Labuhanbatu Utara, Infopers.com — Isu dugaan pelanggaran distribusi LPG subsidi 3 kilogram yang menyeret PT Sukses Tiga Serangkai (STS) mendadak memanas. Di tengah sorotan publik, perusahaan akhirnya angkat bicara—bukan sekadar membantah, tetapi juga mengungkap dugaan adanya tekanan dan kepentingan tersembunyi di balik polemik yang mencuat.
Melalui perwakilan manajemen berinisial AD, PT STS menegaskan bahwa distribusi yang mereka lakukan bukanlah pelanggaran, melainkan langkah teknis untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan LPG subsidi, terutama di wilayah dengan akses sulit seperti Kualuh Hilir.
“Jangan dipelintir. Ini solusi agar masyarakat tidak kelangkaan gas, apalagi menjelang Idul Fitri,” tegas AD.
Fakta Lapangan vs Isu yang Menggelinding
Di tengah derasnya pemberitaan, PT STS menilai ada fakta penting yang luput dari perhatian. Sistem distribusi yang melibatkan perantara disebut sebagai strategi percepatan penyaluran, bukan penyimpangan.
Setiap proses pengangkutan, lanjut AD, telah dilengkapi dokumen resmi berupa surat jalan. Namun, fakta tersebut disebut tidak diangkat secara utuh dalam sejumlah pemberitaan yang beredar.
“Yang muncul hanya potongan cerita. Seolah-olah ada pelanggaran besar, padahal konteksnya tidak disampaikan secara lengkap,” ujarnya.
Dugaan Tekanan Mengemuka: THR Jadi Pemicu?
Polemik ini semakin panas setelah muncul dugaan adanya tekanan yang tidak berkaitan dengan fungsi jurnalistik. Berdasarkan penelusuran internal, isu ini disebut bermula dari permintaan uang Tunjangan Hari Raya (THR) oleh oknum yang mengaku sebagai wartawan.
Dua nama berinisial SS dan FS disebut meminta sejumlah uang dengan nominal tertentu. Namun, ketika permintaan tersebut tidak dipenuhi, pemberitaan bernada negatif mulai bermunculan.
Apakah ini kebetulan, atau ada pola tertentu? Pertanyaan ini kini menjadi sorotan.
Tak Hanya Itu: Aroma Persaingan Usaha Ikut Mencuat
Selain dugaan tekanan, PT STS juga mengungkap adanya indikasi persaingan usaha tidak sehat. Sumber internal menyebut ada pihak yang merasa terganggu secara bisnis dengan pola distribusi yang dijalankan perusahaan.
“Kalau ini soal aturan, kami siap diuji. Tapi kalau sudah masuk kepentingan bisnis, ini tidak boleh dibiarkan,” ungkap sumber tersebut.
Isu ini pun berkembang dari sekadar persoalan distribusi menjadi dugaan konflik kepentingan yang lebih kompleks.
Pemberitaan Dipertanyakan: Berimbang atau Menggiring?
PT STS juga menyoroti keras sejumlah pemberitaan yang dinilai tidak memenuhi prinsip keberimbangan. Beberapa laporan disebut tidak melakukan konfirmasi kepada pihak perusahaan sebelum dipublikasikan.
“Kami tidak anti kritik. Tapi kalau tidak ada konfirmasi dan langsung disimpulkan, itu bukan lagi berita—itu sudah menggiring opini,” tegas AD.
Dampaknya, menurut perusahaan, tidak hanya merugikan secara reputasi, tetapi juga menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
Desakan Menguat: Bongkar Semua, Jangan Setengah Jalan!
Seiring memanasnya situasi, desakan kepada aparat penegak hukum pun kian menguat. Publik meminta agar seluruh aspek dalam kasus ini diusut secara menyeluruh—tidak hanya dugaan pelanggaran distribusi, tetapi juga kemungkinan adanya pemerasan dan penyebaran informasi yang tidak sesuai fakta.
“Kalau ingin jelas, buka semuanya. Jangan hanya satu sisi yang diperiksa,” tegas salah satu sumber.
Pesan Tegas: Hukum Jangan Kalah oleh Opini
PT Sukses Tiga Serangkai menegaskan bahwa mereka siap menghadapi proses hukum, selama berjalan secara objektif dan berbasis fakta. Perusahaan berharap aparat tidak terpengaruh oleh tekanan opini maupun kepentingan tertentu.
“Hukum harus berdiri di atas fakta, bukan asumsi. Kalau semua dibuka terang, kebenaran pasti terlihat,” tutup AD.
Kini, publik menanti langkah nyata aparat—apakah akan mengungkap fakta secara utuh, atau justru membiarkan polemik ini terus bergulir tanpa kepastian? (Red/Tim)
