan ke persidangan dan penggugat tidak diberi kesempatan 3 Majelis Hakim PT Kupang. Sudah saatnya Bawas MA RI turun tangan dan memerintahkan para hakim berbuat adil dan berimbang,” pungkas Gus Din. (red)