Jakarta – Himpunan Aktivis dan Pemuda Indonesia melakukan aksi demonstrasi di Balai Kota DKI Jakarta dan Ancol. Aksi demonstrasi ini dilakukan karena adanya dugaan kolusi dan nepotisme yang terjadi di tubuh PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk terkait pengangkatan Sutiyoso sebagai komisaris di PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk.
Para demonstran menuntut agar dugaan kolusi dan nepotisme di PT Pembangunan Jaya Ancol TBK di usut tuntas dengan Sutiyoso beserta jajaran Komisaris dan Direksi PT Pembangunan Jaya Ancol TBK harus dicopot serta Gubernur Pramono Anung harus dievaluasi.
Menurut koordinator lapangan M.H. Baras aksi ini dilakukan untuk membuat PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk menjalankan sistem yang merit sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
“Perlu diketahui oleh masyarakat bahwa pengangkatan Sutiyoso sebagai komisaris adalah perbuatan melawan hukum yang menyalahi ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 Tentang BUMD dan Peraturan Gubernur No. 50 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah, karena batas umur Sutiyoso telah melampaui aturan di PP dan Pergub yaitu maksimal komisaris berumur 60 tahun” kata Baras.
“Harus dilihat bahwasanya PT Pembangunan Jaya Ancol TBK terikat dengan undangan-undangan Perseroan Terbatas, jadi ketika pengangkatan Sutiyoso ditetapkan dan para komisaris serta direksi PT Pembangunan Jaya Ancol TBK tidak memberikan penolakan maka patut diduga terjadi perbuatan melawan hukum secara berjamaah di PT Pembangunan Jaya Ancol TBK serta dugaan kolusi dan nepotisme” lanjutnya.
“Maka perlu juga dilakukan evaluasi terhadap Gubernur Pramono Anung atas dugaan kolusi dan nepotisme di PT Pembangunan Jaya Ancol TBK karena menurut PP No. 54 Tahun 2017, Gubernur adalah representasi pemegang saham Daerah di BUMD” Tutupnya.
