INFO PERS
Foto : Istimewa
GERAKAN Mahasiswa dan Pemuda Republik Indonesia (GMPRI) Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Hearing terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang di duganya sarat dengan permainan, hal tersebut di ungkapkan Ketua Umum GMPRI NTB Rindawanto Evendi, Kamis 18 September 2025 di Aula DRPD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng).
Hearing yang di pimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Loteng Wirman Hamzani berjalan dengan baik dikarenakan Hamzan selaku komando sidang memberikan kesempatan kepada semua peserta hearing menyampaikan pendapat sesuai tugas dan fungsinya.
“Besok-besok jika kepala Dinas yang bersangkutan tidak hadir ketika kita undang, dan terus-terusan di wakili, kita jangan lanjutkan rapat sampai kepala dinasnya yang langsung hadir,”kesal Hamzan.
Setelah diskusi dibuka, kemudian kesempatan pertama pimpinan sidang berikan kepada perwakilan GMPRI untuk menyampaikan apa yang menjadi keluh kesahnya.
Dalam pemaparannya, Pria yang akrab disapa Rindhot tersebut tanpa ragu-ragu menyebutkan jika MBG yang di salurkan kepada penerima manfaat di loteng wajar tidak sesuai, di karenakan dari proses pendirian dapur hingga realisasinya MBG tersebut pemilik Dapur mengeluarkan biaya yang cukup pantastis kepada salah satu DPRD Loteng yakni Saipul Muslim.
“Ya wajar lah pemilik Dapur memberikan makanan yang tidak sesuai kepada penerima manfaat, karena uangnya sudah di sunat duluan, ya pasti dong pemilik dapur mencari untung serta memikirkan bagaimana cara mengembalikan modalnya,”tegas Rindhot
Lebih lanjut Rindhot menyinggung keterlibatan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Dinas Kesehatan dan Dinas Ketenagakerjaan yang terkesan abai terhadap MBG, dimana selama berjalannya program MBG tersebut, mereka terkesan acuh, padahal kwalitas makanan yang di berikan sejumlah dapur di Loteng sangat tidak sesuai, begitu juga dengan pekerjaan yang melampaui jam kerjanya namun tidak terhitung lembur.
“Lalu apa tugas bapak ibu selaku hadam rakyat? Apakah terlalu asyik dengan pasilitas kursi empuk dan ruang ber-AC yang di buat dari pajak Rakyat?
Mestinya Badan Kehormatan DPRD Loteng lebih peka dengan keluhan rakyat, panggil jiga ada anggotanya”tanya Rindhot
Maka dari itu, GMPRI meminta kepada DPRD Loteng untuk :
1. DPRD Loteng segera Bentuk Pansus terkait MBG
2. Turun Sidak bersama stage holder terkait
3. BK DPRD Loteng Segera tegur dan Panggil Sejumlah DPR yang menjadi Pemain MBG
Ditempat yang sama, pihak BPOM menegaskan jika dirinya tidak terlalu banyak terlibat dalam program MBG.
“Kami tidak banyak terlibat dalam program MBG, karena sudah ada BGN yang munya tugas,”katanya.
Sementara Kepala Dinas Ketenagakerjaan menjelaskan jika pekerja di dapur MBG sudah sesuai, dan menyatakan dirinya sudah turun di wilayah Batukliang, sementara untuk pembiayaan BPJS di tanggung oleh pekerja itu sendiri.
” Saya sudah turun di wilayah utara untuk melihat kondisi dapur dan Untuk biaya BPJS ketenagakerjaan karyawan itu bayar sendiri,”jelasnya.
Kemudiaan Dewan Saipul Muslim dari Partai PAN yang disebut GMPRI NTB sebagai mafia MBG dalam forum diskusi yang berlangsung tidak membantah terkait dirinya disebut sebagai otak dari permainan MBG, Saipul justru menceritakan berapa jumlah Dapur yang harusnya di bangun dan dan jumlah dapur yang sudah di bangun di wilayah Loteng.
“Untuk membangun dapur MBG siapa saja boleh, dan nanti kami akan bagikan linknya,”kata Saipul.
Dalam closing statement, Rindhot berharap DPRD Loteng Segera bikin pansus dan mengenai kejanggalan yang ditemukan di bawah, Rindhot akan sampaikan ke APH.(Red)
