Infopers.com – Persoalan keberlanjutan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kembali menjadi sorotan. Sejumlah mitra Badan Gizi Nasional (BGN) mendatangi Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026), untuk meminta penjelasan atas kebijakan penghentian dan suspensi operasional dapur SPPG yang mereka sebut berdampak langsung terhadap investasi dan keberlangsungan usaha para mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam audiensi dengan pimpinan DPR RI, Presidium Mitra BGN menyoroti keberadaan sekitar 13 ribu dapur SPPG yang disebut tidak beroperasi atau mengalami suspensi.
Pertemuan tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal.
Ketua Umum Asosiasi Mitra Badan Gizi Nasional (AMBGN) yang juga Panglima Aksi, Sawaluddin Aweng, menegaskan bahwa persoalan yang dibawa ke DPR bukan sekadar persoalan operasional dapur. Menurutnya, terdapat investasi masyarakat dalam jumlah sangat besar yang kini menghadapi ketidakpastian akibat perubahan dan kebijakan operasional BGN.
“Ada 13 ribu dapur yang hari ini tidak dioperasionalkan, bahkan ada yang disuspensi oleh Kepala BGN yang baru,” kata Aweng.
Rp26 Triliun Uang Rakyat Dipertaruhkan
Aweng menyebut para mitra telah mengeluarkan investasi sekitar Rp26 triliun untuk membangun dan menyiapkan infrastruktur SPPG dalam rangka mendukung pelaksanaan program pemerintah.
Ia menegaskan investasi tersebut bukan semata-mata angka dalam laporan bisnis, melainkan uang yang telah dikeluarkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur program MBG.
“Saya ingin katakan kepada Republik ini, rakyat Indonesia hari ini menitipkan pesannya kepada saya untuk disampaikan kepada negara ini bahwa ada Rp26 triliun yang sudah kami investasikan. Uang rakyat, Pak,” ujar Aweng.
Menurut para mitra, ketika dapur yang telah dibangun dan memenuhi persyaratan kemudian tidak dapat beroperasi atau mengalami suspensi, muncul persoalan serius mengenai kepastian investasi, keberlanjutan usaha, biaya operasional, tenaga kerja, serta kewajiban pembiayaan yang telah dikeluarkan untuk membangun SPPG.
Karena itu, mereka meminta pemerintah memberikan penjelasan yang terbuka mengenai dasar kebijakan tersebut, termasuk mekanisme, kriteria, serta kepastian status dapur yang tidak beroperasi.
Mitra Minta Kepala BGN Hadir, Bukan Hanya Kebijakan di Atas Kertas
Dalam audiensi tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pangan Gizi Indonesia (APGI) 3T), Herwil Junaidi Harefa, secara khusus meminta agar Kepala BGN Sudaryono dihadirkan dalam forum resmi DPR.
“Pak, kami ingin sekali BGN hadir untuk RDPU. Kami minta dihadirkan Sudaryono,” ujar Herwil.
Permintaan tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama yang ingin dibawa para mitra bukan hanya penyampaian aspirasi, tetapi mempertemukan langsung pihak yang terdampak dengan pengambil kebijakan.
Para mitra ingin mendapatkan jawaban mengenai sejumlah pertanyaan mendasar: mengapa dapur yang telah dibangun tidak dioperasionalkan, apa dasar suspensinya, bagaimana nasib investasi yang telah dikeluarkan, serta seperti apa kepastian operasional SPPG ke depan.
Herwil bahkan menyampaikan kritik keras terhadap kebijakan BGN yang menurutnya telah menimbulkan persoalan di lapangan.
“Kami minta supaya dihadirkan hari ini Sudaryono. Dia terlalu buat kacau Indonesia ini,” sambung Herwil.
Pernyataan tersebut merupakan pandangan dan kritik dari pihak mitra terhadap kebijakan BGN.
DPR Diminta Menjadi Jembatan Penyelesaian
Bagi Presidium Mitra BGN, DPR tidak hanya diposisikan sebagai tempat menyampaikan keluhan, tetapi juga diharapkan menjadi jembatan untuk mempertemukan mitra dengan pimpinan BGN.
Mereka meminta agar persoalan tersebut dibawa ke forum resmi sehingga pemerintah dapat memberikan penjelasan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai status ribuan dapur SPPG.
Persoalannya kini bukan hanya soal apakah sebuah dapur beroperasi atau tidak.
Di belakang setiap dapur terdapat modal yang telah ditanamkan, bangunan yang telah disiapkan, peralatan yang telah dibeli, tenaga kerja yang telah direkrut, serta kewajiban pembiayaan yang harus tetap berjalan meskipun operasional dihentikan.
Karena itu, para mitra meminta agar kebijakan terhadap SPPG tidak berhenti pada keputusan administratif, tetapi juga memperhitungkan konsekuensi ekonomi terhadap pihak yang telah menginvestasikan modal untuk mendukung program pemerintah.
Menunggu Jawaban Kepala BGN
Audiensi di DPR tersebut akhirnya menjadi titik penting bagi Presidium Mitra BGN untuk mendorong dialog langsung dengan pimpinan BGN.
Mereka berharap DPR dapat memfasilitasi pertemuan resmi antara Presidium Mitra BGN dan Kepala BGN Sudaryono.
Bagi para mitra, pertemuan tersebut menjadi penting untuk menjawab satu persoalan utama: bagaimana negara memberikan kepastian terhadap ribuan mitra yang telah menginvestasikan modalnya untuk membangun infrastruktur Program Makan Bergizi Gratis.
Mereka menegaskan bahwa para mitra tidak datang untuk meminta perlakuan khusus.
Mereka datang untuk meminta kepastian, transparansi, kejelasan kebijakan, dan penyelesaian atas investasi yang telah mereka keluarkan dalam rangka menjalankan program pemerintah.
Kini bola berada pada pemerintah dan BGN untuk memberikan penjelasan secara terbuka kepada para mitra dan publik mengenai status 13 ribu dapur SPPG tersebut serta masa depan operasionalnya.
