infopers.com – Mamuju Masyarakat Sulbar layak bertanya: ke mana larinya dana reses miliaran rupiah yang dikucurkan setiap tahun untuk anggota DPR RI? Berdasarkan data, setiap anggota DPR menerima jatah dana reses yang bisa menyentuh *Rp2,5 miliar per tahun*. Dana jumbo ini sejatinya dipakai untuk menyerap aspirasi masyarakat, kunjungan kerja ke daerah pemilihan, hingga pengelolaan rumah aspirasi.
Namun, alih-alih menjadi jembatan antara rakyat dan negara, dana reses kerap menguap dalam ruang gelap tanpa laporan pertanggungjawaban yang jelas. Publik justru menduga anggaran itu beralih fungsi: menutup ongkos politik, setor ke partai, atau merawat jejaring patronase demi melanggengkan kursi kekuasaan.
Transparansi Dipertanyakan
Kenaikan anggaran DPR tahun ini menambah tanda tanya besar. Dalam APBN 2025, DPR mengantongi *Rp9,9 triliun*, naik tajam dari tahun sebelumnya sebesar Rp6,6 triliun. Pertanyaan mendasarnya: apakah kenaikan itu disertai evaluasi dan transparansi yang bisa diakses masyarakat?
Faktanya, hingga periode 2024–2025, *laporan pertanggungjawaban dana reses belum dibuka secara terang benderang*. Padahal, prinsip keterbukaan adalah ruh dari mandat representasi rakyat. Tanpa laporan yang jelas, publik Sulbar kehilangan hak untuk menilai kinerja wakilnya di Senayan.
Anggaran Jumbo, Kinerja Kabur
Mengacu pada *Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) DPR periode 2025*, besaran dana kunjungan kerja terinci sebagai berikut:
* Reses 4–5 kali dalam setahun: *Rp1,37 triliun*
* Kunjungan sekali setahun di masa reses atau sidang: *Rp140,5 miliar*
* Kunjungan di luar reses dan sidang (8 kali setahun): *Rp868,4 miliar*
Durasi reses sendiri bisa berlangsung 5 hingga 30 hari, dengan ongkos miliaran yang terus bergulir setiap tahun sejak 2022. Ironisnya, besarnya anggaran tak berbanding lurus dengan kejelasan pelaporan maupun dampak nyata yang dirasakan masyarakat di Sulbar.
Evaluasi Dapil Sulbar
Sebagai daerah dengan infrastruktur yang tertinggal, kemiskinan yang masih tinggi, dan kualitas pendidikan yang perlu ditingkatkan, Sulbar sejatinya menjadi prioritas penyerapan aspirasi melalui dana reses. Tetapi apa yang terlihat? Warga lebih sering menerima janji, sementara miliaran rupiah anggaran reses berputar di meja birokrasi politik.
Sulbar tidak butuh seremonial kunjungan yang kering makna, melainkan transparansi, laporan rinci, serta bukti nyata bahwa dana reses benar-benar mengalir untuk kepentingan rakyat.
Mendesak Audit Terbuka
Evaluasi kinerja DPR RI dapil Sulbar tidak bisa lagi ditunda. *Audit terbuka dana reses* harus segera dilakukan agar masyarakat mengetahui ke mana arah aliran miliaran rupiah itu. Ini bukan semata soal angka, tetapi soal marwah representasi rakyat yang kini dipertaruhkan.
Jika dana reses yang semestinya menjadi jembatan aspirasi justru berubah menjadi instrumen patronase politik, maka DPR gagal menjalankan salah satu fungsi konstitusionalnya.
Hakiki
Pemuda Sulbar
