Heru Subagia : Pengamat Politik
Infopers: Informasi Kaum Intelektual
Jakarta, 11/Okt/2026/ 17:59_Penggagas Presidium Parlemen Bayangan Indonesia Pasti, Heru Subagia, melontarkan kritik keras terhadap wacana merangkul sejumlah tokoh di luar pemerintahan, yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Mahfud M.D, untuk masuk ke dalam kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.
Heru melalui rilisnya, Minggu (11/9/2026) di Jakarta, menilai wacana tersebut perlu dikaji secara kritis agar tidak mengaburkan fungsi oposisi dan melemahkan mekanisme pengawasan terhadap pemerintah. Ia juga menyoroti pernyataan Syahganda Nainggolan, yang disebut mengemukakan gagasan tersebut, serta meminta agar hubungan antara pemerintah dan kekuatan kritis di luar pemerintahan tetap dibangun dengan menghormati prinsip demokrasi.
Syahganda Nainggolan dan Wacana Penjinakan Oposisi
Dalam pernyataannya, Heru Subagia menilai wacana merangkul tokoh-tokoh yang selama ini berada di luar pemerintahan berpotensi menimbulkan persoalan apabila dilakukan semata-mata untuk mengurangi daya kritis oposisi.
Menurutnya, demokrasi yang sehat membutuhkan keseimbangan kekuasaan, termasuk keberadaan kelompok masyarakat sipil dan kekuatan politik yang menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah.
“Menyeret Anies, Ganjar, dan Mahfud ke dalam kekuasaan secara kolektif berpotensi mengebiri fungsi kontrol atau *check and balance* apabila tujuannya untuk melemahkan oposisi. Ini bukan sekadar persoalan rekonsiliasi, melainkan menyangkut masa depan demokrasi dan kebebasan menyampaikan kritik,” tegas Heru.
Ia menambahkan, rekonsiliasi politik seharusnya tidak dimaknai sebagai upaya menghilangkan seluruh kekuatan penyeimbang. Sebaliknya, pemerintah perlu memberi ruang bagi kritik dan perbedaan pandangan sebagai bagian dari kehidupan demokrasi.
Soroti Pertemuan Anies, Ganjar, dan Mahfud di Yogyakarta
Parlemen Bayangan Indonesia Pasti juga menyoroti pertemuan Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Mahfud MD di Yogyakarta beberapa waktu lalu.
Heru meminta agar pertemuan tersebut dipahami secara terbuka oleh publik dan tidak semata-mata dilihat dari satu sudut pandang politik. Ia menilai, apabila dikaitkan dengan wacana merangkul tokoh-tokoh tersebut ke dalam pemerintahan, dinamika politik itu perlu mendapat perhatian masyarakat.
“Jangan sampai publik hanya disuguhi narasi silaturahmi tanpa penjelasan yang memadai mengenai dinamika politik yang berkembang. Masyarakat berhak mengawasi setiap proses politik, termasuk jika ada pembicaraan mengenai posisi atau jabatan di pemerintahan,” ujar Heru.
Meski demikian, ia menekankan bahwa dugaan mengenai adanya transaksi politik harus didukung bukti dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, keterbukaan diperlukan agar kepercayaan masyarakat terhadap proses politik tetap terjaga.
Desak Pemerintah Evaluasi Penambahan Struktur Kekuasaan
Selain mengkritik wacana merangkul tokoh-tokoh di luar pemerintahan, Heru Subagia juga mendesak Presiden Prabowo Subianto agar mengedepankan efisiensi dan mempertimbangkan secara matang setiap rencana perombakan kabinet atau penambahan struktur pemerintahan.
Menurut Heru, di tengah kebutuhan masyarakat terhadap perbaikan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan, penggunaan anggaran negara harus diarahkan pada program-program yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat.
Ia menyoroti rencana atau wacana penambahan kementerian, wakil menteri, badan baru, hingga lembaga penasihat seperti Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Menurutnya, setiap penambahan struktur harus didasarkan pada kebutuhan yang jelas, efektivitas kerja, dan pertimbangan anggaran.
“Negara ini harus dikelola dengan mengutamakan kepentingan rakyat. Jangan sampai energi politik dan anggaran negara lebih banyak terserap untuk mengakomodasi kepentingan elite daripada menyelesaikan persoalan masyarakat,” tegasnya.
Heru menilai evaluasi terhadap struktur pemerintahan penting dilakukan agar kebijakan pemerintah tetap berorientasi pada efektivitas birokrasi, efisiensi anggaran, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Minta Syahganda Fokus pada Komunikasi Pemerintah
Heru Subagia juga meminta Syahganda Nainggolan agar lebih memprioritaskan tugas dan fungsi kelembagaan di bidang komunikasi pemerintah.
Menurut Heru, komunikasi pemerintah seharusnya membantu masyarakat memahami arah kebijakan, program prioritas, serta pesan-pesan Presiden Prabowo Subianto secara jelas dan terukur.
Ia berpandangan, pemerintah perlu membangun komunikasi publik yang terbuka, mudah dipahami, dan mampu menjawab berbagai pertanyaan masyarakat. Upaya tersebut dinilai lebih penting daripada terlibat dalam wacana politik yang berpotensi menimbulkan persepsi negatif mengenai independensi oposisi.
“Syahganda sebaiknya fokus memastikan kebijakan dan pidato Presiden dapat dipahami masyarakat dengan baik. Komunikasi pemerintah harus memperkuat kepercayaan publik, bukan menimbulkan kesan bahwa kekuatan kritis di luar pemerintahan sedang diarahkan untuk masuk ke dalam lingkaran kekuasaan,” kata Heru.
Tiga Tuntutan Parlemen Bayangan Indonesia Pasti
Sebagai bagian dari sikap politiknya, Heru Subagia menyampaikan tiga tuntutan kepada Syahganda Nainggolan dan pemerintah.
Pertama, introspeksi dan klarifikasi
Syahganda diminta mengevaluasi serta menjelaskan kembali pernyataannya mengenai wacana merangkul tokoh-tokoh di luar pemerintahan ke dalam kabinet agar tidak menimbulkan persepsi bahwa oposisi hendak dilemahkan.
Kedua, menjaga independensi oposisi
Pemerintah diminta menghormati hak tokoh-tokoh politik dan kelompok masyarakat sipil untuk tetap berada di luar pemerintahan serta menjalankan fungsi kritik dan pengawasan secara independen.
Ketiga, mengutamakan kerja nyata
Syahganda diharapkan memprioritaskan komunikasi kebijakan pemerintah yang informatif, transparan, dan mudah dipahami masyarakat, sekaligus membantu memperkuat kepercayaan publik terhadap jalannya pemerintahan.
Heru menegaskan bahwa keberadaan oposisi bukanlah ancaman bagi negara, melainkan salah satu unsur penting dalam menjaga akuntabilitas dan keseimbangan kekuasaan.
Ia memperingatkan bahwa apabila kritik masyarakat tidak mendapat perhatian dan kebijakan pemerintah lebih mengutamakan akomodasi kepentingan elite, ketidakpuasan publik dapat semakin meningkat.
“Demokrasi tidak boleh berhenti pada pemilu dan pembentukan kabinet. Demokrasi harus tetap hidup melalui kritik, pengawasan, transparansi, dan keberanian menyampaikan kebenaran. Pemerintah perlu mendengar suara masyarakat, termasuk mereka yang memilih untuk tetap berada di luar kekuasaan,” pungkas Heru Subagia.
Catatan redaksi: Sebelum dipublikasikan, sebaiknya verifikasi kembali status jabatan Syahganda Nainggolan, pernyataan asli mengenai wacana masuknya Anies, Ganjar, dan Mahfud ke kabinet, serta informasi mengenai pertemuan di Yogyakarta. Verifikasi ini penting agar berita akurat dan tidak menyajikan dugaan politik sebagai fakta. (red)
