JAKARTA — Dalam rangka pembangunan berkelanjutan untuk pembangan kawasan industry hilirisasi PT Indonesia Huabao Industri Park (IHIP) dan PT Bahosua Taman Industri Invesment Group (BTIIG), pihak perusahaan melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan pembangunan intake sungai Karaopa di Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, Propinsi Sulawesi Tengah.
Hanya saja, dalam mewujudkan rencana mega projek pembangunan intake (bangunan pengambilan air) dan jaringan pipa ini ditujukan untuk menyuplai kebutuhan air baku kawasan industri nikel dan pembangkit listrik kerap menimbulkan polemic di masyarakat.
Pasalnya, Sungai Karaopa selama ini merupakan sumber irigasi utama bagi sekitar 2.000 hingga 2.500 hektare lahan persawahan di 13 desa yang tersebar di Kecamatan Bumi Raya dan Kecamatan Wita Ponda. Belum lagi, Pembangunan jalan dan jalur pipa melintasi ribuan hektare kebun sawit masyarakat setempat.
Sedangkan, aspirasi masyarakat seakan dianggap sebagai suara sumbang yang diabaikan dan jarang diindahkan, sehingga polemic kerap terjadi antara masyarakat dengan pihak perusahaan PT. IHIP dan PT. BTIIG sejak awal rencana pembangan hingga pembangunan mega projek itu berjalan sampai saat ini.
Salah satu contoh aspirasi masyarakat yang diabaikan pihak perusahaan adalah mengenai Pembangunan jalan dan jalur pipa dari kawasan industry PT. IHIP dan BTIIG menuju Sungai Karaopa yang saat ini sedang berjalan. Pembangunan jalan dan jalur pipa intake disebut mulai dilakukan sejak awal tahun, namun dituding mengabaikan dampak lingkungan.
Frendy Prata Todingan salah seorang masyarakat desa Pebatae Kecamatan Bumi Raya selaku pemilik kebun sawit mengaku sudah pernah menyampaikan protes secara lisan kepada pihak perusahaan dan menyarankan agar dalam pembangunan jalan memperhatikan penyiraman untuk meminimalisir dampak debu terhadap kebun sawit masyarakat. Padahal, sejak awal sudah dingatkan agar disipkan juga water tank untuk dipakai dalam penyiraman jalan. Namun peringatan itu mereka abaikan.
Sayangnya, aspirasi dan peringatan tersebut diabaikan dan tidak diindahkan. Sementara, kebun sawit masyarakat kian terdampak debu akibat aktivitas pembangunan jalan dan jalur pipa intake perusahaan Kawasan industry tersebut. Sehingga, Ia selaku pemilik lahan kebun sawit mengaku kesal atas ulah pihak perusahaan dan melakukan pemalangan sebagai bentuk protes, pada, Rabu, 11 November 2026.
“Saya melakukan pemalangan dilahan pribadi saya yang dilintasi jalan pihak perusahaan sejak tiga hari lalu dengan tujuan agar menghentikan secara keseluruhan aktivitas pekerjaan jalan untuk mendesak agar pihak perusahaan mengindahkan tuntutan kami dalam memberikan kompensasi dan mengantisipasi agar aktivitas tersebut tidak lagi memberi dampak terhadap Perkebunan masyarakat,” kata Frendy kepada media ini, Sabtu, 14 November 2026.
Kekecewaannya semakin bertambah, akibat protes bukan dijawab dengan perbaikan namun dengan ancaman pembungkaman pihak perusahaan kepada masyarakat yang melakukan pemalangan dengan hendak melaporkan kepada pihak Kepolisian Resort Morowali. “Bukan mereka perbaiki, justru dorang mau bungkam kita. Dorang mau laporkan saya di pihak kepolisian,” ungkap Frendy.
Selain persoalan dampak lingkungan, Ia pun mengungkapkan kejanggalan dalam proses pembebasan lahan masyarakat untuk pembangunan jalan dan jalur menuju intake dari Kawasan industry menuju sungai karaopa.
Abd. Rahman Andi Masse dari Lembaga Swadaya Mayarakat (LSM) Komisi Pengawasan Korupsi Tindak Pidana Korupsi (KPK Tipikor) mendesak agar pihak perusahaan PT. IHIP dan BTIIG untuk segera melakukan langkah-langkah penyelesaian polemic, bukan malah memperpanjang dengan melaporkan masyarakat yang menyampaikan aspirasi dan menuntut haknya.
Redaksi Media : INFO PERS / B.Silitonga/ dilansir juga dari berbagai sumber/foto: istimewa
