Bukti Transfer Diduga Dikembalikan Tanpa Sepengetahuan Tersangka, Polri Watch Desak Kapolda Sumut Turun Tangan

Teks Foto: Idam Harahap, S.H., Direktur Pengaduan Masyarakat dan Litigasi Polri Watch, (istimewa)

Berita399 Views

MEDAN– Dugaan ketidakprofesionalan dalam penanganan perkara pidana di lingkungan Polsek Medan Timur menjadi sorotan serius Polri Watch. Organisasi tersebut secara resmi melayangkan pengaduan kepada Kapolda Sumatera Utara c.q. Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Sumatera Utara, Rabu (18/11/2026), terkait dugaan kejanggalan dalam proses penyidikan yang melibatkan seorang penyidik pembantu berinisial Brigpol BYL, S.H.

Pengaduan tersebut menyoroti dugaan tidak dimasukkannya sejumlah bukti transfer kepada pelaku usaha (vendor) ke dalam berkas perkara. Padahal, dokumen transaksi tersebut sebelumnya telah diserahkan oleh seorang perempuan berinisial F ketika masih berstatus sebagai saksi dalam pemeriksaan di Polsek Medan Timur pada 6 Oktober 2026.

Lebih jauh, dokumen yang dipersoalkan itu diduga telah dikembalikan oleh penyidik kepada advokat yang mendampingi F tanpa sepengetahuan maupun persetujuan pihak yang menyerahkannya.

Direktur Pengaduan Masyarakat dan Litigasi Polri Watch, Idam Harahap, S.H., menjelaskan bahwa pengaduan tersebut berawal dari pemeriksaan F dalam perkara berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/294/VII/2026/SPKT/POLSEK MEDAN TIMUR/POLRESTABES MEDAN/POLDA SUMATERA UTARA tertanggal 17 Juli 2026.

Sebelum menjalani pemeriksaan, F telah menerima Surat Panggilan Saksi Kedua Nomor S.Pgl/Saksi.2/122.a/IX/2026/RESKRIM tertanggal 26 September 2026. Dalam surat tersebut, penyidik secara tegas meminta agar saksi membawa dokumen atau bukti yang berkaitan dengan perkara.

Pada 6 Oktober 2026, F memenuhi panggilan tersebut dengan didampingi advokat atau penasihat hukumnya. Dalam pemeriksaan, penyidik antara lain menanyakan peruntukan uang yang dipersoalkan pelapor.

Menjawab pertanyaan tersebut, F menerangkan penggunaan uang dimaksud dengan memperlihatkan sejumlah bukti transfer kepada beberapa pelaku usaha (vendor). Bukti transaksi itu dinilai penting karena berpotensi menjelaskan aliran dan penggunaan dana yang menjadi pokok persoalan dalam perkara tersebut.

Namun, berdasarkan uraian dalam pengaduan Polri Watch, penyidik diduga tidak bersedia mencatatkan seluruh bukti transfer tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Penyidik juga disebut hanya membuat tanda terima terhadap sebagian dokumen yang diserahkan, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Serah Terima Barang tertanggal 6 Oktober 2026.

Baca Juga  Tangerang Creative Awards 2026 Hadirkan Apresiasi bagi Komunitas dan Pelaku Kreatif Tangerang Selatan

Situasi ini memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana dokumen-dokumen tersebut diterima, dicatat, disimpan, dan dipertimbangkan dalam proses penyidikan.

F DIDUGA DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA SETELAH MENYERAHKAN BUKTI

Persoalan tersebut semakin menjadi perhatian karena setelah pemeriksaan sebagai saksi, F kemudian ditetapkan sebagai tersangka melalui Surat Ketetapan Nomor S.Tap.Tsk/192/X/2026/Reskrim tertanggal 14 Oktober 2026.

Penetapan tersebut selanjutnya diikuti dengan surat panggilan tersangka pertama tertanggal 15 Oktober 2026 dan surat panggilan tersangka kedua tertanggal 22 Oktober 2026.

Polri Watch mempertanyakan apakah seluruh keterangan dan dokumen yang disampaikan F ketika masih berstatus sebagai saksi telah diperiksa serta dipertimbangkan secara objektif sebelum penetapan tersangka dilakukan.

Pasalnya, bukti transfer kepada sejumlah vendor berpotensi menerangkan peruntukan dan aliran penggunaan uang yang dipersoalkan. Dokumen tersebut setidak-tidaknya perlu diperiksa untuk menguji konstruksi perkara, termasuk apakah unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan benar-benar terpenuhi.

Menurut Idam, penyidikan tidak boleh hanya berorientasi pada pencarian bukti yang memberatkan seseorang. Bukti yang berpotensi menguntungkan pihak yang diperiksa juga wajib memperoleh perhatian secara objektif dan proporsional.

BUKTI TRANSFER DIDUGA DIKEMBALIKAN TANPA PERSETUJUAN

Informasi mengenai dugaan pengembalian dokumen tersebut baru diperoleh Idam Harahap setelah menerima keterangan dari FW, adik kandung F, pada Rabu, 18 November 2026.

Sebelumnya, pada Selasa, 17 November 2026, FW meminta klarifikasi kepada advokat yang mendampingi F ketika menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada 6 Oktober 2026.

Dari klarifikasi tersebut, menurut informasi yang diterima pihak pengadu, diketahui bahwa sejumlah bukti transfer kepada vendor yang sebelumnya diserahkan kepada penyidik ternyata telah dikembalikan kepada penasihat hukum F.

Pengembalian dokumen tersebut diduga dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan F. Bahkan, berdasarkan keterangan yang disampaikan kepada pihak pengadu, advokat yang bersangkutan juga tidak mengonfirmasikan pengembalian dokumen tersebut kepada F.

Baca Juga  800 Pengurus Ormas Petani dan Pedagang Hadiri Buka Puasa Bersama di Kementerian Pertanian

Kondisi ini memunculkan sejumlah pertanyaan mendasar yang perlu dijawab secara transparan.

Mengapa dokumen yang telah diserahkan dalam proses pemeriksaan justru diduga tidak menjadi bagian dari berkas perkara? Bagaimana mekanisme pengembalian dokumen tersebut? Siapa yang mengambil keputusan untuk mengembalikannya? Dan apakah seluruh proses tersebut telah dilakukan sesuai prosedur serta diketahui oleh pihak yang menyerahkan dokumen?
Bagi Polri Watch, pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan persoalan administratif semata, melainkan menyangkut integritas dan objektivitas proses penyidikan.

POLRI WATCH MINTA DUGAAN PENGHILANGAN ALAT BUKTI DISELIDIKI

Dalam pengaduannya, Polri Watch juga menyoroti dugaan tindakan yang berkaitan dengan penghilangan alat bukti sebagaimana dirujuk dalam Pasal 278 ayat (1) juncto ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Meski demikian, penerapan ketentuan pidana tersebut harus diuji berdasarkan fakta, unsur pasal, serta hasil pemeriksaan yang sah. Ada atau tidaknya tindak pidana tentu merupakan kewenangan aparat penegak hukum untuk menilai dan membuktikannya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Idam Harahap menegaskan bahwa profesionalitas penyidik harus tercermin dari kesediaan memeriksa seluruh fakta secara utuh, bukan hanya fakta yang mendukung satu konstruksi perkara.

Pihaknya juga menilai penting adanya klarifikasi terhadap bukti-bukti transfer tersebut, termasuk melalui pendapat ahli hukum pidana apabila diperlukan, guna menilai relevansi transaksi dengan perkara yang sedang ditangani.

Melalui pengaduan tertulis tersebut, Idam meminta Kapolda Sumatera Utara c.q. Dirreskrimum Polda Sumut agar melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap dugaan perbuatan penyidik yang dilaporkan.

Pemeriksaan diharapkan tidak berhenti pada klarifikasi administratif. Polda Sumut perlu menelusuri seluruh rangkaian peristiwa, mulai dari penyerahan dokumen, proses penerimaan dan pencatatan, keberadaan dokumen selama penanganan perkara, hingga alasan dan mekanisme pengembaliannya kepada advokat.

Baca Juga  Gugun Gumilar Dorong Kolaborasi Indonesia–Belanda di Bidang Kerukunan dan Pendidikan

Polri Watch juga berharap seluruh pihak yang mengetahui proses penyerahan maupun pengembalian dokumen tersebut dapat dimintai keterangan agar tidak ada fakta yang terlewatkan.

PENEGAKAN HUKUM HARUS OBJEKTIF, BUKAN SEPIHAK

Idam berharap Kapolda Sumatera Utara memberikan perhatian serius terhadap pengaduan tersebut demi memastikan seluruh proses penegakan hukum berjalan secara profesional, transparan, dan berkeadilan.

Menurutnya, persoalan ini bukan semata-mata mengenai sejumlah dokumen yang diduga dikembalikan, melainkan menyangkut jaminan bahwa setiap orang mendapatkan perlakuan hukum yang objektif dan setara.

Apabila benar terdapat bukti relevan yang tidak dicatat, tidak dipertimbangkan, atau dikembalikan tanpa prosedur yang jelas, maka persoalan tersebut patut diperiksa secara serius karena berpotensi memengaruhi objektivitas penanganan perkara.

Hukum tidak boleh hanya tajam dalam mencari kesalahan, tetapi juga harus jujur dalam memeriksa fakta yang dapat menjelaskan duduk perkara secara utuh.

Polri Watch menegaskan bahwa pengaduan ini merupakan bentuk kontrol masyarakat terhadap proses penegakan hukum sekaligus dorongan agar institusi kepolisian senantiasa menjaga profesionalitas, integritas, dan kepercayaan publik. (Red)

NARASUMBER / KONTAK MEDIA
IDAM HARAHAP, S.H.
Direktur Pengaduan Masyarakat dan Litigasi
POLRI WATCH