infopers.com —Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali menjadi perhatian publik menyusul penundaan pembayaran proyek kepada ratusan kontraktor dengan total nilai mencapai Rp621 miliar. Persoalan ini bukan sekadar masalah teknis anggaran, melainkan mencerminkan lemahnya perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah. Bandung,10 Januari 2026
Kondisi tersebut diperparah oleh fakta bahwa Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemprov Jawa Barat per 31 Desember 2025 hanya tersisa sekitar Rp500 ribu. Situasi ini menunjukkan adanya krisis manajemen kas yang serius dan berpotensi menurunkan kepercayaan pelaku usaha terhadap pemerintah daerah.
Pembangunan infrastruktur yang terus digenjot tanpa perhitungan fiskal yang matang berisiko memunculkan gagal bayar (wanprestasi), merugikan kontraktor, serta mencoreng reputasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam iklim pembangunan nasional. Padahal, Jawa Barat merupakan provinsi strategis dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia.
Evaluasi Kepemimpinan Gubernur Jawa Barat
Tody Ardiansyah Prabu, S.H., aktivis civil society sekaligus Ketua Umum Komunitas Jabar Unggul (RIU) dan Wakil Ketua Umum DPP FABEM-SM, menilai bahwa gaya kepemimpinan Gubernur Jawa Barat saat ini cenderung menonjolkan pendekatan populis, namun belum diimbangi dengan kerja teknokratis yang kuat, khususnya dalam menyusun strategi penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Gubernur Jawa Barat harus mampu berpikir lebih strategis dan kontekstual. Kepemimpinan tidak cukup hanya mengandalkan popularitas atau rutinitas lapangan, tetapi harus fokus pada perumusan kebijakan besar yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Menurut Tody, kebijakan publik seharusnya tidak berhenti pada kesan dermawan atau murah hati, melainkan dijalankan secara tepat sasaran, berbasis kebutuhan publik, serta berorientasi pada keberlanjutan fiskal daerah.
Turbulensi APBD Jawa Barat
Ia juga menyoroti penurunan signifikan APBD Jawa Barat dalam beberapa tahun terakhir. APBD yang pada 2024 mencapai Rp37 triliun, turun menjadi Rp31 triliun pada 2025, dan kembali menurun menjadi sekitar Rp28,4 triliun pada 2026. Padahal, pada 2021 APBD Jawa Barat pernah berada di angka Rp41,47 triliun.
Penurunan APBD 2026 antara lain disebabkan oleh berkurangnya Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, serta nihilnya Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk sektor pendidikan, jalan, dan infrastruktur sumber daya air.
“Dengan APBD yang terus menurun, sulit mewujudkan janji kesejahteraan rakyat jika government spending melemah, investasi turun, dan daya beli masyarakat ikut tertekan,” tegas Tody.
Populisme Infrastruktur dan Risiko Fiskal
Pembangunan infrastruktur secara masif di awal masa pemerintahan memang memberi keuntungan politik jangka pendek. Namun, tanpa pengelolaan anggaran yang disiplin dan terukur, kebijakan tersebut justru berujung pada ketidakmampuan pemerintah memenuhi kewajiban pembayaran kepada kontraktor.
Menurut Tody, gubernur seharusnya fokus pada peran strategis sebagai pengendali kebijakan fiskal, bukan terjebak pada gaya kepemimpinan one man show. Urusan teknis lapangan seharusnya didelegasikan kepada birokrasi sesuai tugas dan fungsinya, sementara gubernur mengorkestrasi kebijakan besar dan memastikan target kinerja birokrasi berjalan efektif.
Strategi Penguatan PAD Jawa Barat
Untuk memperbaiki kondisi fiskal daerah, Tody mengusulkan sejumlah langkah strategis, antara lain:
Memperkuat iklim investasi dan kepastian hukum perizinan industri di Jawa Barat.
Mendorong perusahaan yang beroperasi di Jawa Barat agar mendirikan kantor pusat di wilayah Jabar, sehingga pajaknya masuk ke PAD.
Mewajibkan kendaraan operasional industri menggunakan pelat nomor Jawa Barat.
Mengembangkan klaster ekonomi daerah, meliputi industri manufaktur, pariwisata, lumbung pangan, ekonomi kreatif, dan UMKM berbasis koperasi.
Mengoptimalkan belanja pemerintah untuk pemberdayaan UMKM lokal melalui e-katalog LKPP.
Hampir 50 persen industri nasional berada di Jawa Barat, tetapi sebagian besar pajaknya justru masuk ke Jakarta. Ini ketimpangan yang harus diselesaikan dengan kebijakan politik anggaran yang berani,” ujarnya.
Menurut Tody, janji kesejahteraan rakyat tidak akan terwujud jika APBD terus menyusut dan PAD tidak diperkuat secara sistematis. Kepemimpinan Jawa Barat ke depan harus bergeser dari sekadar populisme menuju kepemimpinan teknokratis yang berorientasi hasil dan keberlanjutan.
Pembangunan Jawa Barat idealnya berpijak pada empat pilar utama: stabilitas pembangunan, pemerataan, pertumbuhan ekonomi, serta partisipasi rakyat dan demokratisasi yang sehat.
Good Knowledge, Good Future.
Tody Ardiansyah Prabu, S.H.
Wakil Ketua Umum DPP FABEM-SM
Ketua Umum RIU (Rakyat Indonesia Unggul)
Praktisi Advokat PERADI
Sekretaris JMSI Pengda Jawa Barat
