infopers.com – Pengurus For Justice melakukan audiensi dengan Staf Khusus Menteri Agama Republik Indonesia Bidang Kerukunan dan Layanan Keagamaan, Pengawasan, serta Kerja Sama Luar Negeri, Gugun Gumilar, Ph.D., di Gedung Kementerian Agama RI, Jakarta Pusat, Senin (28/9/2026).
Pertemuan tersebut membahas sejumlah persoalan krusial terkait toleransi beragama dan perlindungan hak beribadah, khususnya menyikapi dinamika penolakan gereja di Surabaya serta hambatan pelaksanaan ibadah yang sempat terjadi di Tangerang.
Dalam pertemuan itu, Gugun Gumilar menegaskan komitmen Kementerian Agama untuk terus memantau dan mengawal penanganan persoalan intoleransi serta memastikan hak masyarakat dalam menjalankan ibadah tetap terlindungi.
Gugun mengatakan, pemerintah harus hadir ketika terjadi persoalan di tengah masyarakat. Ia mencontohkan penanganan persoalan di Tangerang yang membuat dirinya turun langsung ke lapangan untuk membantu mempercepat penyelesaian hambatan birokrasi.
Menurut Gugun, langkah tersebut dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus memastikan kebebasan menjalankan ibadah dapat berlangsung sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Pemerintah harus hadir dan memastikan masyarakat mendapatkan rasa aman dalam menjalankan ibadahnya. Persoalan di lapangan harus ditangani melalui koordinasi dan komunikasi yang baik,” ujar Gugun.
Gugun juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menangani persoalan kerukunan beragama di wilayah masing-masing. Respons yang cepat dan koordinasi lintas lembaga dinilai diperlukan agar setiap persoalan dapat diselesaikan secara tepat dan tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas.
Ia menilai dinamika di lapangan sering kali membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Karena itu, komunikasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh agama, organisasi masyarakat, dan elemen masyarakat sipil menjadi bagian penting dalam mencari solusi.
“Koordinasi lintas kelembagaan sangat penting agar persoalan dapat diselesaikan secara tuntas dan tidak berhenti pada penanganan di permukaan,” kata Gugun.
Audiensi tersebut sekaligus menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi antara For Justice dan Kementerian Agama dalam mengawal isu toleransi, kerukunan umat beragama, serta perlindungan hak masyarakat dalam menjalankan keyakinannya.
For Justice menyampaikan komitmennya untuk terus membangun komunikasi dan kerja sama dengan pemerintah dalam mendorong terciptanya kehidupan beragama yang aman, tertib, harmonis, dan saling menghormati.
Pertemuan tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi berbagai pihak dalam mencari penyelesaian terhadap persoalan keagamaan secara dialogis, sesuai aturan hukum, serta tetap mengedepankan prinsip kerukunan dan penghormatan terhadap hak beribadah masyarakat.
