Ditetapkan sebagai Lembaga Adat, Majelis Kaum Betawi Siap Jaga Kearifan Lokal Jakarta

Berita1238 Views

JAKARTA, 18 Oktober 2025 — Dalam momentum bersejarah bagi masyarakat Betawi, Majelis Kaum Betawi (MKB) resmi diteguhkan sebagai lembaga adat sah masyarakat Betawi melalui Kongres Istimewa MKB yang digelar di Padepokan Pencak Silat TMII, Jakarta Timur.

Kegiatan yang diinisiasi oleh Bamus Betawi bersama Bamus Suku Betawi 1982 ini dihadiri para sesepuh, tokoh masyarakat, serta perwakilan dari 171 organisasi Betawi.

Kongres ini menjadi tonggak penguatan kelembagaan adat Betawi di tengah perubahan status Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ), sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024.

Dalam forum tersebut, MKB langsung diteguhkan sebagai satu-satunya lembaga adat sekaligus wadah resmi masyarakat Betawi yang memiliki legitimasi hukum dan adat untuk mewakili kepentingan Betawi dalam arah pembangunan Jakarta ke depan.

Dukungan politik juga tampak dengan kehadiran anggota DPD RI Prof Dailami Firdaus , Fahira Idris, Happy Jarot, serta anggota DPRD DKI Jakarta sekaligus anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Baperda), Riano P. Ahmad dari partai Nasdem dan Yusuf,S.Kom dari PKB yang ikut menjadi panitia pelaksana kongres.

Keduanya menegaskan pentingnya posisi MKB dalam proses revisi Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi, agar sejalan dengan semangat UU DKJ.

Ketua Wali Amanah MKB, Marullah Matali, selain menyampaikan pesan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, turut membacakan sambutan resmi Fauzi Bowo, yang tengah berada di luar negeri.

Dalam sambutan tersebut, Fauzi menegaskan bahwa arah besar kongres ini adalah peneguhan MKB secara hukum dan adat agar menjadi rumah besar yang menyatukan seluruh unsur masyarakat Betawi di era baru Jakarta.

“Pak Gubenur mengamanahkan untuk menciptakan suasana Betawi yang semakin kuat, maka beliau sarankan lakukan Kongres, terutama dalam menghadapi Jakarta menjadi kota global ke depan,” kata Ketua Wali Amanah MKB Marullah Matali.

Baca Juga  Klarifikasi pemberitaan Bupati Madina “Monopoli Pupuk Organik Tidak SNI” JAKARTA-Suarapancasila ID-Dapat kami jelaskan bahwa berita tersebut terlalu tendensius dan merupakan pemberitaan yang menyesatkan karena tidak secara utuh menginformasikan konteks acara dimana Bupati Madina menyampaikan ajakan untuk menggunakan pupuk PT. Basimbah Tani Rantau Prapat. Bahwa Bupati Madina mengundang seluruh Koperasi Plasma Sawit sebagai salah satu entitas bisnis/usaha yang turut berkontribusi dalam peningkatan perekonomian Masyarakat dalam rangka silaturahmi sebagaimana lazimnya Bupati melakukan pertemuan dengan elemen masyarakat lainnya. Silaturahmi dilaksanakan pada hari Sabtu, 6 September 2025 di pendopo Rumah Dinas Bupati Mandailing Natal. Pada acara tersebut, Bupati Mandailing Natal menyampaikan beberapa pesan penting antara lain: Yang pertama, dalam rangka menjaga kondusifitas daerah di Bumi Mandailing Natal pasca terjadinya demo mahasiswa yang berujung ricuh di beberapa tempat di tanah air, Bupati menyampaikan pesan dari Mendagri kepada Masyarakat terutama anggota koperasi melalui ketua atau pengurus yang hadir, “untuk menjaga kondusifitas di Kabupaten Mandailing Natal yang hingga hari ini masih tetap terjaga dan terpelihara dengan baik.” Kedua, dalam kaitan Pembangunan sawit berkelanjutan secara khusus pada kesempatan tersebut Bupati menyampaikan oleh-oleh dari Jakarta yang didapat dari pertemuan dengan Kepala BPD PKS (Bapak Eddy Abdurrahman) yang sangat bermanfaat bagi Pengurus Koperasi Plasma dan seluruh anggota yaitu: Agar para Pengurus Koperasi dapat menyebarluaskan informasi tentang program beasiswa bagi anak-anak pelaku perkebunan sawit, sehingga peluang ini dapat dimanfaatkan lebih besar pada tahun-tahun mendatang. Hal ini mengingat bahwa tahun ini siswa yang lulus dan mendapatkan beasiswa sawit hanya 10 (sepuluh) orang. Adanya program capacity building bagi para pelaku perkebunan sawit yang akan sangat bermanfaat bagi peningkatan pengetahuan dalam pengelolaan perkebunan sawit. Untuk membantu produktifitas perkebunan sawit Bupati juga mengajak seluruh peserta untuk dapat memanfaatkan program bantuan sarana dan prasarana bagi Perkebunan Sawit. Program selanjutnya adalah adanya bantuan peremajaan sawit rakyat (PSR), untuk tanaman sawit yang sudah tidak produktif berusia diatas 25 (dua puluh lima) tahun. Ketiga, pada acara tanya jawab Bupati yang didampingi Sekda, Kadis Koperasi UKM, Kadis PMPTSP, Kadis Ketahanan Pangan sekaligus Plt. Kadis Pertanian yang hadir menginventarisir permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi Plasma. Bupati pada kesempatan dialog dimaksud, yang baru saja melakukan kunjungan bersama beberapa OPD ke Kebun Sawit milik H. Suyono sahabat lama Bupati Madina di Rantau Prapat, menyampaikan informasi hasil penggunaan pupuk organik yang diproduksi oleh PT.Basimbah Tani Syahdilata dapat meningkatkan pertumbuhan dan hasil produksi buah sawit dengan baik. Selanjutnya, Bupati menginformasikan bahwa pupuk ini telah banyak yang menggunakannya di Madina, dan bila Bapak-bapak berminat dapat menghubungi langsung perusahaan yang bersangkutan. Dari kronologi pertemuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa berita terkait Monopoli Pupuk Organik tidak SNI, adalah tidak benar dan tendensius karena informasi penggunaan pupuk Haji Suyono yang diproduksi PT. Basimbah Tani dengan SNI 7763:2018 muncul pada saat dialog dan bukan merupakan acara pokok dalam pertemuan dimaksud.

Kongres Istimewa tersebut menghasilkan tiga keputusan penting, yaitu menetapkan kembali Fauzi Bowo sebagai Ketua Dewan Adat MKB dan Marullah Matali sebagai Ketua Wali Amanah.

“Kedua, mengokohkan status dan kedudukan MKB sebagai satu-satunya Lembaga Adat serta wadah berhimpun masyarakat Betawi dan warga Jakarta secara umum, dengan menjunjung nilai luhur budaya Betawi,” .

Ketiga, mendorong revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi agar selaras dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Usai kembali ke Tanah Air, Fauzi Bowo dijadwalkan akan melaporkan secara langsung hasil Kongres Istimewa Kaum Betawi kepada Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, sebagai bentuk penyampaian resmi hasil kongres kepada pemerintah DKI Jakarta.

Langkah ini menandai penguatan posisi MKB tidak hanya sebagai lembaga adat, tetapi juga sebagai mitra strategis negara dalam pelestarian dan pemberdayaan masyarakat Betawi. (Red)