Jakarta,Infopers.com– Acara Sarasehan 25 Tahun Partai Demokrat di selenggarakan di Kantor DPP Demokrat Jl. Proklamasi Jakarta Pusat, Selasa (1/9/2026).
Salah satu tamu yang hadir Rektor Perbanas Institute, Prof. Dr. Hermanto Siregar, M.Ec., menilai pembangunan ekonomi dan demokrasi memiliki hubungan yang sangat erat. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang kuat harus berjalan beriringan dengan demokrasi, keadilan, serta tata kelola pemerintahan yang baik, ujar Hermanto saat ditemui awak media.
“Demokrat Bersama Rakyat: Memajukan Ekonomi, Menegakkan Keadilan, Menjaga Demokrasi” di Jakarta.
Menurut Hermanto, masyarakat yang memiliki kondisi ekonomi baik akan memiliki ruang yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi. Sebaliknya, demokrasi yang sehat dan tata kelola pemerintahan yang baik akan menciptakan iklim yang mendukung pertumbuhan ekonomi.
“Antara ekonomi dengan demokrasi itu korelasinya erat sekali. Kalau ekonomi kita bagus, masyarakat sejahtera, maka demokrasi itu otomatis berjalan,” lanjut Hermanto.
Demokrasi tidak hanya berkaitan dengan pemilu atau politik, tetapi juga menyangkut good governance, keadilan hukum, transparansi kebijakan, serta keterlibatan masyarakat dalam pembangunan.
Sebaliknya, demokrasi yang berjalan baik akan memperkuat kepercayaan terhadap pemerintah dan menciptakan tata kelola yang lebih baik.
“Kalau demokrasi bagus, itu artinya tidak ada korupsi, governance bagus, semua baik. Itu mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi lagi,” jelasnya.
Pembangunan Harus Inklusif
Hermanto menilai pemerintah perlu memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang terpinggirkan dalam pembangunan. Menurutnya, akses terhadap modal, pasar, pendidikan, dan kesehatan merupakan bagian penting dari perwujudan demokrasi.
“Suara orang harus kita dengar. Yang tidak terpinggirkan dalam pembangunan harus kita tarik. Pembangunannya harus inklusif,” tegasnya.
Ia mengatakan, ketika masyarakat mendapatkan akses yang lebih luas terhadap modal, pasar, pendidikan, dan kesehatan, tingkat kesejahteraan akan meningkat. Kondisi tersebut pada akhirnya akan memperkuat demokrasi.
Karena itu, ia menilai tiga hal tersebut tidak dapat dipisahkan.
“Bagaimana caranya ekonomi ini kita dorong, demokrasi kita perbaiki, keadilan kita tingkatkan. Kalau ada yang merasa tidak adil karena pembangunan tidak merata, itu harus diatasi,” ujarnya.
Pemerintah Diminta Tidak Menunda Perbaikan Tata Kelola
Hermanto juga menyoroti pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan dan pemberantasan korupsi. Ia menilai langkah perbaikan tidak seharusnya terus ditunda karena masyarakat sudah menginginkan perubahan konkret.
“Menurut saya, ini sesuatu yang memang jangan ditunda lagi. Secara teori dan konsep kita sudah tahu bahwa itu perlu. Yang kedua, rakyat pada umumnya sudah meminta supaya itu dijalankan,” katanya.
Menurut dia, pemerintah perlu mengkaji mekanisme penerapannya secara matang, tetapi kajian tersebut jangan sampai menjadi alasan untuk memperlambat pelaksanaan.
“Mengkaji bukan untuk memperlama, justru mengkaji bagaimana caranya ini supaya bisa diterapkan dengan efektif,” katanya.
Hermanto mengingatkan, apabila kebijakan perbaikan tata kelola dapat dijalankan secara efektif, kepercayaan dan dukungan masyarakat kepada pemerintah akan semakin kuat.
“Kalau itu dijalankan secara efektif, otomatis dukungan rakyat kepada pemerintah akan tinggi. Tapi kalau ditunda lagi dengan berbagai macam alasan, nanti rakyat pun kehilangan kepercayaan kepada pemerintah,” ujarnya.
Investasi dan Lapangan Kerja Jadi Kunci
Dalam menghadapi persoalan ekonomi, termasuk PHK dan tantangan investasi, Hermanto meminta pemerintah memperkuat kolaborasi dengan sektor swasta, baik dari dalam maupun luar negeri.
Menurutnya, pemerintah tidak dapat sendirian menjadi motor penggerak ekonomi karena keterbatasan pembiayaan negara.
“Harus kolaborasi yang sangat tinggi dengan swasta, dalam maupun luar. Swasta itulah yang membawa modal, membuat pabrik, membuat kebun. Dengan pabrik, kebun dan sebagainya itu menyerap tenaga kerja,” jelasnya.
Ia mengingatkan bahwa setiap tahun sekitar empat juta orang memasuki dunia kerja setelah menyelesaikan pendidikan. Karena itu, ketersediaan lapangan pekerjaan harus menjadi perhatian serius pemerintah.
“Kalau tenaga kerja tidak ada tempat kerja, mereka akan menganggur. Itu yang harus dipikirkan,” katanya.
Generasi Muda Harus Kuasai AI
Selain investasi, Hermanto menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Menurutnya, pendidikan tidak cukup hanya menghasilkan lulusan, tetapi harus membekali generasi muda dengan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri.
Ia menyebut kemampuan memanfaatkan kecerdasan buatan (AI), teknologi digital, dan teknologi pintar sebagai salah satu keterampilan yang semakin penting.
“Yang paling penting adalah pengembangan SDM, utamanya keterampilan dan pendidikannya. Sekarang keterampilan apa yang dibutuhkan? Pemanfaatan AI, pemanfaatan smart, apa pun yang terkait dengan digital, itulah yang harus diberikan kepada generasi-generasi muda,” ujarnya.
Menurutnya, penguasaan teknologi akan meningkatkan daya saing lulusan perguruan tinggi sekaligus membuka peluang mereka memasuki dunia kerja, membangun startup, maupun mengembangkan UMKM.
Tiga Agenda Utama Pemerintah
Hermanto kemudian merangkum agenda yang menurutnya perlu menjadi perhatian pemerintah.
Pertama, memperluas kesempatan kerja agar generasi muda yang setiap tahun masuk angkatan kerja memiliki peluang memperoleh pekerjaan.
Kedua, memperbaiki birokrasi dan tata kelola pemerintahan dengan memperkuat prinsip good governance dan pemberantasan korupsi.
Ketiga, meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi digital.
“Kesimpulannya, kita harus mengutamakan pekerjaan, kesempatan kerja yang seluas-luasnya. Dan untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, masyarakat itu diberi pendidikan yang bagus, keterampilan yang bagus,” pungkasnya.
