INFO’PERS

Foto : Istimewa

JAKARTA -Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggelar Operasi Nusantara Cooling System 2023-2024 dengan mengedepankan upaya preemtif dan preventif untuk mengeliminir terjadinya potensi konflik sosial menjelang Pemilu 2024.

Dalam hal ini, DPP GMPRI (Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Dan Pemuda Republik Indonesia) Mendukung Totalitas Kebijaksanaan yang sudah di Canangkan dan di Tempuh Oleh Polri.

Apalagi, Irjen. Pol. Asep Edi Suheri, S.IK, M.Si Wakil Kepala Bareskrim Polri yang di angkat dan di Percayakan Sebagai Kepala Operasi Nusantara Cooling System ( KAOP NCS) 2023 – 2024.

“Kapolri Jendral Polisi Drs. Listyo Sigit Parabola, M.Si. sudah Tepat Untuk Memilih Beliau (Irjen. Pol. Asep Edi Suheri, S.IK, M.Si.) Sebagai Kaop NCS, Selain Menguasai Teknis, Mumpuni di Bidangnya beliau juga segudang Pengalamang dan Untuk Kontrol Operasi Nusantara Cooling System beliau sudah teruji dan terbukti lah, ” Ujar Raja Agung Nusantara Ketum DPP GMPRI saat di Hubungi Redaksi mèdia, Minggu (19/11/2023) di Jakarta.

Cooling System yang mulai di luncurkan sejak 11 September berdasarkan Surat Perintah Kapolri, Sprin/2439/VIII/OPS.1.1/2023 pada tanggal 25 Agustus 2023, hakikinya Memang sangat berarti dan bermanfaat menghadapi tahun Politik ini.

“Karena operasi ini bertujuan mulia untuk meminimalisir isu-isu provokatif berlatar belakang SARA, baik terjadi di tengah-tengah masyarakat maupun di ruang Siber,” Pungkasnya.

Ketum DPP GMPRI memberikan Apresiasi dan Memuji Langkah dan Kebijaksanaan yang diterapkan Jendral Polisi Bintang Dua tersebut. Sebab dalam hal ini juga menekankan dalam pelaksanaan Operasi Nusantara Cooling System yang mana mengedepankan tindakan Preemtif dan Preventif,” Pujinya lagi.

Ketum DPP GMPRI Mendukung Totalitas terkait dengan pelaksanaan Operasi Nusantara Cooling System mengedepankan tindakan preemtif dan preventif, sehingga tidak ada upaya penegakan hukum.

Baca Juga Direktur Lalu Lintas Polda Metro Datangi Samsat Jakarta Timur, Ada Apa?

“Jadi dalam operasi ini tidak ada upaya melakukan penegakan hukum (represif). Mengedepankan preemtif dan preventif,” katanya.

Raja Selaku Ketum DPP GMPRI Mengapresiasi terhadap Operasi Nusantara Cooling System Ini yang melibatkan sebanyak 226 personel dari empat satuan tugas (satgas) dan delapan subsatgas dibantu oleh kepolisian daerah (polda) jajaran.

Adapun sasaran Operasi Nusantara Cooling System yakni potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata. Sedangkan untuk target operasi, yaitu orang, kelompok, tempat kegiatan dan benda.

“Selanjutnya untuk cara bertindak yakni melakukan deteksi, pembinaan masyarakat, patroli dialogis dan patroli siber, sosialisasi dan bantuan operasi,” ujarnya.

Nusantara Cooling System mempunyai tugas dari empat satgas, yaitu Satgas Preemtif yang terdiri dari Subsatgas Intelijen dan Subsatgas Binmas melakukan tugas, antara lain deteksi dini dan melakukan pendekatan dengan mitra dan para tokoh.

Sementara, Satgas Preventif yang memiliki Subsatgas Patroli Siber dan Subsatgas Patroli Dialogis Netizen melaksanakan tugas patroli Siber dan berdialog dengan netizen, influencer dalam menjaga kamtibmas yang kondusif.

Sementara untuk Satgas Humas yaitu Subsatgas Penmas dan Subsatgas Multimedia memiliki tugas, antara lain menyampaikan ajakan, imbauan, edukasi serta melakukan monitoring, baik media sosial maupun media mainstream.

“Untuk Satgas Banops, yaitu Subsatgas TIK dan Subsatgas Logistik melakukan dukungan teknologi, informasi dan logistik kepada Operasi Nusantara Cooling System,” ujarnya.

DPP GMPRI melalui Ketum DPP GMPRI Meminta Operasi Nusantara Cooling System mendapat dukungan dari media massa dan masyarakat Indonesia untuk menghindari hal-hal yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

“Kami mengajak masyarakat Indonesia untuk menghindari hal-hal yang mengganggu stabilitas keamanan, terutama yang dapat berpotensi konflik sosial, sehingga kita bisa mewujudkan pemilu yang aman dan damai,” ujarnya.

Baca Juga Klarifikasi pemberitaan Bupati Madina “Monopoli Pupuk Organik Tidak SNI” JAKARTA-Suarapancasila ID-Dapat kami jelaskan bahwa berita tersebut terlalu tendensius dan merupakan pemberitaan yang menyesatkan karena tidak secara utuh menginformasikan konteks acara dimana Bupati Madina menyampaikan ajakan untuk menggunakan pupuk PT. Basimbah Tani Rantau Prapat. Bahwa Bupati Madina mengundang seluruh Koperasi Plasma Sawit sebagai salah satu entitas bisnis/usaha yang turut berkontribusi dalam peningkatan perekonomian Masyarakat dalam rangka silaturahmi sebagaimana lazimnya Bupati melakukan pertemuan dengan elemen masyarakat lainnya. Silaturahmi dilaksanakan pada hari Sabtu, 6 September 2025 di pendopo Rumah Dinas Bupati Mandailing Natal. Pada acara tersebut, Bupati Mandailing Natal menyampaikan beberapa pesan penting antara lain: Yang pertama, dalam rangka menjaga kondusifitas daerah di Bumi Mandailing Natal pasca terjadinya demo mahasiswa yang berujung ricuh di beberapa tempat di tanah air, Bupati menyampaikan pesan dari Mendagri kepada Masyarakat terutama anggota koperasi melalui ketua atau pengurus yang hadir, “untuk menjaga kondusifitas di Kabupaten Mandailing Natal yang hingga hari ini masih tetap terjaga dan terpelihara dengan baik.” Kedua, dalam kaitan Pembangunan sawit berkelanjutan secara khusus pada kesempatan tersebut Bupati menyampaikan oleh-oleh dari Jakarta yang didapat dari pertemuan dengan Kepala BPD PKS (Bapak Eddy Abdurrahman) yang sangat bermanfaat bagi Pengurus Koperasi Plasma dan seluruh anggota yaitu: Agar para Pengurus Koperasi dapat menyebarluaskan informasi tentang program beasiswa bagi anak-anak pelaku perkebunan sawit, sehingga peluang ini dapat dimanfaatkan lebih besar pada tahun-tahun mendatang. Hal ini mengingat bahwa tahun ini siswa yang lulus dan mendapatkan beasiswa sawit hanya 10 (sepuluh) orang. Adanya program capacity building bagi para pelaku perkebunan sawit yang akan sangat bermanfaat bagi peningkatan pengetahuan dalam pengelolaan perkebunan sawit. Untuk membantu produktifitas perkebunan sawit Bupati juga mengajak seluruh peserta untuk dapat memanfaatkan program bantuan sarana dan prasarana bagi Perkebunan Sawit. Program selanjutnya adalah adanya bantuan peremajaan sawit rakyat (PSR), untuk tanaman sawit yang sudah tidak produktif berusia diatas 25 (dua puluh lima) tahun. Ketiga, pada acara tanya jawab Bupati yang didampingi Sekda, Kadis Koperasi UKM, Kadis PMPTSP, Kadis Ketahanan Pangan sekaligus Plt. Kadis Pertanian yang hadir menginventarisir permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi Plasma. Bupati pada kesempatan dialog dimaksud, yang baru saja melakukan kunjungan bersama beberapa OPD ke Kebun Sawit milik H. Suyono sahabat lama Bupati Madina di Rantau Prapat, menyampaikan informasi hasil penggunaan pupuk organik yang diproduksi oleh PT.Basimbah Tani Syahdilata dapat meningkatkan pertumbuhan dan hasil produksi buah sawit dengan baik. Selanjutnya, Bupati menginformasikan bahwa pupuk ini telah banyak yang menggunakannya di Madina, dan bila Bapak-bapak berminat dapat menghubungi langsung perusahaan yang bersangkutan. Dari kronologi pertemuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa berita terkait Monopoli Pupuk Organik tidak SNI, adalah tidak benar dan tendensius karena informasi penggunaan pupuk Haji Suyono yang diproduksi PT. Basimbah Tani dengan SNI 7763:2018 muncul pada saat dialog dan bukan merupakan acara pokok dalam pertemuan dimaksud.

“Ini adalah suatu Kemajuan yang harus kita Apresiasi bersama terhadap Polri”.(Bar)