INFO’PERS
[ Foto : Istimewa ]
JAKARTA – Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Kajian dan Peduli Hukum Indonesia (DPN LKPHI) menyambut baik pengesahan Racangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) menjadi Undang-Undang (UU) dalam Rapat Paripurna DPR RI beberapa waktu lalu.
Ismail Marasabessy selaku Direktur Eksekutif menilai, pengesahan RUU KUHP merupakan momen bersejarah, terutama dalam penyelenggaraan hukum pidana di Indonesia.
“Selama puluhan tahun bangsa ini mengunakan Produk Kolonial, akhirnya bisa memiliki KUHP sendiri, ini merupakan sebuah kemajuan”. Ujarnya saat dimintai keterangan via WhatsaAp
Ismail juga turut menanggapi masih banyaknya pihak yang tidak setuju dengan pengesahan RKUHP menjadi UU.
Menurutnya, Pemerintah dan DPR selama ini telah banyak menyerap berbagai Aspirasi para Pakar, NGO, Mahasiswa maupun masyarakat.
“Banyak masukan dan pembaharauan dilakukan, menunjukan Partisipasi publik secara signifikan terjadi dalam proses ini. Jadi kalau Masih ada pihak – pihak yang tidak setuju, dapat menyampaikan melalui mekanisme yang sudah diatur konstitusi yaitu Judicial Riview ataupun Legislative riview”. Terang nya.
Selanjutnya, DPN LKPHI mendorong pelaksanaan UU KUHP yang baru akan berlaku 3 tahun sejak diundang-undangkan tersebut, untuk dilakukan sosialisasi secara massif kepada pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat Indonesia.
kata Marasabessy, Produk KUHP Indonesia ini bukan lagi berorientasi pada keadilan retributif yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana balas dendam, tetapi berorientasi pada keadilan korektif, keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif.” jadi untuk apa di perdebatkan Tegasnya.
Lebih lanjut, Mantan Presiden Mahasiswa Universitas Jayabaya ini mengajak Masyarakat dan Mahasiswa agar tidak terprofokasi dan Jangan lagi termakan Isue yang tidak benar, isue yang membuat pemahaman kita tidak jernih dan tersesat.
Mereka yang selalu memainkan Isue Pasal-Pasal yang katanya krusial, itu hanyalah pola lama yang sengaja di mainkan agar mereka di lirik dan di perhatikan saja. Jadi mahasiswa dan masyarakat jangan sampai terprofokasi dengan pemahaman-pemahan yang sesat. (*)
Redaksi Media ; IPRI/ Ist
