JAKARTA — FBO & ABS Law Firm kembali memperluas langkah penjajakan kolaborasi dengan pemerintah daerah. Kali ini, FBO & ABS Law Firm melakukan audiensi dan pertemuan dengan unsur Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kamis (5/11/2026), guna membahas peluang sinergi dalam penguatan pelayanan hukum, edukasi masyarakat, serta pendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pertemuan berlangsung di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Jakarta Utara tersebut menjadi bagian dari upaya FBO & ABS Law Firm membangun komunikasi kelembagaan sekaligus membuka ruang kolaborasi dengan pemerintah daerah.
Dalam pertemuan tersebut, FBO & ABS Law Firm memperkenalkan ruang lingkup layanan dan kapabilitas profesional di bidang advokasi hukum, baik melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi. Pembahasan diarahkan pada peluang dukungan pelayanan hukum yang dapat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah, aparatur, pelaku UMKM, dan masyarakat luas.
Ketua Law Firm FBO & ABS, DR.Santrawan Paparang, SH, MH, M.Kn, menjelaskan bahwa penguatan akses terhadap layanan hukum merupakan kebutuhan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun kehidupan masyarakat.
Menurutnya, pelayanan hukum tidak seharusnyasl hanya hadir ketika suatu persoalan telah berkembang menjadi sengketa atau perkara. Lebih dari itu, edukasi, konsultasi, serta pendampingan sejak dini diperlukan untuk mencegah timbulnya persoalan hukum dan memberikan pemahaman mengenai hak serta kewajiban setiap pihak.
Dalam bidang nonlitigasi, FBO & ABS Law Firm membuka peluang dukungan berupa konsultasi dan penyuluhan hukum, kajian peraturan perundang-undangan, penyusunan draf regulasi, serta pendampingan legalitas dan perlindungan hukum bagi pelaku UMKM.
Sementara dalam bidang litigasi, ruang lingkup layanan mencakup pendampingan dan representasi hukum dalam perkara perdata, tata usaha negara (TUN), pidana, maupun persoalan hukum bisnis. Seluruh pelaksanaannya tetap mengacu pada kewenangan, mekanisme penugasan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sementara, Presiden ABS (Anak Bangsa Sejati) sekaligus Ketua Umum FBO (Freestyle Boxing Organization), Ferdinan Weimar, menyambut positif pertemuan dengan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat. Ia menilai komunikasi dan penjajakan kolaborasi dengan pemerintah daerah merupakan langkah penting untuk memperluas akses masyarakat terhadap pemahaman serta pelayanan hukum.
Ferdinan menegaskan bahwa keberadaan lembaga dan praktisi hukum seharusnya tidak hanya berorientasi pada penanganan perkara, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dalam membangun kesadaran hukum masyarakat.
“Menurut saya, masyarakat harus semakin dekat dengan pengetahuan hukum. Jangan sampai seseorang baru mencari bantuan hukum ketika persoalannya sudah membesar. Kita ingin mendorong masyarakat memahami hak dan kewajibannya, mengetahui prosedur hukum yang benar, serta memiliki akses terhadap pendampingan yang profesional,” ujar Ferdinan.
Ia juga memberikan perhatian khusus terhadap pelaku UMKM yang menjadi salah satu penggerak perekonomian masyarakat. Menurutnya, pelaku usaha kecil perlu mendapatkan pemahaman mengenai legalitas usaha, perjanjian bisnis, perlindungan hukum, hingga penyelesaian persoalan usaha agar dapat berkembang dengan lebih aman dan memiliki kepastian hukum.
“UMKM jangan hanya didorong untuk berkembang secara ekonomi, tetapi juga harus diperkuat dari sisi legalitas dan perlindungan hukumnya. Kami berharap kehadiran FBO & ABS Law Firm dapat menjadi bagian dari upaya memperluas edukasi dan pendampingan tersebut,” lanjutnya.
Ferdinan menambahkan, pihaknya memandang pertemuan dengan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai kesempatan untuk membangun komunikasi yang berkelanjutan. Ia berharap penjajakan ini tidak berhenti pada pertemuan formal, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui pembahasan konkret sesuai kebutuhan dan mekanisme yang berlaku di lingkungan pemerintah daerah.
Baginya, kolaborasi yang baik harus dibangun atas dasar profesionalitas, kepercayaan, integritas, dan orientasi terhadap kepentingan masyarakat.
Perluas Jejaring Kolaborasi dan Profesionalitas Layanan
Penjajakan dengan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat ini menjadi bagian dari langkah FBO & ABS Law Firm dalam memperluas jejaring komunikasi dengan berbagai unsur pemerintahan dan kelembagaan.
Sebelumnya, FBO & ABS Law Firm juga telah melakukan audiensi dengan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan pada 27 Oktober 2026. Selain itu, komunikasi dan penjajakan kerja sama juga dilakukan dengan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat.
Dalam kesempatan lain, Ferdinan Weimar turut menyampaikan adanya respons positif dan kesiapan untuk membuka peluang kolaborasi dari unsur Dinas Hukum TNI Angkatan Udara dan Dinas Hukum TNI Angkatan Laut. Penjajakan tersebut diharapkan dapat berkembang melalui mekanisme komunikasi dan prosedur kelembagaan masing-masing pihak.
Dari sisi kelembagaan, FBO Law Firm dan ABS Law Firm telah tercatat dalam Sistem Administrasi Badan Usaha pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum Republik Indonesia.
Sementara itu, ABS Law Firm atau Persekutuan Perdata Anak Bangsa Sejati tercatat berdasarkan Akta Nomor 14 tanggal 27 Agustus 2026 dengan Surat Keterangan Terdaftar Nomor AHU-0001778-AH.01.22 Tahun 2026. Kedua firma berkedudukan di Kota Bekasi dan bergerak dalam bidang jasa profesional hukum, termasuk aktivitas pengacara, konsultasi hukum, serta konsultasi kekayaan intelektual.
Melalui rangkaian audiensi dan penjajakan tersebut, FBO & ABS Law Firm berharap dapat berkontribusi dalam memperkuat budaya sadar hukum, memperluas akses konsultasi dan pendampingan hukum, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan dan kegiatan usaha yang lebih tertib dan berlandaskan kepastian hukum.
FBO & ABS Law Firm menegaskan bahwa setiap peluang kerja sama akan ditindaklanjuti secara profesional, transparan, dan akuntabel dengan tetap menghormati kewenangan serta prosedur resmi masing-masing institusi.(Red/Bar.S)
