Tajen Terang-Terangan di Jembrana Beroperasi hingga Tengah Malam, Warga Resah: Dugaan Oknum Polisi Tutup Mata, Isu Backup Oknum Beredar

Berita, Hukum1893 Views

JEMBRANA — Aktivitas judi sabung ayam atau tajen di Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, kian meresahkan warga. Bukan hanya karena berlangsung hingga larut malam, namun karena praktik ilegal tersebut berjalan terang-terangan di ruang terbuka, seolah kebal dari sentuhan aparat penegak hukum.

Warga sekitar mengaku heran. Lokasi tajen berada di area yang mudah terlihat dari jalan utama, tanpa upaya menutupi aktivitasnya. Berbeda dengan praktik perjudian pada umumnya yang dilakukan sembunyi-sembunyi, tajen di wilayah ini justru semakin berani, seakan tak khawatir digerebek.

Upaya konfirmasi yang dilakukan awak media kepada Kasat Reskrim Polres Jembrana melalui pesan WhatsApp hanya dijawab singkat.

“Terima kasih om, kami atensi informasinya. Suksma om… salam sama rekan-rekan,” tulis Kasat Reskrim.

Jawaban normatif tersebut justru menambah tanda tanya di tengah masyarakat. Pasalnya, aktivitas tajen yang dikeluhkan warga disebut telah berlangsung cukup lama tanpa tindakan tegas.

Seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan, awalnya lokasi tajen di Banjar Pendem hanya berupa bangunan darurat beratap terpal. Namun kini, tempat tersebut telah berubah menjadi bangunan semi permanen.

“Sekarang atapnya sudah seng, rangkanya besi. Artinya bukan sementara lagi. Yang datang juga makin banyak,” ujarnya, Rabu (28/1).

Kebisingan menjadi keluhan utama. Adu ayam dimulai sejak pukul 20.00 WITA hingga melewati tengah malam. Sorak sorai penonton, suara taruhan, dan lalu lalang kendaraan membuat warga sekitar sulit beristirahat.

Ironisnya, lokasi tajen disebut berdekatan dengan kediaman salah satu Kepala Lingkungan (Kaling). Namun warga mengaku tak berani menyampaikan protes secara langsung.

“Kami takut. Informasinya ada yang membekingi,” kata warga itu.

Isu yang beredar di masyarakat menyebutkan adanya dugaan keterlibatan oknum berpengaruh, termasuk oknum anggota DPRD Jembrana. Informasi tersebut memang belum terkonfirmasi, namun cukup kuat membuat warga memilih diam.

Baca Juga  Klarifikasi pemberitaan Bupati Madina “Monopoli Pupuk Organik Tidak SNI” JAKARTA-Suarapancasila ID-Dapat kami jelaskan bahwa berita tersebut terlalu tendensius dan merupakan pemberitaan yang menyesatkan karena tidak secara utuh menginformasikan konteks acara dimana Bupati Madina menyampaikan ajakan untuk menggunakan pupuk PT. Basimbah Tani Rantau Prapat. Bahwa Bupati Madina mengundang seluruh Koperasi Plasma Sawit sebagai salah satu entitas bisnis/usaha yang turut berkontribusi dalam peningkatan perekonomian Masyarakat dalam rangka silaturahmi sebagaimana lazimnya Bupati melakukan pertemuan dengan elemen masyarakat lainnya. Silaturahmi dilaksanakan pada hari Sabtu, 6 September 2025 di pendopo Rumah Dinas Bupati Mandailing Natal. Pada acara tersebut, Bupati Mandailing Natal menyampaikan beberapa pesan penting antara lain: Yang pertama, dalam rangka menjaga kondusifitas daerah di Bumi Mandailing Natal pasca terjadinya demo mahasiswa yang berujung ricuh di beberapa tempat di tanah air, Bupati menyampaikan pesan dari Mendagri kepada Masyarakat terutama anggota koperasi melalui ketua atau pengurus yang hadir, “untuk menjaga kondusifitas di Kabupaten Mandailing Natal yang hingga hari ini masih tetap terjaga dan terpelihara dengan baik.” Kedua, dalam kaitan Pembangunan sawit berkelanjutan secara khusus pada kesempatan tersebut Bupati menyampaikan oleh-oleh dari Jakarta yang didapat dari pertemuan dengan Kepala BPD PKS (Bapak Eddy Abdurrahman) yang sangat bermanfaat bagi Pengurus Koperasi Plasma dan seluruh anggota yaitu: Agar para Pengurus Koperasi dapat menyebarluaskan informasi tentang program beasiswa bagi anak-anak pelaku perkebunan sawit, sehingga peluang ini dapat dimanfaatkan lebih besar pada tahun-tahun mendatang. Hal ini mengingat bahwa tahun ini siswa yang lulus dan mendapatkan beasiswa sawit hanya 10 (sepuluh) orang. Adanya program capacity building bagi para pelaku perkebunan sawit yang akan sangat bermanfaat bagi peningkatan pengetahuan dalam pengelolaan perkebunan sawit. Untuk membantu produktifitas perkebunan sawit Bupati juga mengajak seluruh peserta untuk dapat memanfaatkan program bantuan sarana dan prasarana bagi Perkebunan Sawit. Program selanjutnya adalah adanya bantuan peremajaan sawit rakyat (PSR), untuk tanaman sawit yang sudah tidak produktif berusia diatas 25 (dua puluh lima) tahun. Ketiga, pada acara tanya jawab Bupati yang didampingi Sekda, Kadis Koperasi UKM, Kadis PMPTSP, Kadis Ketahanan Pangan sekaligus Plt. Kadis Pertanian yang hadir menginventarisir permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi Plasma. Bupati pada kesempatan dialog dimaksud, yang baru saja melakukan kunjungan bersama beberapa OPD ke Kebun Sawit milik H. Suyono sahabat lama Bupati Madina di Rantau Prapat, menyampaikan informasi hasil penggunaan pupuk organik yang diproduksi oleh PT.Basimbah Tani Syahdilata dapat meningkatkan pertumbuhan dan hasil produksi buah sawit dengan baik. Selanjutnya, Bupati menginformasikan bahwa pupuk ini telah banyak yang menggunakannya di Madina, dan bila Bapak-bapak berminat dapat menghubungi langsung perusahaan yang bersangkutan. Dari kronologi pertemuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa berita terkait Monopoli Pupuk Organik tidak SNI, adalah tidak benar dan tendensius karena informasi penggunaan pupuk Haji Suyono yang diproduksi PT. Basimbah Tani dengan SNI 7763:2018 muncul pada saat dialog dan bukan merupakan acara pokok dalam pertemuan dimaksud.

“Pernah ada warga menegur karena parkir motor pemain mengganggu jalan, tapi tetap jalan terus. Tidak ada perubahan,” imbuhnya.

Situasi ini memunculkan dugaan yang lebih serius: adanya pembiaran sistematis, bahkan kemungkinan backup dari oknum aparat. Jika benar terdapat oknum polisi yang mengetahui namun tidak bertindak, maka persoalan ini bukan lagi sekadar judi, melainkan dugaan pelanggaran hukum dan etik yang serius.

Ancaman Pidana dan Aspek Hukum

Praktik tajen jelas melanggar hukum. Pasal 303 KUHP menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memberi kesempatan atau turut serta dalam perjudian dapat dipidana dengan penjara maksimal 10 tahun atau denda. Sementara Pasal 303 bis KUHP mengatur pidana bagi peserta judi.

Jika terdapat oknum aparat yang mengetahui namun membiarkan, atau bahkan melindungi, maka dapat masuk dalam kategori penyalahgunaan wewenang, pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, dan berpotensi dijerat pasal terkait perbuatan melawan hukum oleh pejabat negara.

Selain pidana umum, pembiaran perjudian juga bertentangan dengan:

  • Undang-Undang Kepolisian RI
  • Peraturan Disiplin dan Kode Etik Polri
  • Prinsip presisi dan penegakan hukum tanpa pandang bulu

Tuntutan Warga

Warga kini hanya berharap satu hal: penegakan hukum yang adil dan nyata. Mereka meminta aparat tidak sekadar “mengatensi”, tetapi benar-benar turun ke lapangan dan menindak tegas tanpa pandang jabatan atau relasi.

“Kami tidak ingin konflik. Kami hanya ingin tenang di rumah sendiri. Kalau ini dibiarkan, kepercayaan masyarakat pada hukum bisa runtuh,” tutup warga tersebut.

Kasus ini menjadi ujian bagi integritas aparat penegak hukum di Jembrana. Apakah hukum benar-benar ditegakkan, atau justru tunduk pada kekuasaan dan kedekatan?. Publik menunggu jawabannya.