INFO PERS

Jakarta — Seorang tokoh pemuda asal Sulawesi melontarkan kritik tajam terhadap arah kebijakan pemerintah dalam merespons potensi krisis energi global, khususnya terkait wacana efisiensi melalui pembatasan aktivitas masyarakat dan penerapan sekolah daring.

Ia menegaskan bahwa negara seharusnya tidak hanya mengandalkan kebijakan normatif, tetapi juga menyiapkan langkah strategis dan taktis yang mampu menjawab skenario terburuk, termasuk jika terjadi krisis besar yang melumpuhkan mobilitas masyarakat.

“Setidaknya kebijakan pemerintah harus dirancang untuk menghadapi kemungkinan paling buruk. Kalau krisis besar terjadi, rakyat tetap harus bisa bergerak, walaupun dengan langkah kecil,” ujarnya.

Menurutnya, membatasi masyarakat hanya berdiam di rumah dalam situasi krisis justru bukan solusi, melainkan memperbesar risiko stagnasi sosial dan ekonomi. Ia mengingatkan bahwa tanpa mobilitas, masyarakat akan kehilangan akses terhadap aktivitas dasar.

“Kalau hanya di rumah, itu sama saja menunggu keadaan memburuk. Rakyat tidak bisa ke mana-mana, aktivitas berhenti, dan risiko sosial meningkat,” tegasnya.

Ia juga menyoroti kebijakan sekolah daring yang dinilai sebagai solusi instan namun berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang. Selain mengurangi kualitas pembelajaran, kebijakan tersebut dinilai dapat melemahkan perputaran ekonomi mikro.

“Kalau semua daring, ekonomi bisa lumpuh di tempat. Tidak ada pergerakan, transaksi kecil hilang, dan rakyat makin tertekan,” katanya.

Dalam konteks itu, ia menawarkan gagasan alternatif yang dinilai lebih rasional dan berdampak luas, yakni mengalihkan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) 100 hari sebesar Rp120 triliun menjadi investasi produksi 100 juta sepeda nasional berkualitas tinggi melalui PT Pindad.

Ia memaparkan bahwa dengan estimasi biaya produksi sekitar Rp1,2 juta per unit, anggaran tersebut cukup untuk menyediakan sepeda bagi seluruh anak usia sekolah di Indonesia, dengan masa pakai hingga 5–10 tahun tanpa ketergantungan pada bahan bakar maupun listrik.

“Ini bukan sekadar penghematan energi, tapi soal keputusan anggaran. Rp120 triliun bisa menjadi aset nasional jangka panjang, bukan habis dalam 100 hari,” jelasnya.

Menurutnya, keterlibatan PT Pindad akan menjamin kualitas produksi karena pengalaman perusahaan tersebut dalam industri pertahanan nasional yang menuntut standar ketahanan tinggi.

Ia menilai sepeda dengan spesifikasi kuat dan tahan lama sangat relevan untuk kondisi geografis Indonesia, sekaligus menjadi simbol kemandirian industri nasional.

Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa produksi dalam skala besar dapat dilakukan melalui sistem paralel dengan melibatkan ribuan unit produksi di seluruh Indonesia, termasuk industri kecil dan menengah. Skema ini tidak hanya mempercepat produksi, tetapi juga membuka lapangan kerja dalam jumlah besar.

Dengan dukungan kolaborasi global dari negara-negara dengan kapasitas manufaktur besar, target produksi dinilai dapat dicapai dalam waktu singkat, bahkan kurang dari satu bulan.

Ia menegaskan bahwa program tersebut tidak hanya menjawab persoalan mobilitas pelajar, tetapi juga memberikan dampak luas bagi kesehatan, ekonomi, dan ketahanan energi nasional.

“Anak tetap bisa sekolah tatap muka, sehat karena bergerak, tidak bergantung BBM, dan industri dalam negeri ikut tumbuh,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa dalam sejarah dunia, sepeda pernah menjadi alat mobilitas utama dalam situasi perang dan krisis, membuktikan bahwa solusi sederhana dapat menjadi sangat efektif dalam kondisi ekstrem.

“Tanpa BBM, tanpa listrik, hanya tenaga manusia. Itu sudah terbukti dalam sejarah. Artinya, kita sebenarnya punya solusi nyata,” katanya.

Di akhir pernyataannya, ia menegaskan bahwa efisiensi energi seharusnya tidak dijadikan alasan untuk mengorbankan hak dasar masyarakat, khususnya pendidikan.

“Efisiensi bukan berarti membatasi, tapi memilih solusi paling rasional. Kita punya sumber daya, kita punya industri. Tinggal keberanian mengambil keputusan,” pungkasnya.

Ia pun menutup dengan nada reflektif sekaligus menantang.

“Ini rasional atau sekadar mimpi, biarlah para ahli yang menilai. Tapi bangsa ini tidak boleh berhenti mencari solusi nyata,” tutupnya.