SUMATERA UTARA— Tokoh pemuda dan aktivis Sumatera Utara, Misron Saidi Batubara alias Ade Batubara, mendesak Kapolda Sumatera Utara memeriksa mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal (Madina) terkait dugaan kutipan sebesar Rp20 juta hingga Rp30 juta dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun Anggaran 2025 yang disebut mencapai sekitar Rp5,1 miliar.
Ade meminta aparat penegak hukum menelusuri aliran dana, mekanisme pencairan, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran tersebut, termasuk memeriksa pejabat terkait, bendahara, pengelola program, dan kepala puskesmas yang berkaitan.
“Kapolda Sumut harus menindaklanjuti informasi ini secara profesional dan transparan. Jika benar terdapat kutipan atau pemotongan dana, harus ditelusuri siapa yang bertanggung jawab, berapa nilainya, dan atas dasar apa hal itu dilakukan,” tegas Ade.
Ia menekankan bahwa dugaan tersebut harus dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen, keterangan saksi, serta pencocokan laporan pertanggungjawaban dengan realisasi kegiatan di lapangan.
Ade juga meminta agar pemeriksaan dilakukan tanpa tebang pilih. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memastikan anggaran kesehatan digunakan sesuai peruntukannya dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami tidak menghakimi siapa pun. Kami mendesak agar dugaan ini diperiksa secara menyeluruh. Jika tidak ditemukan pelanggaran, sampaikan hasilnya secara terbuka. Namun, jika ditemukan bukti penyimpangan, proses sesuai hukum yang berlaku,” pungkas Ade Batubara.
Redaksi Media : IPRI/ www.infopers.com/Ist
