FKDM Jaga Jakarta, Tapi Siapa Yang Jaga FKDM

Berita, Nasional765 Views

OP Hanya Rp1,6 Juta, Jauh di Bawah UMP Jakarta Rp6,1 Juta

Oleh: Abu Bakar MBS

infopers.com – Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) memiliki peran strategis dalam membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjaga keamanan, ketenteraman, dan stabilitas sosial. Melalui fungsi deteksi dini dan cegah dini, FKDM menjadi bagian penting dalam mengidentifikasi potensi ancaman, hambatan, tantangan, dan gangguan (ATHG) di tengah masyarakat.

 

Namun, ada persoalan yang patut mendapat perhatian: besarnya tanggung jawab anggota FKDM belum sebanding dengan dukungan operasional yang diterima.

 

UMP DKI Jakarta 2026 berada di kisaran Rp6.100.000 per bulan. Sementara itu, OP FKDM tingkat kelurahan hanya Rp1.600.000, kecamatan Rp1.700.000, kota administrasi Rp1.800.000, dan provinsi Rp1.900.000 per bulan. Ketua FKDM Provinsi disebut menerima sekitar Rp2.000.000.

 

Jika menggunakan UMP sebagai parameter pembanding, OP anggota FKDM tingkat kelurahan hanya sekitar 26,2 persen dari UMP Jakarta. Terdapat kesenjangan nominal sekitar Rp4.500.000 setiap bulan.

 

Perbandingan ini bukan untuk menyamakan status FKDM dengan pekerja penerima UMP, melainkan menunjukkan adanya disparitas antara beban pengabdian dan dukungan operasional yang diberikan.

 

Tanggung Jawab Besar, Dukungan Perlu Dievaluasi

 

Di tingkat kelurahan, tujuh anggota FKDM mengabdikan diri untuk memantau dinamika wilayah, membangun komunikasi dengan masyarakat, mengidentifikasi potensi gangguan, serta menyampaikan informasi kepada pihak terkait.

 

Tugas tersebut membutuhkan waktu, mobilitas, komunikasi, koordinasi, dan kesiapsiagaan. Karena itu, OP Rp1.600.000 per bulan patut dikaji kembali.

 

Terlebih, persyaratan pendidikan anggota FKDM minimal SMA atau sederajat. Kualifikasi, kapasitas, tanggung jawab, dan kompleksitas tugas semestinya menjadi pertimbangan dalam menentukan dukungan operasional yang proporsional.

 

Pemerintah tidak cukup hanya menuntut optimalisasi kinerja, tetapi juga harus memperhatikan kelayakan dukungan bagi mereka yang menjalankan fungsi kewaspadaan dini di tengah masyarakat.

Baca Juga  Gugun Gumilar Dorong Diplomasi Berbasis Pendidikan dan Kerukunan, Bangun Generasi Muda sebagai Duta Perdamaian Dunia

 

Delapan Parameter Evaluasi OP FKDM

 

Sudah saatnya Pemprov DKI Jakarta melakukan evaluasi menyeluruh dengan mempertimbangkan delapan aspek:

 

1. UMP DKI Jakarta 2026 sebagai parameter pembanding.

2. Standar dukungan bagi mitra dan unsur kerja lain di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

3. Persyaratan pendidikan minimal SMA atau sederajat.

4. Beban tugas dan tanggung jawab di lapangan.

5. Risiko dan kompleksitas deteksi dini potensi gangguan.

6. Kebutuhan mobilitas, komunikasi, dan koordinasi.

7. Jumlah serta struktur keanggotaan FKDM dari kelurahan hingga provinsi.

8. Kontribusi FKDM terhadap keamanan dan ketahanan sosial Jakarta.

 

Evaluasi ini penting untuk melahirkan kebijakan yang lebih adil, rasional, dan proporsional sesuai tanggung jawab masing-masing tingkatan.

 

Jangan Hanya Menuntut Pengabdian

 

FKDM bukan sekadar pelengkap birokrasi. Keberadaannya merupakan bagian dari sistem kewaspadaan dini yang membantu pemerintah membaca situasi, mengantisipasi persoalan, dan menjaga stabilitas masyarakat.

 

Karena itu, peningkatan OP bukan semata-mata persoalan nominal, melainkan bentuk penghargaan terhadap pengabdian warga yang turut menjaga Jakarta.

 

Sudah waktunya Pemprov DKI Jakarta meninjau kembali besaran dukungan operasional FKDM, mulai dari tingkat kelurahan hingga provinsi.

 

Jika pemerintah mengharapkan FKDM bekerja optimal menjaga Jakarta, maka pemerintah juga harus memberikan perhatian yang layak kepada mereka yang selama ini mengabdi menjaga Jakarta.

 

Jangan sampai tanggung jawab terus meningkat, tetapi penghargaan terhadap pengabdian justru tertinggal.