Dairi, 10 Juli 2025 — Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Millenial Sumatera Utara menyuarakan mosi tidak percaya terhadap kinerja Kasat Reskrim Polres Dairi. Mereka mendesak Kapolda Sumatera Utara untuk segera mencopot pejabat tersebut, karena dianggap gagal, tidak transparan, dan berpotensi melanggar prinsip keadilan dalam penanganan kasus-kasus hukum yang menjadi perhatian publik.
Kekecewaan terbesar mahasiswa muncul dari penanganan kasus penghinaan terhadap suku Pakpak yang dilakukan oleh akun media sosial bernama Eskobar. Kasus yang sudah berjalan cukup lama ini dinilai tidak ditangani secara serius, meskipun pihak kepolisian telah menetapkan pelaku sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO). Hingga kini, pelaku belum ditemukan dan masyarakat tidak mendapat kejelasan terkait perkembangan penyelidikan.
> “Kasus ini seolah dibiarkan. Tidak ada transparansi, tidak ada kemajuan, dan lebih parahnya lagi, Kasat Reskrim sendiri sebelumnya pernah menyatakan siap menanggalkan jabatannya jika tidak mampu menyelesaikan kasus ini. Namun janji itu hanya tinggal ucapan,” ujar Arifatullah Manik, mahasiswa asal Pakpak.
Mahasiswa juga menyoroti ketertutupan informasi dan dugaan adanya “main mata” dalam penanganan sejumlah laporan masyarakat lainnya. Banyak kasus mandek tanpa kejelasan, dan pelapor tidak mendapatkan komunikasi atau tindak lanjut yang layak dari aparat kepolisian.
Sebagai langkah konkret atas ketidakberesan tersebut, mahasiswa menyampaikan tiga poin sikap utama:
1. Meminta Kapolda Sumatera Utara mencopot Kasat Reskrim Polres Dairi karena dinilai tidak mampu menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab.
2. Melaporkan secara resmi Kasat Reskrim Polres Dairi ke Bidang Propam Polda Sumatera Utara atas dugaan pelanggaran kode etik dan tidak profesional dalam penanganan perkara.
3. Meminta Bidang Propam Polda Sumatera Utara untuk segera melakukan audit menyeluruh dan pemeriksaan internal terhadap seluruh jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Kabupaten Dairi, guna membongkar adanya kemungkinan pelanggaran prosedur, penyalahgunaan wewenang, atau praktik tak sehat dalam institusi tersebut.
Sebagai bentuk tekanan moral dan dukungan terhadap penegakan hukum yang bersih, mahasiswa juga menyatakan akan melangsungkan aksi demonstrasi damai di depan Mapolda Sumatera Utara dalam waktu dekat.
> “Kami tidak ingin institusi Polri tercoreng hanya karena ulah segelintir oknum. Jika hukum tidak ditegakkan secara adil, maka kami sebagai bagian dari masyarakat sipil akan terus mengawal dan menuntut pertanggungjawaban,” tegas Arifatullah.
Aliansi mahasiswa menegaskan bahwa gerakan ini bukan bermuatan politis, melainkan bentuk kepedulian terhadap keadilan sosial dan pembelaan terhadap martabat masyarakat adat Pakpak yang hingga kini belum mendapat keadilan atas penghinaan yang diterima.
