Jakarta, – Desakan untuk mengevaluasi Kabinet Merah Putih terus mencuat. Namun, Lingkaran Mahasiswa Islam (LMI) Nasional menilai evaluasi tak boleh berhenti pada pergantian menteri, melainkan harus membongkar total suprastruktur pemerintahan yang dinilai gemuk dan boros.
Isu reshuffle kembali mengemuka di tengah sorotan terhadap kinerja kabinet. Koordinator Bidang Hukum, Politik, dan HAM Nasional LMI, Rahmat Rahyaan, menyebut wacana itu sebagai panggilan sejarah untuk meninjau desain pemerintahan secara fundamental.
“Kabinet Merah Putih adalah representasi negara gagal yang mengelola krisis dengan memperbesar mesinnya sendiri. Sangat Mengandung kontradiksi performatif. Kabinet gemuk adalah cermin kekuasaan birokratis yang rakus, mengisap surplus nilai rakyat bukan untuk kesejahteraan, tapi melanggengkan parasitisme struktural (memelihara struktur yang menguntungkan segelintir pihak),” ujar Rahmat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (6/8).
Menurutnya, struktur kabinet yang terlampau besar justru menciptakan alienasi kekuasaan. Lembaga-lembaga bertambah banyak, namun semakin tercerabut dari basis material rakyat.
“Ini hukum gerak birokrasi yang sangat payah: ego sektoral saling bertabrakan karena masing-masing berusaha mengakumulasi kekuasaan dan anggaran sebagai modal politik. Perang semua melawan semua dalam tubuh mesin negara,” tegasnya.
Rahmat menilai pergantian elite tanpa rombak struktur kelembagaan hanyalah lelucon dialektis yang tak menyelesaikan akar masalah.
“Seolah ganti mandor, tapi relasi produksi eksploitatif antara negara dan rakyat tetap dipertahankan. Wajah baru dengan cara kerja lama,” katanya.
LMI mendorong Presiden Prabowo Subianto segera melakukan penyederhanaan radikal dengan menghancurkan fungsi-fungsi kementerian yang tumpang tindih.
LMI juga menyerukan pembangunan satu sistem administrasi nasional terintegrasi sebagai sintesis baru yang menghapus sekat birokrasi.
“Negara bukan entitas yang dibentuk untuk menyembah dirinya sendiri. Negara hadir untuk melayani warga negara, bukan mengagungkan kekuasaannya sendiri. Setiap rupiah yang dibakar untuk biayai tumpang tindih kekuasaan adalah pemiskinan sektor riil seperti pendidikan, kesehatan, dan riset,” ucap Rahmat.
LMI menegaskan reformasi sejati harus mengubah struktur material yang melahirkan inefisiensi. Jika hanya berganti pemain, lanjut Rahmat sejarah akan mencatatnya sebagai drama kolosal pengisapan kaum bermodal atas keringat rakyat, bukan sebuah perbaikan tata kelola yang progresif.
“Kalau tidak, itu cuma pergantian pemain dalam drama yang sama,” pungkasnya.
