infopers.com – Presidium Mitra BGN Indonesia mendesak adanya kepastian penyelesaian persoalan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), status kemitraan, dan keberlanjutan investasi mitra dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Presidium berharap Presiden Prabowo Subianto turun tangan agar persoalan tersebut memperoleh penyelesaian yang jelas, adil, dan sesuai ketentuan hukum.
Dalam penyampaian aspirasi di depan Gedung DPR RI, Presidium menyoroti sekitar 13.000 SPPG yang disebut tidak beroperasi atau mengalami penghentian operasional. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena nilai investasi mitra diperkirakan mencapai Rp26 triliun, mencakup pembangunan dapur, pengadaan peralatan, kendaraan, tenaga kerja, serta kebutuhan operasional lainnya.
Ketidakjelasan status operasional dan kelanjutan kemitraan dinilai berpotensi menimbulkan beban bagi para mitra yang telah mengeluarkan modal untuk mendukung pelaksanaan program nasional tersebut.
Panglima Presidium Mitra BGN Indonesia, Sawaludin Aweng, menegaskan bahwa para mitra tetap mendukung keberhasilan program MBG. Namun, dukungan tersebut perlu diimbangi dengan kebijakan yang transparan, kepastian operasional, serta perlindungan terhadap investasi yang telah dikeluarkan.
“Kami tidak menolak program MBG. Kami ingin program ini berhasil. Jika ada kekurangan, berikan kesempatan untuk memperbaiki. Jika kemitraan dilanjutkan, berikan kepastian operasional. Jika tidak dapat dilanjutkan, penyelesaian investasi harus dilakukan secara adil dan sesuai ketentuan hukum,” tegas Sawaludin Aweng.
KRONOLOGI AGENDA PERTEMUAN YANG BERULANG KALI BERGESER
Persoalan kepastian dialog menjadi salah satu perhatian utama Presidium. Agenda penyampaian aspirasi yang dijadwalkan pada 1 Oktober 2026 menjadi awal rangkaian komunikasi untuk mempertemukan para mitra dengan pemangku kebijakan.
Pada 1 Oktober 2026, Presidium melakukan audiensi dengan pimpinan DPR RI, yakni Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari. Dalam rangkaian komunikasi berikutnya, Presidium mengharapkan pertemuan lanjutan dengan Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk pimpinan lembaga tersebut, untuk membahas persoalan operasional SPPG dan penyelesaian investasi.
Agenda yang direncanakan pada Senin, 5 Oktober 2026, kemudian bergeser karena bertepatan dengan peringatan Hari TNI. Jadwal selanjutnya diarahkan ke Selasa, 6 Oktober 2026. Namun, pertemuan kembali tertunda karena pihak BGN disebut belum dapat hadir.
Agenda kemudian diarahkan ke Kamis, 8 Oktober 2026. Dalam perkembangan tersebut, Presidium memilih aksi bungkam sebagai bentuk kekecewaan atas perubahan jadwal dan belum adanya kepastian dialog.
Pada 8 Oktober 2026, agenda kembali diminta bergeser ke pekan berikutnya. Presidium menerima informasi bahwa pertemuan selanjutnya diharapkan dapat dihadiri pimpinan BGN.
Berulangnya perubahan jadwal membuat para mitra masih menantikan kepastian waktu pertemuan dan tindak lanjut konkret. Presidium berharap dialog tidak kembali tertunda sehingga persoalan status kemitraan, operasional SPPG, dan investasi dapat segera dibahas secara langsung.
LIMA TUNTUTAN UTAMA PRESIDIUM MITRA BGN INDONESIA
Presidium Mitra BGN Indonesia menyampaikan lima tuntutan utama sebagai dasar penyelesaian persoalan yang dihadapi para mitra di berbagai daerah.
Pertama, menjamin keberlanjutan Program MBG.
Presidium mendukung kelanjutan dan optimalisasi Program Makan Bergizi Gratis sebagai program prioritas nasional agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara berkelanjutan.
Kedua, meninjau kebijakan moratorium pendirian SPPG.
Presidium mendorong pencabutan atau peninjauan kembali moratorium, khususnya bagi mitra yang telah memiliki surat keputusan atau surat perjanjian kerja sama (SK/SPK), maupun yang telah mempersiapkan pembangunan sebelum kebijakan tersebut diberlakukan.
Ketiga, menyelesaikan persoalan operasional dan investasi SPPG, terutama di wilayah 3T dan daerah terpencil.
Presidium mendorong penyelesaian yang jelas bagi mitra terdampak, termasuk mekanisme pengembalian investasi sesuai ketentuan dan petunjuk teknis yang berlaku. Presidium juga mengusulkan insentif tetap Rp6 juta per hari bagi mitra yang memenuhi kriteria, dengan mempertimbangkan kondisi operasional dan prinsip keadilan.
Keempat, memperkuat perlindungan hukum dan kesetaraan kemitraan.
Presidium mendorong pembentukan landasan hukum yang menjamin kejelasan hak dan kewajiban BGN maupun mitra, transparansi kebijakan, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang terukur.
Kelima, mengevaluasi skema insentif dan pengembalian modal.
Presidium mengusulkan skema insentif Rp6 juta per hari selama masa transisi satu tahun sebagai mekanisme yang dapat dipertimbangkan untuk membantu pemulihan investasi. Penerapannya perlu disertai evaluasi klasifikasi atau grading dapur, verifikasi data penerima manfaat, serta peralihan bertahap menuju skema berbasis jumlah porsi yang terukur.
Presidium menegaskan bahwa usulan tersebut ditujukan untuk mendorong kebijakan yang transparan, proporsional, dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak. Setiap mekanisme penyelesaian diharapkan mempertimbangkan ketentuan yang berlaku, kondisi mitra, serta keberlanjutan program MBG.
MITRA WILAYAH 3T JUGA MEMBUTUHKAN KEPASTIAN
Ketua Umum APGI 3T, Herwil Junaidi Harefa, menekankan bahwa kepastian operasional dan status kemitraan juga penting bagi mitra yang bertugas di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menurutnya, persoalan yang dihadapi mitra di wilayah tersebut perlu segera mendapatkan perhatian agar pelayanan pemenuhan gizi tidak terhambat oleh ketidakjelasan kebijakan dan keberlanjutan operasional.
“Kami berharap persoalan mitra, khususnya di wilayah 3T, tidak terus ditunda. Kepastian diperlukan agar mitra dapat menjalankan tugasnya dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan,” tegas Herwil.
Presidium Mitra BGN Indonesia menegaskan bahwa aspirasi tersebut mewakili perhatian terhadap persoalan kemitraan SPPG di berbagai wilayah Indonesia, bukan hanya mitra di kawasan 3T. Penyelesaian yang menyeluruh dinilai penting agar tidak terjadi ketidakpastian berkepanjangan bagi mitra yang telah berinvestasi dan terlibat dalam pelaksanaan program.
MENDORONG DIALOG DAN PENYELESAIAN KONKRET
Presidium Mitra BGN Indonesia berharap Presiden Prabowo Subianto, pimpinan DPR RI, dan BGN segera membuka ruang dialog dengan jadwal yang pasti. Pertemuan tersebut diharapkan menghasilkan penjelasan mengenai status operasional SPPG, kelanjutan kemitraan, serta mekanisme penyelesaian investasi bagi mitra terdampak.
Bagi Presidium, keberhasilan MBG membutuhkan sinergi antara pemerintah dan seluruh mitra pelaksana. Karena itu, perbedaan pandangan dan persoalan operasional perlu diselesaikan melalui komunikasi terbuka, kebijakan yang jelas, serta langkah tindak lanjut yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami ingin MBG berhasil. Pemerintah hadir, mitra dapat bekerja dengan kepastian, dan masyarakat menerima manfaatnya. Yang kami harapkan adalah kejelasan kebijakan dan penyelesaian yang adil,” pungkas Sawaludin Aweng.
Presidium menegaskan bahwa kepastian dialog merupakan langkah penting untuk membangun kembali kepercayaan, melindungi investasi sesuai ketentuan, dan memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis berjalan lebih baik serta berkelanjutan.
