infopers.com – Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali memanas dan menyeret banyak negara dalam pusaran konflik global. Situasi ini menjadi ujian serius bagi diplomasi Indonesia, terutama bagi Kementerian Luar Negeri yang selama ini mengklaim menjalankan politik luar negeri bebas dan aktif. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Indonesia terlihat kehilangan pengaruh, kehilangan posisi tawar, bahkan kehilangan wibawa diplomatik di mata dunia.
Dalam situasi konflik global seperti ini, seharusnya diplomasi Indonesia tampil sebagai kekuatan moral sekaligus kekuatan politik yang mampu memainkan peran strategis. Indonesia memiliki sejarah panjang sebagai negara yang aktif mendorong perdamaian dunia. Akan tetapi, realitas yang muncul saat ini menunjukkan bahwa Kementerian Luar Negeri tidak mampu menjalankan peran tersebut secara efektif.
Sejumlah akademisi bahkan mulai mempertanyakan kapasitas kepemimpinan diplomasi Indonesia saat ini. Akademisi Universitas Indonesia, Ronnie H. Rusli, secara terbuka mengkritik kualitas kabinet saat ini, termasuk kapasitas Menteri Luar Negeri yang dinilai tidak memiliki latar belakang pengalaman diplomatik yang memadai. Ia menyampaikan bahwa pengalaman, pendidikan, dan rekam jejak sejumlah pejabat kabinet saat ini sangat berbeda dibandingkan dengan kabinet sebelumnya.
Kritik tersebut bukan serangan personal, melainkan refleksi dari kenyataan bahwa diplomasi Indonesia terlihat lemah dalam merespons konflik global. Ketika konflik Iran dan Israel kembali memanas, Indonesia tidak mampu memainkan peran strategis sebagai mediator atau kekuatan penyeimbang di tengah pertarungan geopolitik tersebut.
Padahal sejak awal kemerdekaan, politik luar negeri Indonesia dirumuskan dalam prinsip bebas dan aktif. Bebas berarti tidak terikat pada blok kekuatan mana pun, sedangkan aktif berarti Indonesia harus berperan dalam menciptakan perdamaian dunia dan tidak sekadar menjadi penonton dalam konflik internasional.
Namun dalam realitas hari ini, prinsip tersebut justru tampak paradoksal. Beberapa analisis geopolitik menilai posisi Indonesia kehilangan efektivitas karena keterbatasan kanal diplomatik, termasuk tidak adanya hubungan diplomatik langsung dengan Israel. Kondisi ini membuat Indonesia kehilangan peluang untuk memengaruhi dinamika konflik secara langsung.
Hal ini menunjukkan bahwa diplomasi Indonesia saat ini berjalan tanpa arah strategis yang jelas di tengah kompleksitas konflik global. Kementerian Luar Negeri justru terlihat hanya mengeluarkan pernyataan normatif tanpa langkah diplomatik yang memiliki daya pengaruh nyata.
Sementara itu, pemerintah terlihat lebih fokus pada langkah mitigasi domestik, seperti menyiapkan skenario keselamatan bagi jemaah haji Indonesia akibat meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Kebijakan ini memang penting secara administratif, tetapi tidak menjawab persoalan utama, yaitu kegagalan Indonesia memainkan peran diplomatik di tingkat global.
Ketika sebuah negara hanya sibuk mengantisipasi dampak konflik, tetapi tidak mampu berperan dalam meredakan konflik itu sendiri, maka diplomasi negara tersebut sebenarnya sedang mengalami kemunduran.
Diplomasi bukan sekadar jabatan politik, melainkan tanggung jawab historis negara. Ketika diplomasi gagal menjalankan perannya, maka kepercayaan internasional terhadap negara juga ikut melemah.
Sebagai mahasiswa dan bagian dari masyarakat sipil, saya menilai kegagalan ini tidak dapat terus ditoleransi. Kementerian Luar Negeri harus berani bertanggung jawab atas lemahnya posisi diplomasi Indonesia dalam konflik di Timur Tengah.
Jika diplomasi bebas aktif tidak mampu dijalankan secara bermartabat, jika posisi Indonesia tidak lagi diperhitungkan dalam percaturan geopolitik dunia, dan jika diplomasi Indonesia justru dipermalukan di forum internasional, maka langkah paling terhormat adalah mundur dari jabatan.
Dalam politik dan diplomasi, kehormatan negara jauh lebih penting daripada mempertahankan kursi kekuasaan.
Indonesia membutuhkan diplomasi yang kuat, berpengalaman, dan memiliki visi geopolitik yang jelas. Jika Kementerian Luar Negeri saat ini tidak mampu memenuhi tuntutan tersebut, maka sudah saatnya dilakukan evaluasi besar-besaran, bahkan sampai pada tingkat kepemimpinan tertinggi.
Diplomasi Indonesia tidak boleh menjadi simbol kosong. Politik bebas aktif bukan sekadar slogan sejarah. Prinsip tersebut harus diwujudkan dalam tindakan nyata yang membuat Indonesia dihormati di panggung internasional.
