Jakarta,Infopers.com – Sejumlah catatan dan keberatan terkait dinamika organisasi dalam pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) IWAPI, khususnya menyangkut proses pencalonan Ketua Umum serta penerapan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART, hal itu disampaikan oleh Ketua DPD Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Nusa Tenggara Timur (NTT), Dr. Inche D. P. Sayuna, S.H., Hum., M.Kn., di halaman hotel Borobudur, Senin (2/11/2026).
Inche Sayuna menegaskan bahwa pihaknya telah menyampaikan pengaduan sesuai mekanisme dan arahan yang diatur dalam AD/ART organisasi, “setiap tahapan pemilihan Ketua Umum IWAPI harus dilaksanakan secara objektif, transparan, serta memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh kandidat”, tegasnya.
Persoalan yang menjadi perhatian adalah adanya sejumlah hal yang dinilai belum berjalan sesuai ketentuan organisasi, terutama berkaitan dengan proses pencalonan dan perlakuan terhadap dua kandidat Ketua Umum.
“Kami ingin agar proses ini berjalan secara objektif. Apabila terdapat persoalan atau dugaan pelanggaran terhadap AD/ART, semuanya harus diselesaikan berdasarkan aturan organisasi, bukan berdasarkan kepentingan pihak tertentu”.
Selain itu Inche juga menyoroti pentingnya menjaga prinsip kesetaraan dalam kontestasi pemilihan Ketua Umum, seharusnya kedua kandidat mendapatkan hak dan kesempatan yang sama, termasuk kesempatan untuk memperkenalkan diri serta menyampaikan visi dan misi kepada peserta Munas sebelum penetapan maupun pengumuman hasil pencalonan.
Pihaknya telah melakukan klarifikasi terhadap sejumlah persoalan yang ditemukan. Namun, masih terdapat beberapa hal yang menurutnya membutuhkan penjelasan lebih lanjut dari pihak terkait.
Salah satu persoalan yang disorot berkaitan dengan dokumen organisasi dan perubahan keputusan pada tahun 2022. Ia mempertanyakan dasar serta mekanisme pencabutan keputusan tersebut, mengingat menurut pemahamannya, perubahan atau pencabutan keputusan organisasi harus melalui persetujuan dan mekanisme musyawarah sesuai ketentuan AD/ART.
“Kami ingin mendapatkan penjelasan yang terbuka mengenai persoalan tersebut. Setiap keputusan organisasi harus memiliki dasar yang jelas dan mengikuti mekanisme yang telah disepakati bersama,” tegasnya.
Inche Sayuna juga perihatin terhadap keberadaan dan kepentingan pengurus IWAPI di tingkat daerah, termasuk DPD dan pengurus di kabupaten. Menurutnya, suara daerah harus menjadi bagian penting dalam setiap pengambilan keputusan organisasi.
Ia mengaku bahwa perjuangan untuk menyampaikan aspirasi tersebut dilakukan demi menjaga keberlangsungan organisasi dan memastikan seluruh pengurus daerah memperoleh kejelasan mengenai berbagai persoalan yang berkembang.
Baginya, Munas merupakan forum tertinggi organisasi yang seharusnya menjadi ruang demokrasi, persatuan, serta penyelesaian persoalan secara bermartabat.
“Jangan sampai perbedaan pandangan justru membuat organisasi terpecah. Kami ingin semua pihak mendapatkan hak yang sama, prosesnya berjalan adil, dan setiap keputusan tetap berpedoman pada AD/ART,” ujarnya.
Inche berharap seluruh pihak yang terlibat dalam Munas IWAPI dapat mengedepankan dialog, keterbukaan, serta mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
IWAPI merupakan organisasi perempuan pengusaha yang memiliki peran strategis dalam mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan dan pengembangan dunia usaha di Indonesia. Karena itu, soliditas organisasi harus tetap dijaga agar IWAPI semakin kuat dan mampu memberikan manfaat bagi para anggotanya di seluruh Indonesia.
Inche berharap “berbagai persoalan yang muncul dapat diselesaikan melalui mekanisme organisasi yang benar, sehingga hasil Munas benar-benar mencerminkan aspirasi anggota dan pengurus IWAPI dari seluruh daerah”, pungkasnya..
